Proses demokrasi ternodai, KPU minta aparat usut tuntas pembakaran kotak suara di Kota Sungai Penuh

Kamis, 18 April 2019 | 21:46:43 WIB

(Fayzal/Jambione.com)

Jambi-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi meminta kepada aparat keamanan agar mengusut aksi pembakaran kotak suara yang terjadi di 3 TPS di Kota Sungai Penuh.

KPU menyebut, hal ini di nilai sangat menciderai proses demokrasi yang tengah berjalan pada pemilu 2019 di Jambi.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, M. Sanusi mengatakan,  informasi yang di terima pihaknya, kejadian pembakaran kotak suara terjadi pada subuh saat KPPS tengah dalam proses penghitungan suara.

"Memang dari 3 TPS yang ada di satu lokasi itu, tempatnya namanya Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, terjadi pembakaran kotak suara," kata Sanusi.

 

Sanusi melanjutkan, tentunya bila kotak yang di bakar tentunya semua semua dokumen kemungkinan hangus, menurutnya, hal ini sangat menciderai proses demokrasi yang sedang berjalan.

"Kita berharap betul kepada aparat berwenang mengusut ini secara tuntas, kalau memang harus di pidanakan pidanakan bagi pelaku yang dengan sengaja merusak hasil pemilu, kalau memang juga ada keterlibatan penyelenggara, kita dorong untuk di lakukan proses etiknya," tegas Sanusi.

Selain itu, Sanusi juga mengungkapkan, ada kejadian lain juga yang sangat tidak mengenakkan di Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, menurutnya, pihaknya mendapatkan informasi ada proses pencoblosan yang di lakukan oleh KPPS dan saksi di TPS tersebut.

"Makanya kita minta teman-teman di Sungai Penuh juga harus merespon ini secara baik, kalau ini memang dianggap pidana pemilu kita dorong saja, bagi teman-teman penyelenggara ya kode etik bagian yang tidak bisa di tutup-tutupi. Biar ini terang benderang dan menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya kejadian yang tidak mengenakkan dan merusak proses demokrasi di Jambi ini memang tidak terjadi lagi," tegasnya.

Sanusi menginstruksikan kepada KPU Kota Sungai Penuh yang pertama harus di cari untuk menyelamatkan dokumen adalah C1 plano.

"Itu adalah dokumen pertahanan terakhir dari KPU, kalau dokumen ini tidak ada ya maka kemungkinan di lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)," ungkapnya. 

Apakah KPU melihat ada settingan agar dilakukan PSU di 3 TPS tersebut ? Ia tidak melihat hal itu, tetapi kemungkinan targetnya seperti itu.

"Saya tidak melihat itu, tetapi kemungkinan targetnya seperti itu, kalau tidak untkuk apa melakukan pembakaran, kecuali ada kecurangan yang sangat massif dilakukan penyelenggara," tandasnya. (Fay)





BERITA BERIKUTNYA
loading...