ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas

Sabtu, 05 Oktober 2019 | 08:13:53 WIB

()

JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK sebagai buah simalakama. Moeldoko menyebut perppu KPK ini serba salah jika diterbitkan ataupun tidak diterbitkan.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengatakan perppu diperlukan karena banyak pasal yang keliru di UU KPK yang sudah disahkan. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menerbitkan perppu untuk mengoreksi pasal-pasal bermasalah tersebut.

"Perppu itu mengkoreksi kesalahan presiden dan DPR dalam revisi UU KPK. Banyaknya pasal yang keliru secara asas dan konsep harusnya dikoreksi salah satunya melalui perppu," kata Donal kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).

Donal mengatakan perppu perlu diterbitkan karena prosesnya cepat. Hal ini dibutuhkan agar KPK punya kepastian hukum untuk menangani kasus-kasus korupsi yang ada.

Sementara, jika menunggu uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) dibutuhkan waktu yang panjang. Donal mengatakan UU KPK yang baru jadi rawan bagi KPK dalam menangani kasus ataupun penindakan tindak pidana korupsi.

"Mengapa perppu? Karena prosesnya cepat. Sementara kalau revisi membutuhkan waktu dan tarik-menarik kepentingan yang kuat. Sehingga justru membahayakan bagi kerja KPK karena tidak adanya kepastian hukum dalam proses yang dijalankan," ujar Donal.

"JR (judicial review) itu kan butuh proses, sementara saat yang sama KPK juga menangani pelbagai perkara. Proses ini yang rawan saat sejumlah pasal kontroversial dan menimbulkan multitafsir," sambungnya.

Donal sebelumnya juga pernah mengatakan mengatakan penerbitan perppu KPK merupakan tantangan bagi Jokowi. Donal mengatakan semestinya Jokowi tak perlu 'tersandera' untuk mengkomodasi kepentingan parpol pengusungnya di periode kedua kepemimpinannya.

"Menurut saya, dengan pernyataan sebelumnya bahwa Jokowi tidak ada beban lagi bagi memimpin pemerintahan di periode kedua, mestinya itu dikonkretkan atau ditunjukkan dalam pengambilan keputusan pada level kekuasaan pemerintah. Aspek politik sesungguhnya kan Jokowi sudah banyak mengakomodasi berbagai macam kepentingan dan keinginan politik di DPR dalam beberapa produk legislasi dan undang-undang yang sudah disahkan," kata Donal, Selasa (1/10)

"Menurut saya, tentu saja faktor politik sudah dihitung oleh Jokowi dan justru, ketika kepentingan politik itu terlalu diakomodasi, ini membawa dampak kegoncangan bagi pemerintah," ujar Donal.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak terkait permintaan Perppu KPK. Moeldoko menganalogikannya dengan peribahasa buah simalakama. Namun, dia memastikan saat ini semua usulan dikalkulasi.

"Semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, mesti ada. Semua warga negara juga bijak gitu di dalam menyikapi semua keputusan. Karena keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu," kata Moeldoko saat ditanya tuntutan deadline Perppu KPK di Kompleks Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/10).

Moeldoko menegaskan Presiden Jokowi menetapkan kebijakan untuk kebaikan seluruh warga. Dia memastikan kebijakan terkait KPK nanti tidak bertujuan buruk bagi bangsa.

"Prinsipnya presiden di dalam mengelola negara itu tidak mungkin akan membawa negara itu ke suatu situasi yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan. Pasti negara akan dibawa ke tempat yang diinginkan oleh pembukaan UUD 45," tuturnya.

 

 

 

Sumber: Detik.com




BERITA BERIKUTNYA
loading...