Soal BPJS, Ombusman Diminta Lakukan Investigasi

Jumat, 11 Januari 2019 | 08:40:44 WIB

(ist/Jambione.com)

JAMBI – Pemutusan kerja sama yang dialkukan BPJS Kesehatan Cabang Jambi terhadap tiga rumah sakit dan satu klinik mata di Kota Jambi terus mendapat sorotan. Sejumlah pihak meminta Ombusman melakukan penyelidikan terhadap kebijakan BPJS Kesehatan yang dinilai tidak transparan.

Ketua YLKI Jambi, Ibnu Kholdun mendesak Ombusman melakukan pengecekan terhadap BPJS maupun rumah sakit dan klinik yang diputus kerjasama tersebut. "Ini demi kepentingan konsumen, yakni masyarakat untuk mendapatkan haknya berupa pelayanan kesehatan," katanya, Kamis (10/1)

Kholdun menegaskan, tidak seharusnya BPJS dan Rumah Sakit yang diputus tersebut menutupi persoalan penyebab diputusnya hubungan antar kedua belah pihak. "Uang itu uang masyarakat yang dikelola oleh BPJS. Seharusnya mereka (Masyarakat) mendapatkan transparansi," katanya.

 Selain itu, lanjut Kholdun, persoalan kesehatan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pihak pihak yang terkait harus menyampaikan ke publik. "Aneh memang kalau BPJS mengklaim adanya kesepakatan untuk memutus itu semua. Sedagkan rumah sakit itu mengajukan kerjasama tahun 2019," ujarnya.

Oleh sebab itu,  kata dia, Ombusman harus turun tanggan menyikapi pesoalan ini. Jika tidak, kebijakan BPJS ini akan membuat sengsara masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. "Rumah sakit yang ada kewalahan melayani pasien semenjak diputusnya tiga rumah sakit dan satu klinik mata. Bahkan ada rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien rawat inap karena ruangan penuh," pungkasnya.

Desakan supaya Ombusman turun melakukan penyelidikan juga disampaikan Pengamat Hukum, Fikiri Riza. Mantan Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jambi ini menilai pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit itu terkesan aneh. Bahkan menurutnya ada yang ditutupi oleh kedua belah pihak. "Ya, aneh saja masak ada pengajuan, terus ada pemutusan kejasama atas dasar kesepakatan," katanya.

Menurut Fikri, Ombusman harus turun melakukan investigasi sebagaimana wewenang yang dimilikinya. " Inikan terkait masalah informasi publik. Obusman harus turun menjalankan UU KIP untuk kepentingan masyarakat," katanya lagi.

Berdasarkan UU KIP, lanjut dia, BPJS harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Sebab, uang yang dikelola BPJS merupakan uang rakyat. "Harus dibuka semuanya ke publik. Jangan ada yang ditutupi," pungkasnya.

Pengamat Hukum liannya, Wjidi yang juga ketua LBH PAHHAM Indonesia Jambi juga mengatakan hal senada. Menurut dia, BPJS dan rumah sakit jangan menutupi informasi kepada masyarakat. Pasalnya uang yang dikeloka BPJS tersebut merupakan uang masyarakat. "BPJS harus transapran. Jangan ditutupi. BPJS tidak punya kewenangan menutup nutupi. Yang mereka kelola itu bukan uang negara, tapi uang masyarakat banyak. Dan masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.(isw)





BERITA BERIKUTNYA
loading...