Dewan Desak BPJS Kerjasama Lagi dengan Tiga Rumah Sakit

Rabu, 09 Januari 2019 | 21:22:56 WIB

()

 

Jambione.com,  Komisi IV DPRD Kota Jambi telah memanggil BPJS Kesehatan dan tiga rumah sakit serta klinik mata yang tidak diperpanjang kerjasamanya oleh BPJS kesehatan. Pemanggilan itu untuk mencari tahu permasalahan putusnya kerja sama BPJS dengan tiga rumah sakit dan klinik mata tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi Abdullah Thaif mengatakan, mereka memanggil pihak BPJS dan manajemen tiga rumah sakit secara terpisah. Mereka melakukan hearing dengan BPJS Kesehatan pada Senin (7/1). Sehari kemudian,  Rabu (8/1), baru mereka panggil pihak rumah. Dari pertemuan tersebut diketahui, masalahnya bukan pemutusan kerjasama. Tapi kerjasama 2018 yang sudah berakhir. Sifatnya kerjasama rumah sakit dan BPJS itu per satu tahun.

            “Setelah satu tahun dilakukan evaluasi. Ternyata tiga rumah sakit dan klinik ini ada syarat-syarat yang dalam standar penilian belum terpenuhi. Sehingga keputusannya belum bisa dilanjutkan kerjasama,” ungkap Thaif, di gedung DPRD Kota Jambi, kemarin (9/1).

            Menurut dia, dalam hearing yang dilakukan Komisi IV, pihak BPJS kesehatan mengatakan dalam waktu dekat dapat dilakukan kembali kerjasama dengan syarat pihak rumah sakit bisa memenuhi ketentuan yang disepakati. “Tapi kita kan melihatnya tidak seperti itu. Kita berharap apapun yang terjadi, kerjasama tetap berjalan. Beri saja tenggang waktu rumah sakit melengkapi bahan persyaratan itu,” katanya.

            Saat ini kata Thaif, rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Jambi pasiennya sudah seperti semut. Sangat ramai. Jika dalam waktu dekat tidak dilakukan kerjasama kembali, bisa jadi ada pasien yang dirawat di lorong-lorong rumah sakit.

            Lebih lanjut Thaif menyebutkan, pihaknya meminta BPJS kesehatan tidak menghambat proses kerjasama ini. “Kalau kita nilai, rumah sakit-rumah sakit ini sudah banyak membantu. Proses klaim sudah mengikuti aturan BPJS. Ini terkait pelayanan masyarakat Kota Jambi, kita tidak ingin pelayanan masyarakat terganggu,” tuturnya.

            Pada hearing yang dilakukan komisi IV DPRD Kota Jambi, pihak dewan mendorong percepatan pengurusan syarat yang diperlukan pihak rumah sakit. Seperti permasalahan yang terjadi di rumah sakit MMC ada Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang belum keluar untuk 6 orang. Dia meminta layanan satu atap cepat mengeluarkannya.

            “Itu untuk memenuhi penilaian kredensialing dari BPJS kesehatan. Mereka terganjalnya di situ. Rumah sakit Royal Prima sudah keluar. Rumah Sakit Kambang juga sudah memenuhi permintaan terkait masalah pelaporan. Tanggal 10 ini mereka mengajukan kembali proses kejasamanya,” jelasnya.

            Dia berharap pada akhir bulan sudah bisa kerjasama lagi. "Nanti kita lihat, kalau syarat ini sudah terpenuhi dan BPJS masih tidak mau melakukan kerjasama, tentu kita pertanyakan ada apa,” ujarnya.

            Thaif menyebutkan, pihak rumah sakit tidak keberatan dengan syarat tersebut. Namun rumah sakit menyayangkan pihak BPJS malakukan penyetopan kerjasama. Harusnya dievaluasi, beri waktu pihak rumah sakit melengkapi persayaratan.         ‘’Inikan hanya administrasi. Harusnya kerjasama tetap jalan.Sembari berjalan pihak rumah sakit melengkapi kekurangan administrasi tersebut. Tak harus di stop kerjasmanya,” pungkas Thaif.

Sementara itu Humas BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Anggi mengaku tidak tahu jika ada hearing yang digelar oleh DPRD Kota Jambi. "Mohon maaf tidak bisa kasih statement, karena kita tidak diundang untuk hearing," katanya. (Ali)

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...