Terkait Polemik Orang Gila Bisa Guna Hak Pilih

KPU Sarolangun Sebut Tak Semua Orang Gila Didata

Selasa, 04 Desember 2018 | 17:47:41 WIB

(Paradil Iwel/Jambione.com)

SAROLANGUN- Terkait adanya polemik di masyarakat, tentang ketentuan orang gila boleh menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 mendatang, ternyata mendapat respon dari banyak kalangan. Seperti yang dikatakan oleh Warsun Arbain salah seorang tokoh pemuda warga Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam, saat diwawancarai Selasa (04/12) kemarin. Menurutnya, jika ada ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan hal itu boleh boleh saja sebab meskipun pemilihnya orang gila mereka juga merupakan warga Negara, 

"Sah sah saja, kalau memang ada ketentuan dan aturan yang mengaturnya, saya pikir kategori orang gilakan tentu tidak sembarangan orang gila pasti ada klasifikasinya," ujar Warsun.

Terpisah, Ketua KPU Sarolangun, Muhammad Fakhri kala ditemui diruang kerjanya menyebutkan bahwa ketentuan dibolehkannya orang gila memilih itu tertuang dalam putusan MK nomor 1 tahun 2015.

"KPU punya prosedur, ini sudah lama aturannya keluar cuma baru baru ini mencuat, dalam aturan itu tertuang jenis orang gila yang bisa memilih, diantarnya iya dilihat dari sisi waktu atau durasi lama dia mengalami gangguan jiwa," kata Fakhri, Selasa (04/12) diruang kerjanya kemarin.

Lebih jauh dia menerangkan, sebelum memahami yang dimaksud orang gila yang dilakukan pendataan oleh pihak KPU, terlebih dahulu masyarakat harus mengetahui jenis jenis gangguan jiwa.

"Gila itukan banyak jenisnya, ada yang gila berat, Sedang dan Ringan, seperti gila permanen, atau gila kronis, non permanen, depresi, stres, cemas, latah gangguan jiwa ringan lainya. Jadi bukan semua orang gila yang didata, yang pasti orang gila yang ada di jalanan yang bahkan tidak mengenal dirinya tidak akan dilakukan pendataan," tegasnya.

Untuk melakukan pendataan itu, pihaknya membagi beberapa cara dengan mendatangi rumah orang tersebut untuk mendapatkan informasi langsung dari keluarga, berdasarkan data dari panti rehab dan panti sosial.

"Saat ini baru ada 2 kecamatan yang sudah masuk datanya dengan kita, yakni orang gila warga Batang Asai dan orang gila warga kecamatan Sarolangun, untuk daerah lain masih kita tunggu laporan dan hasil pleno DPHP sekitar tanggal 10 dan sembilan bulan ini," pungkasnya. (wel)





BERITA BERIKUTNYA
loading...