BPJS dan RS Tak Transparan, YLKI Minta DPRD Panggil Keduanya

Jumat, 04 Januari 2019 | 16:13:34 WIB

(Eko Siswono/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI - Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi meminta DPRD Kota Jambi untuk memanggil Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Jambi dan Pihak Rumah Sakit serta Klinik yang telah diputus tanpa ada transparansi ke publik.

Ketua YLKI Jambi, Ibnu Koldun mengatakan DPRD Kota Jambi harus segera memanggil kedua belah pihak untuk memberikan kejelasan terhdap pemutusan kontrak antara BPJS dan Tiga rumah sakit serta satu klinik." Solanya uang yang dikelola itu uang rakyat. Dan pemutusan itu akan sangat merugikan konsumen (Masyarakat)," katanya.

Ditegaskan, kerjasama BPJS tersebut tekah diatur dalan sejumlah peraturan yang ada. Baik untuk rumah sakit swasta atau milik pemrintah.

"Kerjasama BPJS dan Rumah Sakit adalah program pemerintah yang mengharuskan kerjasama baik kepada rumah sakit swasta maupun rumah sakit milik pemerintah,"sebutnya.

Bahkan, dia meminta kepada klinik dan rumah sakit untuk memberikan pengumuman jika telah tidak bekerjasama dengan BPJS. "Takutnya masyarakat dantinya kecewa," pukasnya.

Sebelumnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim pemberhentian kerjsama tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yakni BPJS dengan Rumah Sakit dan Klinik Mata.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan (PMR), BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Timbang Pamekas Jati mengatakan penutsan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. 

Dia menegaskan pemutusan tersebut dikarenakan talah habis masa kontrak antara dua belah pihak sejak Awal Januari 2019.

Pernayataan tersebut berbading terbalik dengan pernyataan Direktur RS MMC Jambi, dr Roswan Joni saat dikonfirmasi mengatakan pemutusan tersebut membuat  pihaknya kaget. Namun, Dirut tersebut tidak mau menjelaskan lebih jauh kenapa bisa kaget.

Untuk diketahui BPJS Memumutus tiga rumah sakit yakni, RS Royal Prima, RS MMC dan RS Kambang serta satu Klinik Mata Jambi yang berada di Kambang.

Pemutusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2019 di ketiga rumah sakit dan satu klinik tersebut pasien tidak dapat lagi menggunakan BPJS (isw)





BERITA BERIKUTNYA
loading...