Pemkot Terbitkan Kartu Kendali Elpiji 3 Kilogram, Hiswana Migas: Kita akan Gugat ke MA

Rabu, 03 Oktober 2018 | 15:39:35 WIB

()

Jambi - Komisi II  DPRD Kota Jambi bersama Disperindag Kota jambi dan Hiswana Migas kembali menggelar hearing, Selasa (2/10/2018). 

Dalam hearing tersebut, Komisi II membahas kartu kendali pendistribusian gas Elpiji 3 kilogram yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Seperti diketahui Pemerintah Kota Jambi akan membuat kartu kendali pendistribusian penyaluran gas Elpiji 3 kilogram dapat disalurkan tepat sasaran. Namun hal ini belum disetujui oleh berbagai pihak, termasuk Hiswana Migas dan DPRD Kota Jambi.

Seperti yang disampaikan Ketua  Advokasi Hiswana Migas Zulkifli Somad  bahwa belum ada Perda yang mengatur tentang kartu kendali. Bahkan  menurutnya kartu kendali sudah tertuang dalam peraturan menteri bahwa yang membuat kartu kendali adalah pihak Dirjen Migas Pusat. 

"Artinya jika dibuat dua kali baik oleh Dirjen dan pemkot Jambi artinya ini terlalu berlebihan, dan Perda yang mengatur tentang pembuatan kartu kendali ini belum ada," ujarnya.

Menurutnya rencana pemerintah untuk menerbitkan kartu kendali tersebut  kurang tepat. Berdasarkan peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 dan Perda nomor 10 tahun 2013 bahwa yang berhak menerima adalah warga yang penghasilannya 1,5 juta atau UMKM Rp3 juta. 

Bahkan  bila kegiatan pembuatan kartu kendali ini terus diterapkan maka pihaknya akan mengancam pemkot untuk menggugat ke Mahkamah Agung. "Karena secara  kelembagaan ini berlawanan dengan Perda," ujarnya.

Berbeda dengan yang disampaikan Umar Faruk, Ketua Komisi II bahwa pihaknya sebenarnya menyetujui terkait pembuatan kartu kendali. Hanya saja saat ini belum ada kekuatan hukum untuk membuat kartu kendali.

"Saat ini sebaiknya kita pending dulu pembuat kartu kendali, kita data saja dulu mana warga yang benar-benar bisa mendapatkan gas LPG 3 kilogram dan berapa data UMKM yang menerima gas ini setiap bulannya," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya harus memperbarui Perda sebelumnya, agar siapa yang berhak membeli gas LPG 3 kilogram jelas. "Sembari menunggu perbaharuan Perda, maka sudah benar  jika dinas terkait mendata terlebih dahulu," katanya.

Sementara itu, wakil ketua Komisi II DPRD kota Jambi, Sutiono mengatakan bahwa sebaiknya penyaluran gas LPG 3 kilogram dipisahkan. "Setelah didata, khusus untuk rumah tangga,  pembelian bisa dilakukan di pangkalan gas,  sementara untuk pembelian oleh UMKM bisa dibeli di SPBU yang menjual gas Elpiji 3 kilogram," katanya.

Desna, warga Aspragus Kota Jambi mengatakan bahwa  dirinya menyetujui jika pemerintah membuat kartu kendali.  Hal ini karena dirinya sudah bosan setiap kehabisan gas Elpiji harus mengantre di pangkalan 

"Kalau tidak ngantre ya tidak dapat gas, itulah kalau gas datang kami berduyun-duyun datang ke pangkalan," katanya.

Bahkan jika tidak mendapat gas di pangkalan maka Desna harus membeli gas di Pengecer. Harga yang dijual oleh pengecer jelas jauh berbeda dengan pangkalan.

"Kalau pangkalan Rp17 Ribu, sementara pengecer bisa sampai Rp25 Ribu," ujarnya.

Sementara Evi warga TAC mengatakan hal senada bahwa dirinya menyetujui pembuatan kartu kendali itu. Karena  selama ini pangkalan dinilai sering tidak tepat sasaran dalam menyalurkan gas Elpiji 3 kilogram.

"Kadang ada orang kaya, ASN, juga ikut  membeli gas LPG 3 kilogram, dan tetap saja dijual oleh pangkalan. Padahal sudah jelas kalau gas LPG 3 kilogram untuk masyarakat miskin," ujarnya.

Sementara itu, Komari, Kepala Disperindag Kota Jambi mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan hasil hearing itu kepada walikota Jambi. Namun menurutnya  ini merupakan usaha pemerintah agar penyaluran gas Elpiji 3 kilogram tepat sasaran.

"Terkait dengan Perda, nanti akan dilaporkan dengan atasan," ujarnya.

Menurutnya untuk kartu kendali yang seharusnya dikeluarkan oleh Dirjen migas hingga saat ini belum sampai ke Kota Jambi. Sementara gejolak di tengah masyarakat terus terjadi, bahkan warga yang membutuhkan gas LPG 3 Kilogram seringkali me ngeluh. (***)





BERITA BERIKUTNYA
loading...