Bappeda Fondasi Pembangunan Menuju Jambi Tuntas 2021

Jumat, 18 Oktober 2019 | 08:41:24 WIB

SIBUK BANGAT : Kepala Bappeda Jambi, Doni Iskandar saat soft launching aplikasi Sibuk Bangat kemarin.
SIBUK BANGAT : Kepala Bappeda Jambi, Doni Iskandar saat soft launching aplikasi Sibuk Bangat kemarin. (Andrey/Jambione.com)

JAMBI- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi gelar soft launching e-office Bappeda yang berjudul "SIBUK BANGAT". Peluncuran dilakukan Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Doni Iskandar, Selasa 1 Oktober 2019.

Terdapat 3 modul utama dalam e-office Bappeda "SIBUK BANGAT" ini yaitu e-surat-menyurat, e-manajemen aset dan e-indeks kepuasan masyarakat dengan fitur-fitur pelengkap mendukung pencapaian prinsip efektif dan efisien penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan diterapkannya aplikasi SIBUK BANGAT ini, kendala ruang dan waktu yang menjadi salah satu bottle neck dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pemerintahan dapat didiminimalkan. Adapun salah satu fitur yang ditonjolkan dari aplikasi ini adalah telah diintegrasikannya konsep digital signature atau tanda tangan digital sesuai dengan standar dan spesifikasi yang dikeluarkan oleh badan sertifikat elektronik.

Doni Iskandar berharap ke depannya semua aktivitas pelayanan dapat diterjemahkan ke dalam sebuah sistem sehingga penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel dapat terwujudkan.

Integrasi e-planning Daerah dengan SIPD

SINERGI Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai target nasional dan daerah. Salah satu implementasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 395 dari Undang-undang tersebut, yang selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan telah diganti dengan  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, diamanatkan perlunya suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Jambi, masing-masing telah mengembangkan e-planning dengan inovasi masing-masing. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan regulasi sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Dalam Negeri tidak mewajibkan masing-masing daerah meninggalkan e-planning yang telah dikembangkan, melainkan meminta Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan e-planning tersebut dengan SIPD. Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Bappeda Provinsi Jambi telah menindaklanjuti amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Pada tahap awal baru Pemerintah Provinsi Jambi dan satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang telah terintegrasi. Oleh karena itu pada tanggal 26 September 2019 yang lalu, Bappeda Provinsi Jambi melaksanakan workshop pengintegrasian e-planning daerah dengan SIPD di Bappeda Provinsi Jambi untuk melakukan pendampingan seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi melakukan proses pengintegrasian. Upaya ini membuahkan hasil yang memuaskan, karena berkat pendampingan dan antusiasme Bappeda Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi,  pada hari itu juga akhirnya seluruh e-planning Pemerintah Provinsi  Jambi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi terintegrasi dengan SIPD. Hal ini diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri karena Provinsi Jambi menjadi daerah pertama yang seluruh  e-planning Pemerintah daerahnya (Provinsi dan kabupaten/ kota) telah terintegrasi dengan SIPD, dan mereka berharap hal ini menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia untuk melakukan hal yang sama.

Koordinasi Bidang Ekonomi tentang Penggunaan Aspal Karet di Provinsi Jambi oleh Tim Bappeda Sumbar

BAPPEDA mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum. Sebagai upaya dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, baik secara internal dalam wilayah daerah yang bersangkutan maupun dengan daerah tetangga. Salah satu kegiatan Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi adalah berkoordinasi dengan Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan hilirisasi produk unggulan daerah yaitu aspal karet.

Pada kunjungannya di Provinsi Jambi, Tim Bappeda Sumatera Barat banyak berdiskusi tentang upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka penguatan sektor unggulan yaitu komoditi karet dari sektor hulu hingga hilirnya. Dari sektor hulu dimana Pemerintah Provinsi Jambi telah fokus mengatur tenang perkebunan karet rakyat yaitu dengan penyusunan Dokumen Masterplan Karet di Provinsi Jambi serta di sektor hilir yaitu penggunaan karet sebagai bahan baku aspal jalan.

Bertempat di ruang rapat Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi, Tim Bappeda Sumatera Barat diterima oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi diwakili oleh Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi didamping beberapa Kasubbid dan perwakilan OPD Pemprov Jambi.

