ATAKI Gelar Sosialisasi Terkait UU No 2 Tentang Jasa Konstruksi

Selasa, 05 November 2019 | 11:21:51 WIB

()

JAMBIONE.COM, JAMBI - Sosialisasi sinergi terkait UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) dan pengadaan barang dan jasa, digelar Asosiasi Tenaga Ahli konstruksi Indonesia (ATAKI) Provinsi Jambi. 

Ketua ATAKI Provinsi Jambi, H. Abdul Rahman mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan sosialisai terkait PPKB dan pengadaan barang dan jasa masih harus terus disosialisasikan. 

"Ini merupakan hal yang baru untuk tenga ahli kontruksi, makanya sosialisasi akan terus kita lakukan. Soalnya ini akan memengaruhi kredit poin bagi tenaga ahli kontruksi disuatu perusahaan," kata A. Rahman, Selasa (5/11/19).

Dikatakan A. Rahman bahwa di era revolusi industri 4.0, mengharuskan kita sama - sama mengikuti perkembangannya dan mewajibkan para tenaga ahli kontruksi mengikuti perkembangan ini.

"Ini menuntut kita upgrade perdetik, karena perkembangan zaman. Dan acara ini juga untuk mengupgrade pengetahuan tenaga ahli kontruksi di era revolusi industri 4.0," ujar A. Rahman yang juga Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS) Jambi ini.

Terkait hal baru di dunia kontruksi, yakni PPKB. Dikatakan A. Rahman untuk para tenaga ahli kontruksi diwajibkan kmengumpulkan kredit poin 40 dalam satu tahunnya, untuk mendapatkan kredit poin ini tanga ahli kontruksi diwajibkan mengikuti seminar - seminar yang resmi berkaitan dengan jasa konstruksi.

"Kalau tidak salah, satu kegiatan seminar itu hanya mendapat 5 kredit poin. Hal ini untuk tanaga ahli memperpanjang keanggotaannya, dan syaratnya harus mempunyai kredit poin 120 dalam waktu tiga tahun untuk memperpanjang masa berlaku keanggotaan," bebernya.

Di acara seminar ini, Ia menyatakan bahwa profesi jasa konstruksi bukan hanya sebagai profesi, tetapi jasa konstruksi dan tenaga ahli sudah menjadi dunia industri yang diperebutkan orang untuk mendapatakan dunia ini. 

"Perkembangan dunia sekarang memang luar biasa, dan itu harus kita ikuti sebagai pelaku usaha jasa konstruksi," katanya.

Sementara itu, perwakilan Lembaga Pemantau Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jambi, Saut H Sihite mengatakan bahwa Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait kepemilikan sertifikat para pelaku usaha jasa konstruksi di Provinsi Jambi.

"Semua pekerja di kontruksi harus mempunyai sertifikasi kompetensi, kalau tidak punya akan diberhentikan pekerjaannya dan perusahaan akan dikenakan sanksi," kata Saut yang merupakan Wakil Ketua II LPJK Provinsi Jambi.(fey)

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...