Tidak Ada Anggaran, Kebijakan Pemerintah Pusat Dinilai Bermuatan Politis

Pemda di Jambi Pastikan Batal Rekrut PPPK

Selasa, 29 Januari 2019 | 13:03:55 WIB

Foto ilustrasi
Foto ilustrasi ()

 

 

 

Jambione.com, Kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan tanggung jawab pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi polemik. Termasuk di Jambi. Rencana seleksi penerimaan PPPK yang dijadwalkan mulai 1 Februari lusa hampir dipastikan tidak akan diikuti pemerintah daerah (pemda) di Jambi.

 ------

Sebagian besar Pemda di Jambi mengaku bingung dengan keputusan pemerintah pusat terkait seleksi penerimaan PPKK. Meski tidak terang terangan, mereka menilai kebijakan melakukan rekrutmen PPPK sebagai solusi bagi honorer K2 yang gajinya disetarakan dengan CPNS ini terlalu dipaksakan. Bahkan ada yang menilai kebijakan ini lebih banyak muatan politisnya. Apalagi belakangan, tanggungjawab pembayaran gaji diserahkan kepada pemda.

Soal gaji inilah yang membuat pemda pemda, termasuk di Jambi keberatan melaksanakan seleksi PPPK. ‘’ Penerimaan PPPK yang jadwaknya dimulai 1 Februari ini kita pastikan tidak melaksanakannya. Itukan butuh dana. Sementara kita tidak ada anggaran untuk itu, ‘’ Kepala BKPSDM Sarolangun Waldi Bakri saat dikonfirmasi jambione, Senin (28/1) kemarin.

            Anggota DPRD Sarolangun, Abdul Basit mendukung langkah pemkab Sarolangun tersebut. Menurut dia, kebijakan pengembalian beban biaya perekrutan PPPK ke Pemda menjadi persoalan serius. Sebab keuangan daerah sudah dipastikan tidak akan sanggup membiayai gaji dan tunjangan PPPK apabila proses perekrutan dilakukan.

            "Ini kami lagi diskusi masalah ini dengan kawan-kawan. Ini permasalahan yang serius untuk pemerintah daerah. Butuh kajian yang matang untuk melaksanakan perekrutan PPPK, karena sekarang kebijakan dari pusat semua biaya di bebankan ke pemda. Kalau memang keuangan daerah tidak sanggup jangan dipaksakan. Nanti bukannya jadi solusi, tapi malah jadi masalah baru," kata politisi Gerindra ini.

          Selain soal anggaran yang tidak ada, Pemda juga kebingungan soal teknis perekrutan PPPK. Sebab, sampai saat ini belum ada PermenPAN tentang rumpun jabatan PPPK dan peraturan BKN tentang juknis pengadaan PPPK.  Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDMD Tanjabtim, Angga mengatakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, seharusnya PP ini diikuti dengan terbitnya Permenpan dan Peraturan BKN.

Namun hingga saat ini Permenpan dan Peraturan BKN tak kunjung terbit. Sehingga Pemkab Tanjabtim tidak dapat menyusun rumpun jabatan untuk PPPK. Padahal rumpun jabatan itu merupakan acuan untuk mengajukan formasi PPPK yang akan diusulkan ke BKN.

“Ini dari segi aturan, belum lagi soal angggaran biaya dan sumber alokasi dana untuk membayar gaji,” ujar Angga.

            Dia menjelaskan, pemerintah pusat menjadwalkan perekrutan PPPK pada Februari. Sementara pada APBD tahun ini, Pemkab Tanjabtim sama sekali tidak mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan perekrutan PPPK tersebut. Pasalnya, saat menyusun APBD 2019, pemerintah pusat belum mengeluarkan aturan yang jelas yakni Permenpan tentang rumpun jabatan PPPK dan Peraturan BKN tentang juknis pengadaan PPPK.

            Begitu juga soal alokasi sumber dana yang akan digunakan untuk membayar gaji PPPK kelak. Jika gaji bersumber dari APBN, maka secara otomatis daerah yang melakukan perekrutan harus mengubah Dana Alokasi Umum (DAU). Pasalnya, seluruh biaya untuk pembayaran gaji ASN dan PPPK diposkan di DAU. “ Kalau gaji bersumber dari APBD, ini lebih parah lagi karena APBD kita sudah ketuk palu. Belum lagi soal keterbatasan keuangan daerah kita,” tegasnya.

            Meski demikian, Angga mengatakan pada dasarnya Pemkab Tanjabtim sangat mendukung rencana pemerintah terkait perekrutan PPPK. Karena dapat menutupi persoalan kekurangan ASN, yang saat ini terjadi di Pemkab Tanjabtim. Hanya saja Pemkab Tanjabtim meminta pemerintah pusat untuk mencermati lebih serius persoalan PPPK itu sendiri.

