APPI dan PERKAHPI Dorong Pemda Terbitkan Perda Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

Rabu, 11 September 2019 | 08:57:41 WIB

()


 
 
JAMBIONE.COM, JAMBI -- Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) mendorong semua Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah.
 
Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE.,ACIArb Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (DPP PERMAPI) mengatakan Perda tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi semua Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di semua Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
 
"Bahkan Perda tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada Kepala Desa yang saat ini sedang melaksanakan proses pengelolaan Dana Desa melalui kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa,"katanya, Rabu (11/9/2019)
 
Apalagi mulai Tahun Anggaran 2020, semua Kelurahan akan melaksanakan pengelolaan Dana Kelurahan dalam bentuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 
"Banyaknya pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terjerat permasalahan hukum baik secara administratif, perdata, persaingan usaha dan pidana korupsi akan mempengaruhi kinerja dan semangat para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya melaksanakan proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa Pemerintah,"ujarnya
 
Ketidakjelasan aturan dan tumpang-tindih regulasi di sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebabkan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mudah sekali terjerat dan/atau tersandung permasalahan hukum. 
 
"Ketidakjelasan batasan antara aspek hukum administratif, perdata, persaingan usaha dan pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebabkan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu menjadi “bulan-bulanan” pihak yang kurang bertanggung jawab dan pada akhirnya selalu berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum dan berujung pada pemidanaan penjara,"sebutnya.
 
Apabila kondisi yang demikian terus – menerus dibiarkan dan tidak segera dicarikan solusinya maka kinerja para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan semakin menurun dan para Penyedia Barang/Jasa Pemerintah akan semakin ketakutan untuk mengikuti proses tender proyek – proyek pemerintah yang bersumber dari dana APBN/APBD. Kondisi yang demikian pada akhirnya akan mempengaruhi penyerapan anggaran di semua Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga penyerapan anggaran akan menjadi sedikit karena semua pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu dihantui dengan kekhawatiran akan tersandung permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 
"Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah adalah amanah dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa “Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.”sebutnya
 
Dengan adanya ketentuan tersebut maka sudah jelas bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat menerbitkan Perda tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Daerah. 
 
"Dengan adanya Perda tersebut maka proses Pengadaan Barang/Jasa di daerah akan semakin jelas dan rinci sehingga dapat menutup ruang-ruang kekosongan aturan dan ketidakjelasan regulasi yang dapat merugikan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Daerah. Bahkan Perda tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang nantinya terbentuk dapat dilanjutkan dengan penyusunan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat memperkuat dan menutupi berbagai ruang dan celah terjadi malpraktik atau penyimpangan (fraud) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Daerah,"paparnya 
 
Dengan adanya PERDA tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah tersebut maka ketergantungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan semakin berkurang sehingga di sisi lain dengan adanya PERDA tersebut maka beban kerja dan tanggung jawab pembinaan LKPP terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di daerah akan semakin berkurang sehingga LKPP nantinya dapat lebih fokus mendorong terwujudnya inovasi – inovasi Pengadaan melalui penerapan ISO 20400 on Sustainable Procurement.
 
"Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) sudah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan”. Kemudian paada ayat (2) disebutkan bahwa “Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunita/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman; dan
aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"bebernya 
 
Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa “Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh:
PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa; dan
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.
 
"Dengan adanya aturan mengenai aspek Pengadaan Berkelanjutan di dalam Perpres Nomor 16/2018 maka ISO 20400 on Sustainable Procurement maka ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai Standar/Panduan/Pedoman/Acuan/Best Practices bagi stakeholders Pengadaan Publik di Indonesia dalam menerapkan Inovasi Pengadaan dan Tata Kelola Pengadaan Yang Baik (Good Procurement Governance) di semua instansi Pemerintah/BUMN/BUMD maupun badan swasta lainnya,"jelasnya 
 
 
"Saya menginstruksikan khususnya kepada semua Pengurus DPW APPI dan DPW PERKAHPI termasuk semua Pengurus DPC APPI dan DPC PERKAHPI di seluruh Indonesia agar segera melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya PERDA Pengadaan Barang/Jasa tersebut kepada Gubernur/Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Supaya Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk tim Kajian Naskah Akademik PERDA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Daerah dan sekaligus membentuk tim Penyusun PERDA Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Saya juga menginstruksikan kepada semua Pengurus DPW APPI dan DPW PERKAHPI agar dapat memberikan asistensi kepada masing - masing Gubernur/Bupati/Walikota yang siap untuk membuat PERDA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bentuk komitmen nyata Gubernur/Bupati/Walikota dalam mewujudkan Good Procurement Governance di daerahnya masing-masing."tandasnya.
 
Semoga dengan adanya PERDA tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerrintah di Daerah dapat semakin memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua stakeholders Pengadaan Barang/Jasa di daerah sehingga dalam jangka panjang  berkontribusi positif bagi terwujudnya Pengadaan Publik di Indonesia yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel dan berintegritas (isw)
 
 
 
 
 
 




BERITA BERIKUTNYA
loading...