Afrizal: Kita Bicara Berdasarkan Data

Bawaslu Jambi Sebut CE Bicara Tanpa Data

Kamis, 27 September 2018 | 18:08:07 WIB

(Paradil Iwel/Jambione.com)

SAROLANGUN- Terkait bertegernya kabupaten Sarolangun pada posisi keempat dalam 10 besar kerawanan Pemilu tertinggi kabupaten dan Kota seindonesia, membuat para penyelenggara pemilu baik KPUD maupun Bawaslu kabupaten Sarolangun harus kerja extra terhadap pelaksanaan dan pengawasaan pada pemilu 2019 mendatang.

Selain itu, data dari Bawaslu RI terhadap kerawan pemilu yang menempat kabupaten Sarolangun di posisi empat mendapat bantahan dari bupati Sarolangun, dari beberapa media online CE mengatakan bahwa kabupaten Sarolangun adalah kabupaten yang aman dalam pelaksanaan pemilu, baik itu Pileg maupun Pilpres, hal ini menurutnya berdasarkan dari pengalaman saat proses pemilu dan pilkada maupun Pilgub dilaksanakan.

"Saya tidak melihat indikasi itu, kalau melihat beberapa kali pengalaman kita, baik Pilpres dan Pileg, Insya Allah Sarolangun relatif aman. Pilkada saja di Provinsi Sarolangun paling aman," ujar Cek Endra.

Menanggapi bantahan bupati Sarolangun, Cek Endra, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Afrizal, S.Pd.I, MH lansung angkat bicara, menurutnya data dari bawaslu RI yang menempatkan kabupaten Sarolangun pada posisi ke empat seindonesia terhadap daerah paling rawan pemilu bukan lah data abal-abalan, karena proses pengumpulan instrumen data Indek Kerawanan Pemilu (IKP) melibatkan penyelenggara dan Pengawasan pemilu yakni KPUD dan Bawaslu Sarolangun, Media dan Polres Sarolangun.

"Kita bicara berdasarkan data, bukan asal bicara, seharusnya dengan adanya data ini, permasalahan ini menjadi perhatian serius," ujar Afrizal, Kamis (27/09) kemarin.

Dijelaskannya, adapun penyebab kenapa Sarolangun jadi daerah rawan pemilu, dikarenakan dimensi kontek sosial politik dan dimensi penyelenggaraan yang bebas dan adil dikabupaten Sarolangun sangat tinggi hingga angka IKP menjadi tinggi yakni 63.71

"IKP itu adalah segala sesuatu yang dapat menghambat dan berpotensi mengganggu proses pemilu," terangnya.

Menurutnya, IKP itu tidak hanya ditentukan dari satu aspek, karena daerah yang dikatakan rawan dalam pemilu itu meliputi berbagai dimensi, mulai dari dimensi kontek sosial politik, dimensi penyelenggaraan yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan dimensi Partisipasi.

"Jadi kalau bicara itu harus pake data, bukan berdasarkan asumsi," tegasnya.

Meskipun demikian Ia berharap agar Bawaslu dan KPUD kabupaten Sarolangun dan Pemkab Sarolangun harus serius dalam menyikapi permasalahan tersebut, dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya hal yang bisa mengganggu proses pemilu.

"Dengan data ini, kabupaten Sarolangun akan menjadi perhatian serius di antara kabupaten lainnya dalam hal pengawasan maupun proses pelaksanaan pada pemilu 2019 mendatang," pungkasnya. (**)





BERITA BERIKUTNYA
loading...