PAN Gugat KPU dan Bawaslu Bungo

Selasa, 14 Mei 2019 | 12:22:20 WIB

(ist/Jambione.com)

JAMBI- Bawaslu Provinsi Jambi tengah menangani kasus dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh PAN terhadap KPU Bungo, Bawaslu Bungo, dan juga PKK Limbur Lubuk Mengkuang. Senin (13/5) kemarin, kasus tersebut memasuki sidang pendahuluan. Laporan tersebut terkait perubahan hasil suara caleg internal PAN dapil 3 pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Dalam persidangan, Pelapor, Hendri Novriza menjelaskan, ketika proses pleno rekapitulasi kabupaten yang berlangsung di Balairung Hotel Semanggi, pihaknya menduga KPU dan Bawaslu Bungo telah melakukan pelanggaran administrasi dengan mengubah hasil pleno di dalam DA1 tanpa dasar yang jelas. "Perubahan itu hanya mengacu kepada surat pernyataan KPPS yang menyebutkan kesalahan dalam memasukkan suara," katanya, Senin (12/5).

Menurut dia, perubahan tersebut untuk suara caleg internal PAN nomor urut 1 di TPS 7 Desa Rantau Tipu. Di sana dalam form C1 salinan, suara caleg 1 adalah 10 dan suara caleg 2 tidak ada. "Namun ini dirubah pada pleno kabupaten yang pada sebelumnya tidak ada sanggahan dan keberatan apapun di pleno TPS hingga kecamatan," sebut anggota DPRD Bungo itu.

Atas kasus tersebut, pihaknya juga akan memasukkan gugatan ke Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ini.

Sementara itu, KPU dan Bawaslu Bungo kompak membantah tuduhan yang disampaikan pelapor dari PAN dalam sidang Pendahuluan di Bawaslu Provinsi Jambi Senin (13/5). Ketua Bawaslu Bungo, Abdul Hamid mengatakan, dalam proses pleno itu pihaknya melakukan pengawasan dan menjalankan aturan sesuai dentan ketentuan.

Pihaknya menyangkal pernyataan dari pelapor terkait perubahan data tersebut. "Itu hanya dugaan pelapor yang tidak mendapatkan supremasi secara hukum," katanya dalam ruang sidang.

Terkait perubahan data yang disampaikan oleh pelapor, menurut Hamid, pihaknya hanya melakukan penyandingan data. Pihaknya sama sekali tidak merubah hasil sedikitpun. "Kami minta majelis menolak seluruh petitum pemohon," ujarnya.

 Komisioner KPU Bungo, Syarifuddin mengatakan pihaknya juga sudah melaksanakan proses tersebut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Pihaknya membantah telah merubah hasil tersebut. "Tidak merubah hasil, yang ada hanya mencocokkan data dengan melihat DAA Plano sesuai denga keberatan saksi," jelasnya.

 Setelah mendengarkan keterangan awal dari pelapor dan terlapor, Majelis hakim meminta kepada pelapor untuk memperbaiki laporan secara lengkap. Karena yang dipegang pihaknya saat ini tidak sah secara hukum. "Tolong untuk Bawaslu lampirkan bukti. Pernyataan yang anda sampaikan tadi tidak lebih hanya sebatas asumsi. Karena tidak ada bukti yang jelas," kata Pimpinan majelis, Afrizal.

Begitu juga dengan KPU, Aprizal meminta berkas dijelaskan bukti-bukti apa saja. Tetapi untuk segi kelengkapan sudah lebih baik dari Bawaslu. Laporan dan bukti tersebut

harus diperbaiki ketika sidang mendengar keterangan saksi dan bukti. "Yang bermasalah ini terhadap PPK, hanya bermodal secarik kertas. Ini harus diperbaiki dan lembaga di atasnya untuk membenahi," tambahnya.

 Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin, menyebutkan kepada pelapor untuk melaporkan terhadap lembaga, tidak individu. Karena standingnya di dalam aturan itu adalah lembaga yang dilaporkan. "Petitum juga harus mengacu kepada undang-undang," katanya. (isw)

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...