Catatan debat kandidat Walikota Jambi

Politik Debat Dalam Mempengaruhi Pemilih

Minggu, 08 April 2018 | 08:46:30 WIB

Navarin Karim
Navarin Karim ()

DEBAT kandidat pemilihan Walikota/Walikota Jambi tanggal 31 Maret 2018 masih menimbulkan debatable dikalangan masyarakat kota Jambi. Ada yang mengatakan Fasha/Maulana lebih unggul, ada pula yang menulis di status facebook mengatakan : Setelah mengikuti debat publik Pilwako Jambi saya buat simpulan ringkas: Tema debat sangat bagus :"Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Penegakan yHukum". Tapi hasilnya "sami mawon" kata orang Jawa. 

Kedua kandidat tidak bisa menawarkan solusi bagaimana memangkas birokrasi yang berbelit-belit, tidak bisa mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif dan tidak menawarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sederhana. 

Soal Pelayanan Publik tidak ada hal baru yang ditawarkan, padahal masyarakat Jambi membutuhkan pelayanan umum yang mudah, cepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Tentang penegakan hukum saya yakin masyarakat Jambi sangat kecewa kepada mereka, karena kedua kandidat tidak ada yang mempunyai visi tentang pemberantasan narkoba, padahal kota Jambi saat ini mendapat serangan narkoba baik dari darat, laut maupun udara.

Terlepas dari benar atau salah jawaban kandidat, puas atau tidak puas dengan jawaban dari para kandidat, penulis mencoba menelaah efektif tidaknya pesan yang tersampaikan kepada konstituen dan atau pihak yang diharapkan dapat dengan gampang terpengaruh. Ini dapat pula ditentukan dari atas panggung debat yang ditayang di televisi dan ditonton oleh masyarakat. 

Ketika masa debat kandidat Presiden antara Prabowo versus Jokowi tanggal 15 Juni 2014, pada sesi tanya jawab antar kandidat dikatakan Jokowi kalah telak dengan Prabowo, tapi kenyataan Jokowi yang jadi Presiden. Salah satu penyebab adalah kecerdikan dalam mengalihkan fokus, bahkan keluar dari tema. Misal ketika Jokowi bertanya peran TPID? Seperti pertanyaan ujian anak SMA kesannya. Kebetulan Prabowo ketika itu tidak paham dengan singkatan TPID. Lantas Prabowo menjawab apa kepanjangan TPID, karena saya tidak terlalu paham dengan singkatan. Jokowi jelas paham karena status beliau ketika itu adalah baru saja meninggalkan sementara jabatan Gubernur DKI Jakarta. 

Hal ini dilakukan, karena ia mengatahui kemampuan Prabowo dalam menjawab hal-hal yang bersifat nasional maupun internasional, namun yang berkaitan hal yang sangat teknis bersifat kedaerahan belum tentu Prabowo mengetahui. Walaupun keluar dari tema, paling tidak masyarakat awam (calon pemilih) telah diyakininya bahwa Prabowo tidak mampu menjawab benda apa itu TPID. 

Hal yang hampir sama dilakukan oleh pasangan Abdullah Sani Kemas Alfarisi, yang menanyakan kepada pasangan Fasha-Maulana, Izi menanyakan soal pajak. Ini terkait dengan program unggulan pasangan nomor urut satu yang ingin menggratiskan PBB bagi bangunan dibawah Rp100 juta. Maulana tidak menjawab karena diluar tema DEBAT. Pertanyaan ini dimunculkan paling tidak membuat kelompok pengusaha perumahan membandingkan dengan kebijakan pajak BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan) Fasha.

Bahkan saat ini pihaknya sudah menawarkan program lebih unggul dan gratis PBB dan melakukan elektronik BPHTB. Artinya Izi berhasil menyenangkan calon pemilih dan melakukan twit (jawil) kelompok pengusaha sehingga tersentak kembali dengan kebijakan BPHTB pemerintahan Sy Fasha. Walaupun, pertanyaan tersebut diluar tema, dan bagi yang awam politik beranggapan hal tersebut menyalahi namun walaupun menyimpang dari tema tokh tidak ada sanksi, paling juga dicemooh. 

Namun disinilah kecerdikan dalam politik, karena politik dalam arti kekuasaan adalah usaha memperoleh dan atau mempertahankan kekuasaan. Kadang bisa melabrak etiket dan etika, yang penting sasaran tercapai. Demikian pula dengan kecerdikan Abdullah Sani menanyakan tentang penertiban PKL di Talang Banjar.  

Ini mencerminkan bahwa ia peduli dengan wong cilik. Dan satu yang menarik bagi penulis adalah manakala Izi menjawab pertanyaan Sy Fasha yang mempertanyakan apa yang dilakukan pasangan Abdullah Sani dan Kemas Alfarisi dalam mengatasi kekurangan pegawai, dijawab oleh Izi dengan jawaban ia akan melakukan pendekatan dengan MENPAN yang kebetulan berasal dan Partai Amanah Nasional. Lantas ditanggapi Maulana bahwa Menteri tersebut sudah menjadi milik masyarakat, bukan lagi milik golongan.

Secara normatif sangat benar, namun sah-sah saja jawaban itu secara politik, apalagi tidak ada sanksi, paling sanksi bagi bagi pemilih yang tidak berkenan. Namun secara politik Abdullah Sani/Izi telah berhasil paling tidak mencari solusi tentang kebuntuan tentang pengadaan ASN yang dirasakan masih kurang di kota Jambi. 

Kesimpulan dalam debat pertama pemilihan Walikota/walikota Jambi yang dapat saya kemukakan bahwa Fasha berhasil mengajukan dan atau menjawab pertanyaan ke dan atau dari Abdullah Sani secara normatif dan benar. Sedangkan Abdullah Sani dan Izi berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat kelas bawah dan atas dengan menyinggung kepentingan masyarakat kecil dan hal yang tidak disenangi masyarakat pengusaha/kontraktor bangunan. 

Sebagai warning untuk kedua kandidat walikota/walikota untuk menggaet hati masyarakat kelas bawah yang jumlahnya lebih banyak ketimbang kelas menengah dan atas, maka persoalan keindahan kota adalah soal nomor dua, yang penting bagi mereka adalah adanya insurance mereka dapat mempertahankan hidup, perut terisi dan memenuhi kehidupan secara lebih layak. 

Oleh sebab itu kepada kedua kandidat buat program kerja tahunan khususnya program pemberdayaan masyarakat miskin secara konkrit dan terukur selama lima tahun, sehingga jelas targetnya serta dipastikan terlebih dahulu sumber pembiayaannya. Bukan saatnya lagi membuat aksesoris politik, masyarakat kota adalah pemilih yang cerdas. 

Jangan terjadi lagi seperti di daerah lain menjanjikan kepada pemilihnya akan membangun fly over jika terpilih dalam pemilukada. Namun, setelah terpilih dan ditunggu masyarakat hampir dua tahun, satu tiangpun fly over tidak terbangun. Itulah akibat program tidak jelas target dan tidak dipastikan dulu sumber pembiayaanya. 

-------------------------

Penulis adalah Dosen Fisipol Universitas Jambi dan Ketua Unja Kampus Sarolangun.

 






BERITA BERIKUTNYA