Masyarakat Sulit Dapat Pelayanan Kesehatan, DPRD-Wali Kota Kecewa

Kebijakan BPJS Mulai Berdampak Luas

Senin, 07 Januari 2019 | 08:20:01 WIB

(ist/Jambione.com)

 

 

JAMBI – Pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan dengan tiga rumah sakit dan satu klinik mata di Kota Jambi mulai berdampak luas. Warga yang mau berobat mulai banyak yang mengeluh, khususnya di Kota Jambi. Mereka mengaku sulit mendapatkan pelayanan kesehetan yang cepat, murah, mudah dan baik.

Beberapa hari terakhir, sejumlah rumah sakit swasta di Kota Jambi yang masih menjalin kerjasama dengan BPJS dipenuhi pasien. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang tak mampu menampung pasien rawat inap, karena penuh.

Rima, salah satu warga Kota Jambi pengguna BPJS mengungkapkan kesulitan berobat menggunakan BPJS. Sebab banyak rumah sakit penuh dan tidak bisa melayanani rawat inap.

Sabtu malam (5/1), Rima membawa anaknya yang masih berusia 20 bulan ke rumah sakit swasta di kawasan kebun jeruk.  Anaknya mengalami panas tinggi mendapat pelayanan di IGD. Namun ketika hendak rawat inap, tidak memungkinkan, karena kamar rumah sakit penuh.

“Kamar rawat inapnya penuh, banyak pasien yang hanya ditangini di IGD. Ada yang terpaksa pulang dan mencari rumah sakit lain,” kata Rima. Menurut dia, petugas rumah sakit bilang penuhnya kamar rawat inap itu salah satunya merupakan dampak dari tiga rumah sakit yang tidak lagi bekerjasama dengan BPJS.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Maria Maghdalena  mengatakan pihaknya sebagai legislatif sudah kerap mempertanyakan kepada pihak BPJS. Menurut dia, regulasi di BPJS sering berubah, formatnya berubah. “Jadi, bukannya membantu masyarakat, malah merepotkan masyakat,” kata politisi PDIP itu.

Terkait pemutusan hubungan  kerjasama dengan tiga rumah sakit dan satu klinik mata di Kota Jambi, Maria menilai BPJS tidak konsisten dengan rumah sakit yang mereka ikat selama ini. “Jadinya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terabaikan. Masyarakat jadi korban,” katanya.

BPJS, lanjut dia, harus terbuka kepada masyarakat. Harus menjelaskan apa alasan pemutusan hubungan kerjasama terhadap rumah sakit tersebut. “Nanti komisi IV akan mengagendakan pemannggilan BPJS. Akan kita pertanyakan hal itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Maria menyebutkan, BPJS daerah ini sepertinya tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat. Pemerintah pusat hendak mendekatkan pelayanan kesehatan, yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Namun kenyataan di daerah seperti ini. “Ini tidak sejalan dengan pemerintah pusat. BPJS seperti tidak mendukung pemerintah pusat, ada apa dibalik ini,” ungkap Maria.

Harusnya, kata dia, BPJS bisa berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi sebelum mengambil tindakan yang mengorbankan masyarkat. “Harusnya koordinasi dengan DPRD, kerena ini terkait pelayanan untuk masyarakat Kota Jambi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jambi Syarif Fasha juga kecewa dengan kebijakan BPJS. Fasha menilai kebijakan BPJS Kesehatan Cabang Jambi memutuskan kerja sama dengan tiga rumah sakit dan satu Kilinik Mata di Kota Jambi adalah langkah yang tidak baik.  

‘’ Itu sesuatu yang tidak baik. Karena pemerintah pusat getol-getolnya ingin memberikan pelayanan cepat, murah dan manusiawi untuk masyarakat. BPJS full ditopang  dana pemerintah pusat dan masyarakat. Pegawainya juga digaji besar. Makanya ada program BPJS. Asuransi kesehatan swasta yang lain saat ini sudah tidak berjalan lagi (mati suri),’’ ungkapnya pekan lalu.

“Harusnya agak lebih manusiawilah. Kalau ada kesalahan rumah sakit, jangan bunuh rumah sakitnya. Perbaiki sistemnya, ditegur atau ada oknum di manajemennya,” kata Fasha.

Menurut Fasha, 90 persen rumah sakit saat ini bergantung dengan BPJS. Selaku kepala daerah, Fasha mengaku sangat diuntungkan dengan banyaknya rumah sakit. Karena masyarakat tidak mengeluh lagi dengan pelayanan kesehatan. “Inikan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Fasha menyebutkan, dirinya meminta kepada BPJS menijau kembali kebijakan tidak memperpanjang kerjasama dengan rumah sakit. “Kecuali kalau pihak rumah sakit yang tidak mau kerjasama, ya silahkan. Tapi kalau rumah sakit masih mengaharapkan harusnya masih ada kerjasama.  Inikan program pemerintah pusat, ini uang kami-kami semua. Kami pemerintah kota menganggarakan 24 ribu jiwa melalui APBD untuk BPJS,” kata Fasha.

Dia menegaskan bahwa BPJS sudah banyak dibantu oleh Pemerintah Kota Jambi. Di PTSP dilekatkan BPJS, kecamatan juga ada BPJS, semua perusahaan mengurus izin diwajibkan memakai BPJS. “Jangan sampai ini menjadi penilaian saya jelek. Dan menjadi ada gesekan dengan pemerintah. Saya minta BPJS bertindak bijak. Jangan gampang-gampang untuk tidak memperpanjang kerjasama,” tandansya.

Fasha mengatakan segera akan memanggil pihak BPJS untuk mempertanyakan masalah pemutusan kerja sama dengan rumah sakit ini. “Kadis kesehatan kita lagi umroh. Nanti setelah pulang, kita minta penjelasan. Termasuk pihak RS juga kita minta penjelasan,” pungkasnya. (ali)





BERITA BERIKUTNYA
loading...