Kuasa Hukum Tergugat Sebut, Eksekusi Pengadilan Tak Sesuai Lokasi

Sabtu, 02 November 2019 | 10:33:12 WIB

()

JAMBI -  Kuasa Hukum Usman yang menjadi pihak tergugat, Frandy Septior Nababan mengatakan penetapan tanah yang di eksekusi di RT 02 Kelurahan Paal Merah, Kota Jambi tersebut tidak sesuai dengan lokasi tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 557 itu terletak di Thehok.

"Putusan di Thehok, tetapi tanah yang di eksekusi berada di Paal Merah, jelas jelas Thehok ke Paal Merah itu ada Kelurahan Pasir Putih,"katanya Sabtu (2/11/2019)

Menurutnya, pelaksanaan Sita Eksekusi itu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jambi nomor 14/Pen/Eks.Aan/2019/PN.Jmb. Jo nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Jbi. Jo nomor 13/PDT/2015/PT.JMB Jo nomor 2989 K/PDT/2015 Jo nomor 204 PK/PDT/2018. "Diatas lahan atau tanah milik Usman dengan 3740 M2 yang terletak diatas wilayah hukum Kelurahan Paal Merah,"ujarnya.

Frandy Septior Nababan menyebutkan tanya tersebut beradministrasi wilayah SHM 557/Thehok atas nama Tanoto Unang dan SHM 559/Thehok atas nama Maryati (Ngui Sie Lang) berada di lokasi Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan.

"Lokasi di Thehok itu jelas, sejak kapan Paal Merah jadi Thehok, kalau pihak tergugat minta bantu Carikan tanya nya dia ya bisa kita bantu, ada atau tidaknya,"ungkapnya.

Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1986, pemekaran kota pada tahun itu wilayah Batanghari menjadi wilayah kota, sehingga SHM 557 itu yang berada di wilayah Thehok menjadi Paalmerah dirasanya tidak lah mungkin.

“Hal itu telah kami sampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Tetapi pihak Pengadilan menyatakan apa yang dilaksanakan itu benar, karena berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat,”sebutnya.

Pemerintah setempat (PS) tersebut bukan alat bukti, tetapi itu hal itu alat pendukung dalam pencocokan surat dan alat-alat bukti lainnya ke pemerintah setempat. “SHM nya di Thehok dan yang mereka bilang itu di Paalmerah, itu tidak mungkin,"bebernya.

Kemudian, peraturan pemerintah itu merupakan suatu produk undang-undang, kalau seandainya undang-undang telah mengatakan dengan jelas, seharunya tidak ada interprestasi yang lain. Terlebih SHM 557 itu merupakan produk hukumnya BPN dan sampai saat ini, pihak BPN tidak pernah merubah di SHM tersebut dari 557/Thehok menjadi 557/Paalmerah.

Namun pihak pengadilan berdalih BPN belum mengganti Blanko. Disampaikan Frandy bahwa andaikata itu dilakukan pihak BPN tentunya harus memiliki dasar hukum perubahan itu. “Pernahkah ada Perundang-undangan yang merubah Kelurahan Thehok menjadi Kelurahan Paalmerah ataupun sebaliknya, jika ada tolong tunjukkan,” tegasnya

Ditegaskannya kembali, pihak pengadilan negeri yang melakukan sita diwilayah Paalmerah ini merupakan perbuatan melawan hukum.

“Kita sebagai penegak hukum hormati keputusan pengadilan, putusan pengadilan itu kita dasarkan dari keputusan Pengadilan Tinggi, karena keputusan itu yang menyatakan sah dan berharga SHM 557. Nah, keputusan menjadi ingkrah, dia hanya mengingkrahkan tanah seluas 3740 M2 itu berada di Thehok,” terangnya.

Ditambahkannya, dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, seharusnya dicantumkan dalam amar putusan yang dahulu di Thehok sekarang berada di Paalmerah. Nyatanya, didalam amar putusan itu tidaklah ada.

“Harusnya Hakim Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang memutuskan eksekusi itu diwilayah Thehok, kalau memang tidak ada tanahnya di Thehok itu ya katakan non eksekutabel. Dan, yang terjadi saat ini juga non eksekutabel, karena tidak sesuai dengan amar putusan,” tandasnya.

Terkait dengan hal ini, pihak terkait yakni pihak penggugat dan Pihak pengadilan negri belum di konfirmasi (isw)





BERITA BERIKUTNYA
loading...