Umat Cerdas Berpolitik

Selasa, 14 Agustus 2018 | 10:43:32 WIB

Mochammad Farisi
Mochammad Farisi (Mochammad Farisi)

Pandangan saya terkait Umat cerdas berpolitik ini saya sampaikan pada saat saya diminta menjadi narasumber Dialog Kebangsaan dengan peserta teman-teman dari Front Pembela Islam (FPI) se-Provinsi Jambi. Menurut saya agama dan demokrasi sangat berkait erat khususnya di Indonesia sangat pas timingnya dibahas ditengah arus politik Identitas (agama) yang semakin menguat belakangan ini.

Menarik untuk di kaji bahwa kelompok agama merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Nilai–nilai agama memberikan pondasi perilaku yang baik bagi masyarakat Indonesia, maka semestinya agama memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas demokrasi yang lebih baik khususnya dalam hal memilih pemimpin yang diwadai dengan proses pemilu.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia mengakui 6 Agama, kata “umat” beragama disini sebenarnya mengacu pada seluruh agama tersebut, namun saya coba focus pada isu-isu yang berhubungan dengan agama islam dan demokrasi, masalah-masalah dalam pemilu dan politik umat Islam.

Pertanyaa awam dan awal adalah, apakah dalam agama Islam mengenal demokrasi ?

Pengertian demokrasi yang sering kita pahami adalah kekuasaan rakyat. Berasal dari Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi mensyaratkan pemerintahan harus mendapatkan legitimasi rakyat, pemerintah baru sah bila dipilih oleh rakyat melalui proses dan mekanisme pemilu. Setelah dipilih oleh rakyat harusnya pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat, diawasi oleh rakyat lewat lembaga perwakilan (DPR). Apabila kekuasaan hanya melayani kelompok tertentu saja maka bukan pemerintahan demokrasi tapi oligarki.

Demokrasi produk barat atau timur ? demokrasi mulanya dikenalkan oleh Negara Barat. System ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar Negara timur, termasuk Indonesia. Karena demokrasi adalah paham asing maka muncul anggapan tidak sesuai untuk Negara Timur yang agamis dan punya sejarah panjang dengan system monarki dan khilafah. Tapi benarkah bahwa nilai demokrasi tidak sejalan dengan Islam? Faktanya nilai demokrasi sudah diterapkan di Negara-negara timur jauh sebelum konsep demokrasi modern dikenalkan oleh Barat.

Sejatinya nilai demokrasi dan agama sama, yaitu mencita-citakan nilai luhur seperti keadilan, kebebasan, kejujuran, toleransi dan saling menghormati. Dalam agama islam beberapa doktrin agama dapat menjadi titik temu antara nilai Islam dengan Demokrasi seperti prinsip persamaan (al-musawah), kebebasan (al-hurriyah), musyawarah (al-syura), keadilan (al’adalah), consensus (Ijma’). Ulama terkemuka dari Mesir Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa substansi demokrasi mempunyai persamaan dengan nilai Islam.

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah adanya pemilu yaitu proses politik untuk memilih pemimpin (presiden, Gubernur, Bupati/walikota) dan wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD). Untuk menjamin hak-hak politik masyarakat terpenuhi dan proses kompetisi berjalan dengan adil makan dibuatlah tata laksana pemilihan yang dikenal dengan pemilihan umum. Orang-orang yang terpilih dan duduk dalam pemerintahan merupakan representasi rakyat, rakyat mendelegasikan tugas dan kewenangan membuat keputusan politik kepada pejabatan public yang telah mereka pilih. Jadi para pemimpin dan wakil rakyat pada hakikatnya diseleksi/dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu bila rakyat tidak peduli dengan pemilu maka dapat diartikan mereka tidak peduli pada hak, kedaulatan dan kehidupannya sendiri.

Pertanyaan berikutnya, apakah benar mekanisme pemilihan pemimpin oleh rakyat bertentangan dengan tradisi agama Islam? Dalam Islam, tidak ada satupun teks keagamaan yang menjelaskan sistem tertentu (sekali lagi sistemnya bukan orangnya) yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada satupun khalifah yang menetapkan sebuah system pengangkatan pemimpin pemerintahan. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama melalui proses baiat, peralihan kepemimpinan dari Abu Bakar ke Umar melalui proses Istikhlaf (penunjukan wakil sebelum seseorang meninggal), proses pergantian berikutnya dilakukan dengan musyawarah. Berkaca dari hal diatas menjelaskan bahwa dalam proses pergantian kepemimpinan yang ditekankan adalah semangat kebaikan bagi rakyat.

Saya bukan ahli agama/ustad, namun saya membaca AlQuran dan belajar terjemahan dan tafsirnya. Coba kita perhatikan QS. Asy-Syura (42):38 dan QS. Ali Imron (3):159 ada istilah musyawarah, Nabi menganjurkan untuk melakukan musyawarah dalam urusan duniawi seperti urusan politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Hadist nabi juga mengenal adanya Ijma’ (consensus masyarakat) sebagai dasar membuat keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Selain itu juga dalam pemikiran politik Islam juga dikenal konsep al ihktiyar al ummah (hak rakyat untuk memilih pemimpin) dan bay’ah (hak dan kewajiban timbal balik antara rakyat dengan pemimpin) konsep tersebut dapat diartikan umat Islam memilih pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat. Berdasarkan kajian diatas menegaskan bahwa pemilu dalam suatu system demokrasi selaras dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, untuk itu yang harus diperkuat adalah bagaimana kualitas pemilu benar-benar mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan Islam.

Demokrasi Pancasila dan Politik Identitas? Indonesia menerapkan faham Demokrasi Pancasila, bahwa nilai-nilai demokrasi harus sejalan dengan falsafah bangsa ini yaitu Pancasila, artinya masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam pemilihan umum, tanpa membedakan keyakinan, agama, gender, etnis, ras difabilitas dan hal pembeda lainnya. Namun kebanyakan masyarakat cenderung memilih wakil atau pemimpin yang mempunyai kesamaan keyakinan, aliran, agama ataupun kelompok social keagamaan. Sejak kasus “212” dan Pilkada Serentak 2018 serta Jelang pemilu 2019 politik identitas keagamaan umat Islam mulai menguat, para tokoh agama mencoba membuat aliansi untuk memaksimalkan potensinya didunia politik.

Fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dan bukan suatu yang salah bila seorang muslim memilih pemimpin yang berasal dari kelompok orang yang sama dengan keyakinan/agamanya, namu harus juga dibarengi dengan kesadaran kritis bahwa yang dipilih harus mempunyai kemampuan memimpin yang bagus dan berkompeten yang mengayomi dan mensejahterakan seluruh masyarakat tanpa diskriminatif sehingga menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur.

----

*Penulis Dosen Fisipol Unja, Sekjend KOPIPEDE Prov. Jambi.

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...