“GG”Greenhouse Gases and Green Growth

PERADABAN modern sekarang ini telah banyak mendorong manusia untuk mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut, maka pemerintah mengadakan program pembangunan hijau berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan generasi masa depan dengan konsep saving land, saving material dan saving energy. Dalam mengefisiensikan dan memaksimalkan pembangunan hijau berkelanjutan maka perlu menyinergikan lingkungan alami dan buatan, yang berdasarkan pada perencanaan yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan hijau berkelanjutan (lingkungan, sosial dan ekonomi).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang berada di Sumatera bagian tengah yang kaya akan hutan primer dan lahan gambut dengan rata-rata penduduk masih menggantungkan kehidupannya pada sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan. Dua sektor yang dapat menimbulkan deforestasi dan degradasi hutan dan memiliki peranan penting dalam penyerapan emisi gas karbon dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk itu diperlukan upaya menurunkan emisi khususnya dari sektor pembangunan berbasis lahan, kehutanan dan lahan gambut dengan mengupayakan program dan kegiatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau (Green Growth Plan/GGP) Jambi dilakukan melalui kajian literative terhadap beberapa skenario pembangunan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan lahan untuk berbagai fungsi dari berbagai pemangku kepentingan, tatanan sosial, kebijakan alokasi lahan, kesesuaian lahan, manfaat ekonomi (skala regional, usaha, petani) maupun aspek lingkungan sehingga bisa diperoleh rencana tata guna secara spasial.

Dalam menjalankan inisiatif pembangunan ekonomi hijau, Pemprov Jambi melibatkan berbagai unsur pembangunan yang ada terdiri dari berbagai  kelompok masyarakat baik dari kelompok bisnis, sosial, maupun kegiatan maupun pegiat pembangunan yang lain.

Berbagai proses fasilitasi dan analisis teknis perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau dibantu oleh The World Agroforestry Centre (ICRAF) Bogor dengan mendapat dukungan penuh dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH) Jakarta. Kemitraan ini telah dibangun cukup lama dalam upaya para pihak terlibat dalam proses pembangunan di Provinsi Jambi.

Selain GGP, rencana Program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank juga akan dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Program ini akan mengujicoba pendekatan lanskap berbasis yurisdiksi di Provinsi Jambi dengan upaya meningkatkan pengelolaan lanskap berkelanjutan dengan mengurangi emisi dari sektor hutan dan penggunaan lahan sambil mempromosikan mata pencaharian alternatif yang membantu menghilangkan tekanan dari hutan primer dan lahan gambut. Melalui program ini, pengurangan emisi akan memungkinkan dengan mengakses Result Based Payment (RBP) untuk pengurangan emisi gas rumah kaca.

Melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK yang berkoordinasi dengan World Bank akan melaksanakan tahap persiapan Program BioCF-ISFL pada tahun 2019 sebagai bagian dari pelaksanaan intervensi kegiatan penurunan emisi yang dilaksanakan pada Tahun 2020-2025 (Pre-Investmen) berupa penyusunan Dokumen Penurunan Emisi (Emission Reduction Programs Document). Apabila upaya-upaya penurunan emisi di Provinsi Jambi yang direncanakan pada tahun 2019 dan dituangkan dalam ERPD ini berhasil maka akan disediakan Result Based Payment dengan maksimum dana yang disediakan negara-negara donor yang tergabung dalam BioCarbon Fund sebesar USD 70 juta.

Kegiatan persiapan Program BioCF-ISFL di Provinsi Jambi akan fokus pada implementasi efektif dari kebijakan yang ada untuk melindungi hutan primer dan mengurangi kebakaran, mengidentifikasi penyebab utama emisi, meningkatkan kapasitas dan peran pemangku kepentingan. Kegiatan ini mencakup pengembangan kerangka kerja perlindungan dan instrument kerangka pengaman (safeguard), desain dan konsultasi dalam pengaturan pembagian manfaat (Benefit Sharing Mechanism), penilaiaan kepemilikan lahan dan sumber daya serta konsultasi pemangku kepentingan.

Semua program tersebut baik pertumbuhan ekonomi hijau (Green Growth Plan/GGP) maupun BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL)  mendukung harapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA.

