Fachrori Rapat Bersama Mentan Bicarakan Penguatan Harga Karet dan Pangan

Selasa, 05 Februari 2019 | 07:15:20 WIB

Plt Gubernur Jambi mengikuti rapat bersama Menteri Pertanian.
Plt Gubernur Jambi mengikuti rapat bersama Menteri Pertanian. (Andrey Mustari/Jambione.com)

 

JAKARTA-Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian diikuti Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Dr Drs H Fachrori Umar MHum, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, serta beberapa pejabat Pemprov Jambi dan Kementerian Pertanian di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (4/2).

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan pengadaan bibit unggul untuk petani, penyerapan hasil panen seperti jagung termasuk melakukan cluster komoditi menjadi penekanan guna meningkatkan kemampuan petani dalam ketersedian bahan pangan.

"Terkait beberapa komoditi nanti bisa diperkuat dengan bibit unggul serta penyerapan hasil panen jagung termasuk permasalahan harga karet ini sangat penting untuk ditingkatkan," ujar Menteri Pertanian.

Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, yang terletak di tengah pulau Sumatera, dengan luas wilayah 53.435 km2. Provinsi Jambi secara administratif terdiri dari 9 kabupaten, 2 kota, 135 kecamatan dan 1.558 desa/kelurahan.Sedangkan jumlah penduduknya mencapai 3,4 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,3 persen setahun.

Perekonomian Provinsi Jambi pada 2018 tumbuh sebesar 4,99 persen meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang tercatat 4,64 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada 2018 didorong oleh perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian. 

Membaiknya kinerja sektor konstruksi didukung juga oleh investasi swasta berupa pembangunan beberapa hotel dan perumahan di Provinsi Jambi,"Sektor pertanian memiliki peran sangat penting dalam perekonomian Provinsi Jambi dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pada tahun 2018, merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar, yang mencapai hampir 30 persen terhadap total PDRB Provinsi Jambi," ungkap Plt. Gubernur Jambi.

Belum optimalnya komoditi yang dihasilkan di Provinsi Jambi dalam menghasilkan nilai tambah dikarenakan belum berjalannya proses hilirisasi industri komoditi karet, kelapa sawit, maupun batu bara.

"Belum banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, dalam membangun industri hilir dari komoditi tersebut meskipun secara fakta Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal," terang Fachrori Umar. 

Harga karet ditingkat petani sejak tahun 2012 cenderung stagnan adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dengan melakukan sosialisasi pembuatan bokar bersih, pembentukan kelembagaan UPPB (Unit Pengelola Pemasaran Bokar) dan sampai saat ini sudah ada 56 UPPB di Provinsi Jambi.

Upaya lainnya yaitu memfasilitasi petani menjual bokar langsung ke pihak pabrik crum rubber. Saat ini di Jambi ada 11 crumb rubber. Sedangkan upaya lainnya yaitu menyusun Ranperda tentang tata niaga komoditas perkebunan, serta melakukan uji terap aspal karet di Provinsi Jambi.

"Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun ini merencanakan kegiatan Uji Terap Aspal Karet bekerjasama dengan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia," kata Fachrori Umar. 

Mengenai isu-isu utama lainnya yang berkaitan dengan pangan di Provinsi Jambi yaitu melalui percepatan penyusunan Peraturan Daerah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di setiap kabupaten kota. Hingga tahun 2018, ada 3 Kabupaten yang telah memiliki Perda Perlindungan LP2B yaitu Kab.Tanjabtim, Kab.Batanghari dan Kab.Tanjabbar sedangkan Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci dalam proses di DPRD Kab/Kota yang diharapkan Tahun 2020 minimal 8 Kab/Kota sudah menetapkan Perda Perlindungan LP2B.

Untuk konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi secara bertahap terus mengalami perbaikan, hal ini terlihat dari diversifikasi pangan, yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan atau PPH dari 85,2 tahun 2017, menjadi 85,9 pada tahun 2018. Sedangkan Konsumsi Beras, pada kurun waktu yang sama mengalami penurunan dari 92 kg/kapita/tahun menjadi 84,4 kg/kapita/tahun.

Peningkatan produksi jagung juga diupayakan dengan penambahan luas tanam dan tuas panen, serta peningkatan produktivitas jagung untuk memberikan kontribusi dalam penekanan import jagung, peningkatan produksi hortikultura ditempuh melalui penguatan kawasan hortikultura strategis baik secara potensi indikasi geografis kawasan daerah maupun kawasan nasional dalam meningkatkan produksi hortikultura untuk menekan inflasi.

Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan optimalisasi pemanfaatan alsintan pra panen, panen dan pasca panen dalam rangka peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan penurunan kehilangan hasil yang memberikan dampak terhadap peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) serta upaya lainnya yaitu melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan pemanfaatan lahan tidur, terutama lahan rawa, dimana Provinsi Jambi memiliki potensi lahan rawa yg besar.

Beberapa isu sektor pertanian yang ada di Provinsi Jambi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.

Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal penting yang mengemuka terkait pengembangan atau peningkatan nilai karet yang dapat menguntungkan bagi petani, diantaranya Kementerian Pertanian mengusulkan penghapusan pajak PPn 10 persen bahan olah karet rakyat (bokar), meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan karet hasil petani untuk campulan aspal jalan, percepatan replanting, bantuan bibit karet unggul, sertifikat, benih jagung, pupuk dan sarana produksi lainnya, mendorong petani karet menjadi anggota Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang dibina Dinas Perkebunan dan industri karet remah, mempersyaratkan investasi industri karet remah baru minimal 20 persen bahan baku dipenuhi dan kebun sendiri untuk menjaga keseimbangan pasokan bahan baku serta melakukan diplomasi karet dengan para menteri yang menangani kebijakan perdagangan karet Malaysia dan Thailand dalam forum International Tripartite Rubber Council. (rey/adv)





BERITA BERIKUTNYA
loading...