CE: Harus Ada AturanĀ dan Saksi TegasĀ 

Bupati Sebut Banyak Perusahaan Tak Salurkan CSR

Jumat, 22 Maret 2019 | 11:12:07 WIB

(Paradil Iwel/Jambione.com)

SAROLANGUN- Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah program dan tanggung jawab sosial dari perusahaan kepada masyarakat sekitar maupun daerah tempat perusahaan itu beroperasi. Namun tidak semua perusahaan yang ada di kabupaten Sarolangun menyalurkan dana CSR tersebut. 

Hal ini dikatakan langsung oleh Bupati Sarolangun saat diwawancarai sejumlah wartawan usai melakukan Penyerahan Bantuan Dana CSR Bank Jambi untuk pembangunan RKB Pondok Pesantren Rahmatul Ummah Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun, Rabu (20/3) kemarin. Dikatakan bupati Sarolangun bahwa Pemerintah Daerah kesulitan untuk melakukan penertiban setiap perusahaan untuk menyalurkan dana CSR.

"Kita akui bahwa banyak perusahaan yang berinvestasi di daerah kita namun tidak membayar CSR nya, dan kita kesulitan dalam hal penertiban permasalahan itu," ujar Cek Endra.

Menurutnya, banyaknya perusahaan yang tidak menyalurkan dana CSR tersebut dikarenakan aturan yang tidak tegas untuk sebuah sanksi apabila tanggungjawab CSR tersebut tidak disalurkan.

"Karena aturan dan sanksi yang tegas itu tidak ada, makanya perusahaan berani tak salurkan dana CSR," katanya lagi.

Dijelaskannya, untuk saat ini banyak bidang pembangunan di Sarolangun membutuhkan bantuan dari pihak lain tanpa bergantung sepenuhnya kepada APBD, karena keterbatasan dan kemampuan jumlah anggaran yang ada saat ini.

"Diantaranya bidang kesehatan, pendidikan dan lainya, itulah yang kita harapkan.  Terus terang, sampai dengan saat ini perusahaan-perusahaan yang ada belum maksimal memberikan CSR nya kepada kita, baru Bank Jambi yang rutin menyalurkannya," terang Cek Endra.

Saat disinggung nama-nama perusahaan yang tak bayar CSR tersebut, Ia mengatakan bahwa untuk perusahaan lain Ia belum begitu mengetahuinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi perusahaan.

"Untuk perusahaan yang lain kita tidak begitu mengetahui karena banyak yang tertutup, sehingga Pemerintah daerah tidak tau berapa jumlah laba yang ingin di tarik dari mereka," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Kedepannya, Pemda Sarolangun akan meminta laporan keuangan dari setiap perusahaan yang ada dan menerapakan Undang-Undang yang mengatur soal berapa persen dari laba bersih untuk di salurkan CSR.

"Kita sudah punya forum CSR, masalahnya mereka tidak ada yang mau membayar. Forum ini terus aktif, dipanggil rapat yang datang anak buahnya, direkturnya di Jakarta semua. Kalau perlu ini nanti akan kita bangun kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mereka bisa lebih tertib lagi untuk menyalurkan CSR-nya," pungkasnya. (wel)





BERITA BERIKUTNYA
loading...