Guru dan Tenaga Kesehatan Bakal Diisi PPPK, Pelamar CPNS Kategori P1/TL Berpeluang Gunakan Nilai S

Selasa, 05 November 2019 | 07:23:36 WIB

()

JAKARTA - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jabatan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

Jika Rancangan Perpres tersebut sudah diteken presiden dan resmi menjadi perpres, otomatis pola rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) akan berubah 180 derajat.

Sejatinya, dalam rekrutmen ASN 2019, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah melakukan perubahan itu.

Di mana dalam surat edarannya pemerintah pusat maupun daerah diminta mengajukan usulan kebutuhan ASN lewat e-formasi. Komposisinya, untuk instansi pusat 60 persen PNS dan 40 persen PPPK. Sedangkan daerah, 30 persen PNS dan 70 persen PPPK

Belakangan kebijakan tersebut batal dilaksanakan dengan alasan banyak instansi daerah belum bisa membedakan kebutuhan PNS dan PPPK. Penyebab lainnya adalah Perpres PPPK-nya belum ada sehingga membuat instansi sulit menentukan mana jabatan yang layak PNS dan bukan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, komposisi ASN di Indonesia memang akan berubah. Ini sebagai konsekuensi dari lahirnya UU ASN yang mengamanatkan ada PNS dan PPPK. Baik PNS maupun PPPK punya kedudukan sama. "Di luar negeri, jumlah PNS lebih sedikit daripada PPPK. Perlahan-lahan kita juga akan mengarah ke sana," kata Bima dikutip dari JPNN.com, Senin (4/11).

Dia menegaskan, perubahan komposisi PPPK lebih banyak bukan ditandai dengan dipensiunkannya PNS secara besar-besaran. Namun, ditempuh lewat perubahan pola rekrutmen. Jika selama ini paling banyak CPNS, ke depan yang diperbesar adalah PPPK. "Jadi PNS yang menempati formasi guru, kesehatan, dan layanan publik ketika masuk masa pensiun, posisinya akan diisi oleh PPPK. Artinya, saat rekrutmen ASN, yang direkrut bukan PNS lagi tetapi PPPK," terangnya.

Dia menyebutkan, melihat best practice di luar negeri yang PNS 30 persen dan PPPK 70 persen bukan tidak mungkin akan diikuti Indonesia. PNS hanya diisi oleh pejabat pembuat/pengambil kebijakan. Menurut Bima ada lebih dari 100 jabatan fungsional yang akan mengisi jabatan PPPK. Di antaranya adalah guru, tenaga kesehatan, seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan layanan publik, dan lainnya.

"PPPK itu sejatinya harus diisi oleh tenaga profesional. Salah kalau dibilang PPPK itu jabatan kelas dua. Sama posisinya dengan PNS. Kalau soal pensiun kan bisa dibahas bersama instansinya. Apakah mau dipotong untuk diikutkan asuransi pensiun atau tidak," tandasnya. 

 

Sementara itu, peserta tes CPNS 2019 dengan kategori P1/TL diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun 2018 dan nilai SKD 2019 sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) selanjutnya.

Ketentuan tersebut berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetepan Kebutuhan Pegawai Negeri (PNS) Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019,

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen saat membuka Rapat Persiapan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Senin (4/11).

Menurut Suharmen, pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS 2018 dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan PermenPAN-RB No 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018 serta masuk dalam tiga kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB Tahun 2018, tetapi dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.

“Sesuai aturan yang ada, data peserta P1/TL didasarkan pada basis data hasil SKD Tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN. Selain itu, Pelamar P1/TL juga wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya,” terangnya.

Suharmen menambahkan, sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada tiga kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018.

Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar secara sistem. Nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila: (a). Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya.

(b). Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.

            Suharmen menjelaskan pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD 2019 pada sistem SSCASN. Pengaturan terhadap peserta seleksi yang termasuk kategori P1/TL sebagai berikut: 1. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur. 2. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.

            Berikutnya, ke 3. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019.

  1. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018. (esy/jpnn)

 

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...