Jadi Tersangka Kasus Batubara, Bos PT Tamarona Belum Mau Komentar  

Selasa, 08 Januari 2019 | 14:10:01 WIB

Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi ()

 

Jambione.com, Matlawan Hasibuan, Komisaris PT. Tamarona Mas International belum mau berkomentar soal penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pembelian lahan tambang batubara fiktif di Kabupaten Sarolangun. Saat dikonfirmasi Jambione.com, Matlawan mengaku belum bisa menjelaskan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejagung.

 "Waduh, saya belum bisa jawab soal itu," ujarnya saat dikonfirmasi melalui handphone, Selasa (8/1/2019)

            Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia telah menetapkan enam tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources (anak Perusahaan PT. Antam. Keenam teraangka tersebut yakni, BM Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources, MT (Pemilik PT. RGSR/ Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa), ATY (Direktur Operasi dan Pengembangan, dan AL (Direktur Utama PT. Antam.

            Berikutnya, HW (Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antaam, MH (Komisaris PT. Tamarona Mas International). Dari penelusuran, MH adalah insial dari Matlawan Hasibuan. Dia merupakan pengusaha batubara di Jambi. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai  Rp. 91.500.000.000,- (sembilan puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).

            Dalam siara persnya, Kapuspenkum Kejagung Mukri menjelaskan, dalam kasus ini Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (PT ICR), anak perusahaan PT Antam bekerjasama dengan PT Tamarona Mas International (PT TMI) selaku Kontraktor dan Komisaris PT Tamarona Mas International (PT TMI), telah menerima penawaran penjualan/pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batubara atas nama PT Tamarona Mas International seluas 400 Ha yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha.

            Kemudian, diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha (199 Ha dan 201 Ha) kepada Komisaris PT ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 kepada Komisaris Utama PT ICR, perihal Rencana Akuisisi PT TMI dan disetujui dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT TMI.

            Dalam kenyataannya, PT TMI mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor: TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Ekplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP). Tindakan ini bertentangan dengan persetujuan rencana akuisisi PT. TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT. ICR adalah asset property PT. TMI yang menjadi objek akuisisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi Operasi Produksi sesuai dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT.TMI.

Kemudian, tindakan itu juga bertentangan dengan Laporan Penilaian Properti/ Aset Nomor File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 dan Laporan Legal Due Deligence dalam rangka Akuisisi tanggal 21 Desember 2010. ‘’ Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai  Rp. 91.500.000.000,- (sembilan puluh satu milyar lima ratus juta rupiah),’’ kata Mukri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(isw)

 

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...