APPI dan PERKAHPI Minta Dukungan KPK terkait Perda Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

Sabtu, 14 September 2019 | 22:13:40 WIB

()

 

JAKARTA -- Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) telah meminta dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

Sabela Gayo, Ph.D selaku Ketua Umum DPN APPI dan DPP PERKAHPI juga akan melakukan sejumlah pertemuan intensif dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih yaitu Irjen Pol Firli Bahuri dalam rangka memaparkan kajian hukum APPI dan PERKAHPI mengenai urgensi Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah, Sabtu (14/9/2019).

Sabela Gayo menyatakan bahwa “Perda Pengadaan Barang/Jasa Daearh akan mengurangi beban LKPP dalam mengurusi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Daerah sehingga LKPP bisa lebih banyak waktu dan energi untuk menerbitkan regulasi-regulasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip – prinsi ISO 20400 on Sustainable Procurement.

Sabela Gayo juga menambahkan bahwa dengan adanya Perda tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah maka semua Pemerintah Daerah akan memiliki panduan yang kuat dan tegas dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa Daerah di masing – masing Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sabela Gayo juga menyampaikan bahwa diperlukan juga kehadiran sebuah Komisi Pengawas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang komposisi pengurusnya di isi oleh para Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengacara Pengadaan, Konsultan Hukum Pengadaan dan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang bertugas untuk memastikan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berjalan sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang berlaku.

"Semoga dengan adanya dukungan dari KPK diharapkan dapat mempercepat proses pembentukan Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah. DPN APPI & DPP PERKAHPI siap untuk memberikan asistensi kepada Pemda yang berkeinginan untuk membentuk Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah. Bentuk asistensi yang akan diberikan oleh DPN APPI & DPP PERKAHPI adalah tim ahli yang akan membantu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun Naskah Akademik dan menyusun Pasal – Pasal yang akan diatur oleh Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah,"katanya.

Sabela Gayo, Ph.D berharap ada Pemda yang secara sukarela berinisiatif dan berinovasi dalam membentuk Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah sehingga insiatif dan inovasi tersebut nantinya dapat dijadikan best practice oleh Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia. Dengan adanya beberapa proyek rintisan (pilot project) Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota maka Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dapat mengadopsi Perda tersebut di daerahnya masing-masing.

"Semoga inisiatif ini dapat berkontribusi bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia,"tandasnya (*/)





BERITA BERIKUTNYA
loading...