Penetapan Tersangka Kasus IUP Batubara di Sarolangun

Sama dengan Bos PT Tamarona, Corsec PT Antam juga Bungkam

Rabu, 09 Januari 2019 | 21:56:52 WIB

foto ilustrasi
foto ilustrasi ()

 

             Jambione.com – Setelah menetapkan enam tersangka, tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan dan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara seluas 400 ha di Sarolangun. Sementara  enam tersangka maupun pihak perusahaan belum mau mengomentari soal ekspose yang dilakukan Kejagung tersebut.

            Pihak PT Antam misalnya. Belum ada tanggagapan dari perusahaan BUMN tersebut soal penetapan tersangka terhadap direktur utama dan Senior Manager Corporate Strategic Development nya. Corporate secretary/sekretaris perusahaan (Corsec) PT Antam Apriliandi ketika dihubungi tidak mau berkomentar soal penetapan tersangka terhadap bosnya itu.

"Saya Tak Mau Komentar Terkait Itu (Red: Penetapan Tersangka Pimpinan Antam),"katanya saat dihubungi Rabu (9/1/2019) malam.

            Sebelumnya, Bos PT Tamarona Mas Internasional, Matlawan Hasibuan (MH) juga menolak memberikan komentar. Saat dihubungi jambione,com via ponsel, Komisaris PT. Tamarona Mas International itu mengaku belum bisa menjelaskan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejagung.  "Waduh, saya belum bisa jawab soal itu," ujarnya. ‘’ Sudah.. sudah ya,’’ katanya langsung mematikan ponselnya, Selasa (8/1/2019).

            Sebelumnya, Kejagung menetapkan enam orang tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan dan pengelolan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun. Keenam tersangka itu, yakni BM Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources, MT (Pemilik PT RGSR/ Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa), ATY (Direktur Operasi dan Pengembangan, AL (Direktur Utama PT Antam, dan HW (Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam, dan MH Komisaris PT. Tamarona Mas International.

            Data yang didapat dari salinan ekspos Kejagung RI beberapa waktu lalu, lima di antara ke enam tersangka diketahui nama lengkapnya. Yakni, BM – Bachtiar Manggalutung (Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources), MT – Muhammad Toba (Pemilik PT RGSR/Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa), ATY – Ady Taufik Yudisia (Direktur Operasi dan Pengembangan), AL (Direktur Utama PT. Antam), HW – Hary Wijayanto (Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam) MH – Matlawan Hasibuan (Komisaris PT. Tamarona Mas International).

Dalam siaran persnya Senin lalu, Kejagung menyebutkan dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 Ha ini dilakukan dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (anak Perusahaan PT Antam.

Kapuspenkum Kejagung, Mukri menjelaskan, dalam kasus ini BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (PT ICR), anak perusahaan PT Antam bekerjasama MH (Matlawan) dari PT Tamarona Mas International (PT TMI) selaku Kontraktor dan Komisaris PT Tamarona Mas International (PT TMI). BM menerima penawaran penjualan atau pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batubara atas nama PT Tamarona Mas International seluas 400 Ha.

Lahan seluas 400 Ha tersebut terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha. Kemudian, diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha (199 Ha dan 201 Ha) kepada Komisaris PT ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 kepada Komisaris Utama PT ICR, perihal Rencana Akuisisi PT TMI dan disetujui dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT TMI.

            Namun, lanjut Mukri, dalam kenyataannya PT TMI mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor: TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Ekplorasi seluas 201 Ha dari PT TMI kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP). ‘’ Xdisinilah letak pertentangannya,;; kata Mukri.

Menurut dia, tindakan ini bertentangan dengan persetujuan rencana akuisisi PT TMI

 yang diberikan oleh Komisaris Utama PT ICR adalah asset property PT TMI yang menjadi objek akuisisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi Operasi Produksi. Ini sesuai dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT.TMI.

Kemudian, tindakan itu juga bertentangan dengan Laporan Penilaian Properti/ Aset Nomor File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 dan Laporan Legal Due Deligence dalam rangka Akuisisi tanggal 21 Desember 2010. ‘’ Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai  Rp. 91.500.000.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah),’’ kata Mukri.

       Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (isw)

 

 

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...