699 Caleg Berebut 45 Kursi DPRD Kota Jambi di Pileg 2019

Jangan Hanya Tergiur Gaji dan Tunjangan Besar

Senin, 11 Februari 2019 | 16:17:34 WIB

ilustrasi
ilustrasi ()

 

 Jambione.com-Sebanyak 699 calon legislatif (Caleg) akan berebut 45 kursi di DPRD Kota Jambi pada Pemilu Legislatif (Pileg) April 2019 mendatang. Disamping mengabdi kepada masyarakat, banyak motivasi para politisi berebut menjadi wakil rakyat. Salah satunya adalah pendapatan (gaji dan tunjangan) yang cukup fantastis dan berbagai fasilitas yang menggiurkan.

 

 --------

Berbagai fasilitas, gaji dan tunjangan yang besar memang sangat menggiurkan bagi para caleg untuk mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi. Belum lagi ada kunjungan kerja keluar kota rutin yang dibiayai APBD.

            Tahun 2019 ini APBD Kota Jambi dibebankan anggaran sebesar Rp76 Miliar lebih untuk total keseluruhan belanja Sekretariat DPRD. Dari jumlah tersebut, kurang lebih Rp 22 Miliar untuk membayar gaji dan tunjangan 45 anggota DPRD. Kemudian ada lagi Gaji 13 dan 14.

            Dari data yang diperoleh, ketua DPRD mendapatkan gaji dan tunjangan kurang lebih sebesar Rp 49.519.370 per bulan. Lalu, tiga wakil ketua DPRD memperoleh gaji dan tunjangan kurang lebih sebesar Rp 41.999.000 per bulan. Sementara 41 anggota DPRD Kota Jambi lainnya, masing-masing mendapatkan gaji dan tunjangan kurang lebih sebesar Rp 41.527.640 per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan sebesar 15 persen, kecuali Dana Operasional dan BBM dewan yang memang tidak dikenakan pajak. 

            Penghasilan menggiurkan itu, belum termasuk anggaran perjalanan dinas luar daerah yang juga sangat fantastis. Seperti pada tahun 2018 lalu, total belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dewan dianggarkan sebesar Rp 30 Miliar lebih. 

“Dari total anggaran Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2018 lalu sebesar Rp71.654.973.125, untuk belanja perjalanan dinas luar daerah dianggarkan hampir separuh dari total anggaran, yaitu Rp 30.794.774.000," yungkap Poppy, Kabid Anggaran BPKAD Kota Jambi.

            Pendapatan dan fasilitas tersebut seharusnya berbanding lurus dengan output yang diberikan anggota dewan untuk kemajuan dan kesejahteraan warga Kota Jambi. Bisa melalui ide, sumbang pemikiran dan perhatiannya terhadap kepentinggan masyarakat banyak.

            Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin (UIN STS) Jambi, Bahren Nurdin mengatakan, fasilitas yang diberikan negara kepada wakil rakyat untuk memberikan sumbang pemikiran, ide dan gagasan yang melindungi masyarakat. Sesuai dengan tiga fungsinya, sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Jika tugas itu dijalankan sebagaimana mestinya, itu berat. Dengan tugas yang berat itulah mereka diberikan fasilitas tersebut,” kata Bahren.

            Namun lanjut Bahren, apakah selama ini para wakil rakyat itu sudah bekerja secara maksimal sesuai fungsinya. Itu yang menjadi pertanyaan. “Kalau bekerja maksimal, wajar mereka terima fasilitas itu. Tapi apakah sesuai kenyataannya?” ujarnya.

            Dari pengamatannya, menurut Bahren, belum semua anggota DPRD Kota menjalankan fungsinya dengan baik. Masih ada beberapa wakil rakyat yang hanya duduk diam. Apa yang dibuat untuk masyarakat tidak jelas. 

“Berapa peraturan daerah yang dibuat untuk kepentingan rakayat? Prestasinya apa?, untuk memperjuangakan apa?. Tidak pukul rata, memang ada beberapa yang sudah makisimal. Tapi ada yang hanya sekedar duduk,” ungkapnya.

            Lebih lanjut Bahren menyebutkan, dari Perda yang dihasilkan, ada beberapa yang betul-betul hasil pemikiran dewan, bukan dari staf ahli. Namun, sebagian lagi merupakan jusulan dari pemerintah. Sesuai fungsinya, dewan seharusnya banyak menghasilkan perda yang produktif dan pro rakyat. “Jangan hanya duduk, lalu ketok palu,” ujarnya.

            Bahren juga menyoroti dewan yang sering melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke luar kota untuk study banding pembutaan perda. Dia menguingatkan jangan sampai, ada kunjungan ke luar kota, tapi yang dibawa kembali hanya copy paste.

            “Itu terjadi. Batasilah kunjungan yang tidak mendatangkan hasil. Kunjungan kerja itu harus membuahkan hasil maskimal. Mana yang bisa dicontoh dan diterapkan serta berpihak pada rakyat. Karena mereka wakil rakyat,” katanya.

Artinya sebut Bahren, jangan jadikan kunjungan kerja sebagai wisatanya dewan. Bedakan antara wisata dan kerja. “Kadang ada sebagian dewan yang bawa keluraga saat kunjungan kerja,” ujarnya.

            Kedepan, kata Bahren, alangkah lebih baik dibuatkan sistem kinerja yang jelas. Pengawas keuangan betul betul mengawasi. “Para wakil rakyat yang hanya absen dan bolos jangan dibayar,” tegasnya.

            Sementara itu, Pengamat Politik dari Idea Institue, Jafar Ahmad mengatakan DPRD harus punya standar untuk menunjukan kualitas kerjanya. Misal, yang terpenting di DPRD mengenai aspirasi. Apakah saluran aspirasi sudah bisa diakses publik secara mudah atau belum.  “Kalau itu tidak dilakukan, maka kinerjanya bermasalah secara standar. Ini kita tidak tahu, apakah hal tersebut sudah dilakukan atau belum,” katanya.

            Lelu, lanjut Jafar, apakah masyarakat merasakan wakil yang dipilih menjadi anggota DPRD memang mewakili aspirasi masayarat daerah pemilihnya. “Itu dinilai sendiri masyarakat. Apa yang dirasakan masyarat,” katanya. (ali)

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...