Bidang Sosial Budaya

Dalam Bidang Sosial Budaya pemerintah telah melakukan Strategi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2 persen, meningkat dari tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%). Artinya, pertumbuhan tak maksimal diderita oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia, atau satu dari tiga anak Indonesia. Prevalensi stunting di Provinsi Jambi mencapai 30,1% dengan urutan ke-16 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2018, Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) lokus pencegahan stunting yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan pada Tahun 2019 ditambah lagi 2 (dua) lokus yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Merangin.

Salah satu strategi dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi program prioritas yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan termasuk penurunan stunting yang menjadi kegiatan prioritas, dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi.

Terdapat 5 (lima) pilar strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) dan 8 (delapan) aksi konvergensi/ integrasi penurunan stunting bagi kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi berperan mensosialisasikan kebijakan prioritas nasional dan melakukan evaluasi rancangan program/kegiatan yang akan diakomodir dalam RKPD serta mendorong Bupati/Walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan stunting.

Upaya penurunan stunting yaitu dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Kabupaten/kota yang dinilai telah melakukan beberapa aksi konvergensi/integrasi berupa program/kegiatan yang fokus pada penanganan stunting dari beberapa OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PMD, Dinas Perikanan, Dinas Dukcapil, dan Dinas Perindag dengan Bappeda sebagai koordinator pelaksana Teknis. Beberapa kegiatan intervensi spesifik (langsung) yang telah disepakati oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi stunting, antara lain :

  • Promosi ASI dan Makanan Pendamping ASI yang bergizi,
  • Pemberian tablet zat besi-folat atau multivitamin dan mineral untuk ibu hamil dan menyusui,
  • Pemberian zat penambah gizi mikro untuk anak,
  • Pemberian obat cacing pada anak,
  • Pemberian suplemen vitamin A untuk anak balita,
  • Penanganan anak dengan gizi buruk,
  • Fortifikasi makanan dengan zat gizi mikro seperti Vitamin A, besi dan yodium,
  • Pencegahan dan pengobatan malaria bagi ibu hamil, bayi dan anak-anak.

Intervensi juga dilakukan dalam sektor-sektor lain untuk menanggulangi penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi, seperti lingkungan yang buruk, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, pola asuh yang tidak memadai serta permasalahan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Contoh dari intervensi-gizi sensitif atau tidak langsung ini meliputi:

  • Intervensi pola hidup bersih sehat (PHBS) seperti cuci tangan pakai sabun dan peningkatan akses air bersih,
  • Stimulasi psikososial bagi bayi dan anak-anak
  • Akses pada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana,
  • Kebun gizi di rumah/di sekolah, diversifikasi pangan, pemeliharaan ternak dan perikanan,
  • PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
  • Pendidikan gizi masyarakat
  • Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja
  • Bantuan langsung tunai yang digabungkan dengan intervensi lain seperti pemberian zat gizi dan pendidikan terkait kesehatan dan gizi.

Harapan Ke Depan

  • Mengintegrasikan program/kegiatan dari setiap OPD terkait agar fokus pada prioritas intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting
  • Mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dan sinergitas program-program kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak harus terus dilakukan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten, desa (dana desa) serta swasta (CSR) dan masyarakat (posyandu).
  • Tindaklanjut upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan rencana penguatan posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting. Penguatan posyandu dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas kader, penyediaan media edukasi sebagai alat peraga edukatif dan media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) yang inovatif, penyediaan buku pegangan/pedoman dan sarana prasana posyandu. Hal ini harus sejalan dengan penguatan koordinasi dan sistem kelembagaan dan program agar kualitas dan kinerja kader dapat optimal.
  • Melaksanakan program intervensi pendidikan gizi bagi calon orang tua/ibu hamil yang melibatkan lintas sektor dengan memperkuat keterpaduan dan konvergensi intervensi gizi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.
  • Adanya Pengalokasian Anggaran Dana mulai dari Pemerintah Pusat Sampai Dengan Dana Desa Untuk Pencegahan Stunting. Aturan Belanja dana Desa dan BKP diprioritaskan Untuk Stunting dan Rujukan belanja Desa Desa untuk penanganan Stunting yang telah diperkuat Permendes tentang prioritas penggunaan Dana Desa
  • Melaksanakan praktek baik (terobosan) guna mengembangkan kerjasama dengan Non-Pemerintah seperti Lembaga Profesi, dunia usaha, filantropi, NGO/LSM (Sosial Responsibility) terutama untuk melakukan Kemitraan Pencegahan Stunting.(rey)

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...