Patroli Pengawasan Rakyat Semesta

Minggu, 24 Juni 2018 | 09:32:05 WIB

Mochamad Farisi
Sekjend Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Prov. Jambi
Mochamad Farisi Sekjend Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Prov. Jambi (Kaspul Anwar/Jambione.com)

Pengawasan pada tahapan masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran pemilu. Pelanggaran yang terjadi biasanya masih ada aktifitas tim sukses/relawan yang mengumpulkan warga dan melakukan kampanye bahkan menggunakan iming-iming berupa uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan warga, baik dilakukan secara langsung maupun dengan cara melalui pesan sms/wa berantai. “Serangan fajar” juga patuh kita waspadai karena dalam prakteknya masih sering terjadi dengan berbagai modus operandi.

 

Di hari H pemungutan dan penghitungan suara pelanggaran erat kaitannya dengan akurasi data pemilih yang ditetapkan, kelengkapan logistic, mobilisasi pemilih dengan intimidasi/kekerasan, keterlibatan penyelenggaran Negara/ASN, ketidaknetralan oknum penyelengara, memanipulasi suara, dsb.  Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diatas bisa menjadi kategori terstuktur, sistematis dan massif (TSM) yang berujung pada pemungutan suara ulang (PSU) di TPS atau bahkan berujung pada sengketa pemilihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Kosntitusi. Para pelaku dapat dijerat pelanggaran pidana pemilu dan etika pemilu, bahwakan untuk paslon kemenangannya bisa dibatalkan. 

 

Disinilah pengawas pemilu mendapat tantangan yang sesungguhnya dalam mengawasi tahapan ini. Pengawas pemilu dituntut dapat mencegah potensi kerawanan yang ada, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, serta membuat rekomendasi hasil penanganan pelanggaran. Pengawas pemilu harus benar-benar hadir patroli kelapangan untuk melakukan pengawasan. Namun faktanya SDM dan kualitas keberanian pengawas juga tidak semua sama, biasanya terbentur budaya masyarakat sekitar yang kekerabatannya sangat kental. 

 

Menjawab persoalan dan tantangan tersebut diatas, pengawasan pemilu memang tidak bisa hanya dilakukan melalui mekanisme yang selama ini berlangsung. Bawaslu mesti membuat inovasi dan terobosan sehingga bisa menutup kelemahan yang ada. Bawaslu tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri, namun juga harus melibatkan publik dan mendorong partisipasi publik yang lebih efektif. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran hasil laporan masyarakat bukan temuan dari panwas sendiri. 

 

Strategi pelibatan dan partisipasi mesti didesain sedemikian rupa sehingga tepat sasaran. Pelibatan bisa dilakukan terhadap pemilih secara umum maupun kelompok masyarakat yang terorganisir seperti Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi,  lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok pemantau, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), universitas, sekolah dan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran politik untuk turut serta mengawal proses demokrasi. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat ini penulis sebut dengan konsep WASRATA atau pengawasan rakyat semesta.

 

Konsep pengawasan semesta ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap pemilih adalah pemantau, minimal untuk suara mereka sendiri. Masing-masing pemilih adalah pemantau untuk lingkungan mereka masing-masing, minimal tempat mereka memberikan suara. Oleh karena itu dalam mendorong konsep pengawasan semesta, kerja besarnya adalah melakukan pendidikan pemilih akan hak politiknya dalam pemilihan umum. Hak pemilih dalam pemilu tidak hanya memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi pemilih juga harus memastikan bahwa haknya itu tidak dimanipulasi oleh oknum penyelenggaraan pemilu yang buruk. 

 

Konteks sekarang, menurut penulis memilih dalam pemilu bukan lagi sebagai HAK, namun memberikan kesadaran politik bahwa memilih merupakan KEBUTUHAN. Rakyat yang butuh pemimpin, daulat yang kita berikan harus kepada orang yang mempunyai kapasitas dan integritas untuk mengelola uang rakyat (APBD) benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal itu yang bisa dilakukan adalah membangun kesadaran politik pemilih bahwa pengawasan pemilu diperlukan untuk memastikan hak politik mereka tidak terlanggar dan kebutuhan untuk mendapatkan pemimpin yang amanah tercapai. Jika kemudian terjadi pelanggaran maka peng





BERITA BERIKUTNYA
loading...