Seleksi PPPK Sama dengan CPNS, Pendapatan Setara PNS

Nah... Lokak Kerjo, Masyarakat Umum Bisa Daftar PPPK

Senin, 03 Desember 2018 | 22:39:40 WIB

()

 

 

Jambione.com, Ini informasi menarik bagi pencari kerja. Selain tenaga honorer K2 di atas 35 tahun, masyarakat umum juga boleh mendaftar sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dengan keluarnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, semua warga negara Indonesia memungkinkan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

            Dari sisi kesejahteraan, antara PPPK dan PNS setara. Mereka mendapatkan gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Bedanya, tidak ada pensiun dan jenjang karir. "Namanya pegawai ASN ya sama kesejahteraannya. PPPK juga mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) layaknya PNS," ungkap Syamsul Rizal, kabid Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dilansir dari JPNN, Senin (3/12).

            Dia menjelaskan, nantinya setelah PP 49/2018 diundangkan dalam lembaran negara, akan diterbitkan PermenPAN-RB sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Mulai dari usulan kebutuhan PPPK, penetapan formasi, tata cara tes, penetapan NIP, dan lain-lain.

            Untuk tes calon PPPK, lanjutnya, mirip CPNS. Di mana tesnya dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). "Jadi baik CPNS maupun CPPPK hanya dites sekali (SKD dan SKB). Kecuali tidak lulus tes, bisa ikut lagi tahun berikutnya," terangnya.

            Begitu ditetapkan sebagai CPPPK dan mengantongi NIP, lanjut Syamsul, pejabat pembina kepegawaian (PPK) akan menetapkan SK minimal satu tahun kerja. Artinya setelah satu tahun, PPK (bupati, walikota, gubernur) akan mengevaluasi kinerja PPPK. Bila baik kinerjanya, akan lanjut kerja. Sebaliknya bila kinerja jelek, bisa diberhentikan.

            "Namun, jangan berkecil hati dulu. PPK tidak bisa seenaknya memberhentikan PPPK kalau tidak ada dasar kuat. Selain itu evaluasi kinerja bukan hanya PPPK, PNS juga sama,. Jadi sebenarnya evaluasi ini untuk melihat capaian kinerja PNS maupun PPPK seperti apa," tuturnya.

Dia pun meminta masyarakat tidak percaya dengan informasi kalau setiap habis kontrak akan dites kembali. Yang benar adalah tes hanya sekali dan setiap tahun akan dievaluasi. 

Lebih lanjut Syamsu Rizal menegaskan, meski kesejahteraan (pendapatan) setara dengan PNS, namun ada perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK. Bila PNS bisa dimutasi dan dirotasi, PPPK hanya menetap di instansi yang dilamar.

            Ambil contoh calon PPPK yang melamar di instansi A. Ketika dia bekerja dan menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT) di usia 40, maka sampai pensiun yang bersangkutan tetap di instansi A. Masa pensiun PPPK bervariasi tergantung jabatannya. Ada yang 58 tahun, 60, dan 65. "Jadi kecil kemungkinan seorang PPPK diberhentikan karena dia mengabdinya di instansi itu," katanya.

            Posisi PPPK tersebut, lanjut dia, bisa terancam bila ada PNS yang dimutasi ke instansi A. Untuk menghindari itu, pemerintah membuat aturan agar PPPK dilindungi.

Syamsul mencontohkan, bila di instansi A ada 8 pegawai terdiri dari 6 PNS dan 2 PPPK, maka pengisiannya sesuai formasi tersebut. Tidak boleh PNS menjadi 7 karena bisa mengganggu posisi PPPK. "Jadi prinsipnya, jangan sampai ada ASN yang dirugikan," ucapnya.

Bambang Dayanto Sumarsono, asisten deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur menambahkan, perbedaan lainnya, bila PNS menempati jabatan struktural, PPPK menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT).

PNS ada jenjang karirnya hingga bisa menempati jabatan pimpinan utama (JPT). Sedangkan PPPK hanya bisa menempati jabatan pimpinan utama dan madya lewat open bidding (penawaran terbuka/lelang). "PPPK tidak bisa menempati JPT pratama karena itu untuk PNS yang meniti karir dari bawah. JPT pratama seperti kepala biro, asdep tidak bisa diisi oleh PPPK," pungkasnya. (sumber:jpnn)

 

 

 

 

 

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...