Kusnindar: Hilal Nelepon Terus Minta Jatah

Jumat, 01 November 2019 | 07:28:01 WIB

()

JAMBI --Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Kusnindar juga dihadirkan jaksa sebagai saksi pada siadang lanjutkan perkara Suap Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 di pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (31/10) kemarin. Selain mengungkapkan pembagian suap pengesahaan RAPBD 2018, Politisi partai Hanura itu juga membeberkan pembagian uang ketok palu pengesahan RAPBD 2017.

            Dalam keskasiannya, Kusnindar mengungkapkan, pada 26 November 2017,  dia di  whatsApp oleh Ketua DPRD ketika itu, Cornelis Buston (CB) untuk menemuinya di rumah dinas. Tiba di rumah dinas CB,  Kusnindar diminta untuk mengecek kesiapan anggota dewan pada rapat paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD 2018.

            “Kayaknya  alot dek,  coba cek, ‘’ kata Kusnindar mengulang perrcakapannya dengan CB ketika itu. Kusnindar mengaku sudah mengetahui apa yang dimaksud CB tersebut. Mendapat perintah tersebut, Kusnindar langsung berangkat menuju rumah Saifudin. Berdasarkan informasi yang diterimanya di DPRD, Saifudin yang menyelesaikan masalah (uang ketok palu) untuk anggota DPRD."Karena saya dapat info gitu, jadi saya ke sana (rumah Saifusin),"ungkapnya.

            Setelah sampai di tempat Saifuddin, Kusnindar menyampaikan masalah uang tersebut. Saat itu Saifudin langsung menghubungi Arfan. Setelah pertemuan itu, Kusnindar langsung menghubungi CB untuk memberitahu hasil pertemuannya dengan Saipuddin.

“Gawe ni dak jelas bang, agak saro kito. Pak coki (kordinator Wilayah II Sumatera Kordinasi Unit kerja supervise pencegahan KPK) masih di Jambi. Aku nak matikan Hp la. Dari pada ado apo apo, aku takut jugo bang,” kata Kusnindar mengulang percakapannya dengan CB melalui handphone usai bertemu Saifudin.

            Saat ditanya majelis hakim apakah dia menerima uang suap RABPD Jambi 2018?, Kusnindar mengaku menerima uang tersebut dari Cekman, yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 dari partai Hanura.

            “Saya dapat yang mulia. Cekman yang ngasih. Waktu itu pagi. Tiba tiba siangnya ada opersai tangkap tangan (OTT). Mendengar kabar itu, kami langsung melakukan rapat fraksi untuk melakukan pengembalian uang,” katanya.

            Kusnindar juga mengungkapkan dirinya pernah diancam Cekman saat dipangil penyidik KPK untuk dimintai keterangan. ‘’ Saat itu saya bertemu Cekman. Dia mengancam dan minta saya tidak mengaku terima uang yang diberikan oleh Saifudin. Jika mengaku, dia bilang sama saja menjebak dia. Mendengar kata kata seperti itu, saya balik mengancam akan bongkar semua kebusukan di tahun 2016,” jelasnya.

            Kusnindar juga mengungkapkan tahun 2017 lalu, anggota DPRD Provinsi Jambi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah juga meminta Jatah dari pengesahan RAPBD 2017. Salah satunya Hilallatil Badri, yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Sarolangun.  “Pak Hillal itu dak berenti nelpon terus. Nanyo mano jatah aku, mau dak mau la saya kasih yang mulia, dari pada sibuk nelpon mintak duit terus,”katanya.

            ‘’Waktu itu, Anggota DPRD yang tidak aktif tidak diberikan. Seperti Masnah dan Bambang Bayu Suseno (BBS) --- mencalon diri sebagai Bupati dan wakil Bupati Muarojambi. Tapi kalau dapat juga saya dak tau. Selain Hilal, yang dak aktif karena sibuk pilkada ketika itu ya buk Masnah dan BBS,"ucapnya.

            Kusnindar juga menyebutkan setiap kepala daerah selalu meminta fee proyek di awal anggaran. "Kalau eksekutif, setiap fee di awal, makanya legislatif juga minta jatah,"ujarnya.

            Menurut Kusnindar, fee diawal dari proyek proyek oleh kepala daerah itu merupakan ijon yang rutin diterima setiap tahun. "Tahun 2017 itu kan rancu, terlalu ramai. Jadi grasak grusuk jadinya,"ungkapnya.

            Kusnindar menyebutkan yang ketok palu sudah biasa. Banyak kepala daerah juga minta fee proyek di PU. "Kalau saya cermati gitu. Jadi pu PU itu ladang basah. Kalau dinas lain kan tidak ada yang langsung kayak di PU,"pungkasnya. (isw)

 

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...