            Penegasan serupa juga diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Asisten I Setda Batanghari, Verry Ardiansyah. Menurut dia, penerimaan PPPK yang diinstruksikan BKN RI batal dilaksanakan.  "Sepertinya Kabupaten Batanghari sulit melakukan penerimaan PPPK. Karena tidak ada anggaran.  Instruksi tersebut keluar setelah APBD sudah disahkan DPRD,"  kata Verry, Senin (28/1).

Kepala BKPSDM Tanjab Barat, Encep Jakarsih juga memastikan pihaknya tidak mungkin melakukan seleksi penerimaan PPPK pada Februari ini. Selain waktunya mepet dan tidak ada persiapan, masalah anggaran juga tidak memungkin untuk dilaksanakan tahun ini.

‘’ Ini sduah kita sampaikan dalam rakor tahap pertama persiapan retkrutmen PPPK Tahun 2019 di Batam,’’ katanya.

Dalam rakor yang dihadiri gubernur dan bupati tersebut, lanjut Encep, sudah disampaikan supaya pelaksanaan rekrutmen PPPK ditunda dulu. Alasannya, pertama adalah belum kelarnya proses CPNS. Masih dalam tahap pemberkasaan dan penetapan nomor induk pegawai. Kemudian, singkatnya waktu persiapan. Disamping itu, ada beban yang harus ditanggung Pemda,  terkait dengan penggajian.

            ‘’ Bukannya daerah tidak mau menggaji PPPK. Tapi proses keuangan daerah (APBD) sudah ditetapkan. "Kalau kita rekrut PPPK bulan ini, gajinya dari mana? Perubahan anggaran itu dilakukan kan ada mekanismenya,’’ ujarnya.

            Pernyataan senada juga disampaikan Sekda Bungo H Ridwan Is. Karena terbatasnya anggaran, menurut dia, Pemkab Bungo tidak mungkin menerima PPPK dalam waktu dekat ini. APBD tidak mungkin dirubah lagi. Untuk gaji Honorer saja kita sudah kewalahan, apa lagi ditambah bayar gaji PPPK dibebankan ke daerah,”katanya.

            Kepala BKPSDM Bungo Wahyu Sarjono menambahkan, pembicaraan masalah rekrutmen PPPK ini sudah dibahas di Batam pekan lalu. Ketika itu, pemerintah pusat membebankan biaya gaji PPPK ke Pemda. ‘’ Banyak kepala daerah menolak dan ada juga yang menerima. Khusus kabupaten Bungo sangat sulit menanggung beban tersebut. Hari ini (Senin) kita penyerahan DPA-SKPD, tidak mungkin di rubah,”kata Wahyu.

            ‘’Gaji honorer saja belum bisa kita standarkan, apa lagi rekrut PPPK. Ini ada kesan dipaksakan, karena tahun ini, tahun politik,”ujar Wahyu lagi.

            Pendapat serupa dikatakan Kabid Pendataan dan Profesi PNS BPKSDM Kerinci, Jandri Ali. Menurut dia,  pelaksanaan perekrutan PPPK terkesan dipaksakan oleh pemerintah Pusat. 
Sebab, banyak daerah yang belum siap melaksanakan,  karena tidak akan mampu menyetarakan gaji dan tunjangan PPPK dengan PNS kalau mengandalkan APBD. 
            Bahkan, dia menilai kebijakan pemerintah pusat bermuatan politis. Sebab perekrutan PPPK dipaksa pada tahun politik. "Kalau saya lihat program ini sudah bernuansa politis. Formasinya saja belum disusun. Seharunya kan disusun dulu formasinya. Belum lagi anggarannya,’’ katanya.

Menurut Jandri, dalam APBD 2019 ini Pemkab Kerinci  Kita hanya menganggarkan tambahan penghasilan untuk tenaga magang dan honorer berjumlah 2.000 orang. Kalau harus menanggung gaji PPPK lagi jelas tidak akan sanggup. ‘’ Jadi kita pastikan tidak melaksanakan penerimaan PPPK tahun ini,’’ tegasnya.

            Sebelumnya, Wali Kota Jambi Syarif Fasha lebih dulu menolak dibebankan harus membayar gaji PPPK dari APBD. Dia mengaku akan meninjau ulang penerimaan PPPK di Kota Jambi karena gajinya harus bersumber dari APBD. Padahal sebelumnya, pemerintah pusat mengatakan dana gaji PPPK berasal dari APBN. “Sangat memberatkan. Saya termasuk kepala daerah lainnya sangat keberatan dan tentu saja akan menolak jika harus menggunakan APBD,” kata Fasha. (tim)

 

 

           





BERITA BERIKUTNYA
loading...