ICW Prediksi 10 Hal Buruk Ini Terjadi Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

Selasa, 08 Oktober 2019 | 11:29:42 WIB

()

JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) membuat prediksi 10 hal buruk yang bisa terjadi di Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK baru. Kesepuluh hal itu antara lain mulai dari penindakan korupsi yang melambat dan investasi yang bisa terhambat.

"ICW memandang bahwa Presiden Joko Widodo mesti cepat mengambil keputusan untuk menerbitkan Perppu. Selain itu juga ada beberapa konsekuensi logis jika kebijakan pengeluaran Perppu ini tidak segera diakomodir oleh Presiden," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (8/10/2019).

Konsekuensi yang bakal terjadi antara lain adalah penindakan korupsi bisa terhambat, KPK tidak jadi lembaga negara independen lagi, hingga kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Berikut 10 prediksi ICW tersebut:

1. Penindakan Kasus Korupsi akan Melambat

Kurnia mengatakan hal melambatkan penindakan kasus korupsi diakibatkan salah satunya terkait persetujuan dari Dewan Pengawas untuk tindakan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan. 

2. KPK Tidak Lagi Menjadi Lembaga Negara Independen

Dia menyebut berdasarkan Pasal 3 UU KPK yang baru menyebutkan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Nah, hal ini dinilainya kelembagaan KPK tidak lagi bersifat independen.

3. Menambah Daftar Panjang Pelemahan KPK

Selama kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) Icw menilai berbagai pelemahan terhadap KPK telah terjadi. Mulai dari penyerangan terhadap Novel Baswedan, pemilihan Pimpinan KPK yang sarat akan persoalan, ditambah lagi dengan pembahasan serta pengesahan UU KPK. Meski demikian, Jokowi dinilai abai terhadap persoalan tersebut sembari membiarkan pelemahan KPK terus menerus terjadi. Hal ini dinilainya akan berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama ini. 

4. Presiden Dinilai Ingkar Janji pada Nawacita

Pada kampanye Pilpres 2014 lalu Jokowi-JK sempat mengeluarkan Nawacita yang berisi sembilan agenda prioritas jika terpilih. Pada poin ke-4 disebut Kurnia kalau Jokowi-JK berjanji menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Publik, menurutnya, bakal dengan mudah menganggap bahwa Nawacita ini hanya ilusi belaka saja jika Jokowi tidak segera bertindak menyelamatkan KPK. 

5. Indeks Persepsi Korupsi Dikhawatirkan Turun Drastis

Saat ini indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berada pada peringkat 89 dari total 180 negara dengan skor 38. Setelah dua tahun sebelumnya IPK Indonesia stagnan di angka 37. Salah satu penilaian dalam menentukan IPK adalah sektor penegakan hukum. Kurnia menilai tak mungkin IPK Indonesia meningkat jika sektor penegakan hukum yang selama ini ditangani oleh KPK justru bermasalah dikarenakan UU nya telah dilakukan perubahan.

6. Iklim Investasi akan Terhambat

Kurnia menyebut saat ini pemerintah gencar menawarkan investasi luar negeri agar bisa membantu pembangunan berbagai proyek strategis di Indonesia. Menurutnya, hal utama yang menjadi landasan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adalah kepastian hukum. Jika KPK dilemahkan secara sistematis, menurut ICW, maka Indonesia tidak bisa memastikan para investor akan tertarik menanamkan modalnya di saat maraknya praktik korupsi.

 

 

 

 

 

 

Sumber: Detik.com




BERITA BERIKUTNYA
loading...