Pemkot Jambi Anggarkan Rp 26 M untuk 45 Anggota Dewan

Dewan Jangan hanya Duduk Ketok Palu

Jumat, 08 Februari 2019 | 22:09:11 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBI – Sebanyak 699 calon legislatif (Caleg) akan berebut 45 kursi di DPRD Kota Jambi April 2019 mendatang. Mereka bertarung untuk menjadi wakil rayat di gedung putih tersebut.

Kursi empuk serta gaji dan tunjangan besar memang sangat menggiurkan bagi para caleg untuk mendapatkan 45 kursi tersebut. Belum lagi ada kunjungan kerja keluar kota rutin yang dibiayai APBD.

2019 ini APBD Kota Jambi dibebankan anggaran sebesar Rp 76 miliiar lebih untuk total keseluruhan belanja Sekretariat DPRD, sementara kurang lebih sebesar Rp 22 miliiar dibebankan untuk membayar gaji dan tunjangan 45 anggota DPRD, belum termasuk pendapatan gaji 13 dan 14. Untuk ketua DPRD mendapatkan gaji dan tunjangan kurang lebih sebesar Rp 49.519.370 per bulan, tiga wakil ketua DPRD diberi gaji dan tunjangan kurang lebih sebesar Rp 41.999.000 perbulan. Sementara untuk 41 anggota DPRD Kota Jambi lainnya, masing-masing mereka mendapatkan gaji dan tunjangan kurang lebih sebesar Rp 41.527.640 per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan sebesar 15 persen, kecuali Dana Operasional dan BBM dewan yang memang tidak dikenakan pajak. 

Penghasilan menggiurkan itu, belum termasuk anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah yang sangat fantastis. Seperti pada tahun 2018 lalu total belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dewan dianggarkan sebesar Rp30 mliiar lebih. 

“Dari total anggaran Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2018 lalu sebesar Rp 71.654.973.125, untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dianggarkan hampir separo dari total anggaran yaitu Rp 30.794.774.000," jelas Poppy, Kabid Anggaran BPKAD Kota Jambi.

Menanggapai hal tersebut, Bahren Nurdin, akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Jambi mengatakan, fasilitas yang diberikan negara kepada wakil rakyat, untuk memberikan sumbang pemikiran, ide dan gagasan yang melindungi masyarakat. Sesuai dengan fungsinya legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Jika tugas itu dijalankan sebagaimana mestinya, itu berat. Dengan tugas yang berat itulah mereka diberikan fasilitas tersebut,” kata Bahren.

Namun sebut Bahren, apakah para wakil rayat itu sudah bekerja secara maksimal sesuai fungsinya. Itu yang menjadi pertanyaan.

“Kalau bekerja maksimal, wajar mereka terima fasilitas itu, tapi apakah sesuai kenyataannya,” ujarnya.

Bahren mengungkapkan, dari kacamatanya masih ada beberapa wakil rakyat tersebut yang hanya duduk diam. Apa yang dibuat untuk masyarakat tidak jelas. 

“Berapa peraturan daerah yang dibuat untuk kepentingan rakayat. Prestasinya apa? Untuk memperjuangakan apa? Tidak pukul rata, memang ada beberapa yang sudah makisimal. Tapi ada yang hanya sekedar duduk,” ungkapnya.

"Belum semua anggota DPRD yang menjalankan fungsinya dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut Bahren menyebutkan, dari Perda yang dihasilkan, ada beberapa perda yang betul-betul hasil pemikiran mereka (wakil rakyat), bukan dari staf ahli.

“Jangan hanya duduk, ketok palu,” ujarnya.

Dikatakan Bahren, dewan kerap melaksanakan kunjungan kerja ke luar kota untuk studi banding pembuatan perda. Jangan sampai, ada kunjungan ke luar kota, tapi yang dibawa kembali hanya copy paste.

“Itu terjadi. Batasilah kunjungan yang tidak mendatangkan hasil. Kunjungan kerja itu harus membuahkan hasil maskimal. Mana yang bisa dicontoh dan diterapkan serta berpihak pada rakyat. Karena mereka wakil rakyat,” katanya.

Artinya, sebut Bahren, jangan jadikan kunjungan kerja sebagai wisatanya dewan. Bedakan antara wisata dan kerja. 

“Kadang ada sebagian dewan yang bawa keluraga saat kunjungan kerja,” ujarnya.

Ke depan kata Bahren, alangkah lebih baik dibuatkan sistem kinerja yang jelas. Pengawas keuangan betul mengawasi. “Para wakil rakyat yang hanya absen dan bolos jangan dibayar,” katanya.

Sementara Jafar Ahmad, pengamat politik Provinsi Jambi mengatakan, harusnya DPRD punya standar untuk menunjukkan kualitas kerjanya. Misal, yang terpenting di DDPRD mengenai aspirasi. Apakah saluran aspirasi sudah bisa diakses publik secara mudah. 

“Kalau itu tidak dilakukan, maka kinerjanya bermasalah secara standar. Ini kita tidak tahu, apakah hal tersebut sudah dilakukan atau belum,” katanya.

Lanjut Jafar, apakah masyarakat merasakan wakil yang dipilih menjadi anggota DPRD memang mewakili aspirasi masyarakat daerah pemilihnya.

“Itu dinilai sendiri masyarakat. Apa yang dirasakan masyarakat,” katanya. (ali)





BERITA BERIKUTNYA
loading...