Tegaskan 55 Anggota DPRD Jambi Terima Uang Ketok Palu 2017 dan Apif Mengaku Terima Tips dari Kontrak

Iim Siap Dikonfrontir dengan Rahima

Jumat, 13 Desember 2019 | 07:17:18 WIB

(Eko Siswono/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI - Apif Firmansyah dan Muhammad Imanuddin alias Iim kembali buka bukan soal uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 saat bersaksi untuk terakwa Supardi Nurzain, El Helwi dan Gusrizal di pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (12/12) kemarin. Dari catatan dan laporan yang mereka terima, 55 anggota DPRD Provinsi Jambi saat itu semuanya sudah diberikan jatah uang ketok palu. Total uang yang mereka bagi bagikan sebanyak Rp 15 Miliar.

Selain Apif dan Iim, dalam sidang kemarin JPU KPK juga menghadir Dody Irawan (mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi, dan tiga mantan pimpinan dewan, Cornelis Buston, Ar Syahbandar, dan Chumaidi Zaidi.

‘’ Saya menjadi salah satu orang yang mengemas uang sebelum didistribusikan oleh Kusnindar kepada anggota DPRD Jambi. Kalau di catatannya (Kusnindar) itu ada 55 anggota. Kemudian ditandai sama Kusnindar yang sudah terima. Dari catatan itu, semuanya sudah terima,"kata Iim saat bersaksi. 

Iim menjelaskan, uang Rp 15 Miliar tersebut sebelum diberikan ke Kusnindar untuk dibagi bagikan terlebih dahulu diserahkan ke dirinya. Uang itu berasal dari para pengusaha seperti Asiang, Akeng, Ahong, Andi Kerinci dan sejumlah kontraktor lainnya. "Uang itu di kumpulkan Pak Dodi Irawan dan Apif,"sebutnya.

Menurut Iim, dia hanya membantu proses pembagian uang ketok palu tersebut kepada anggota dewan. Sebab, ada imbalan yang akan dia terima.“ Saya diminta tolong oleh Pak Dody dan Apif, karena saya dapat jatah proyek senilai Rp 1 Miliar,”ujarnya.

Iim mengatakan lancarnya proses pendistirbusian uang ketok palu 2017 karena sistemnya rapi. Selain itu, tidak ada komunikasi via telepon."Kami ketok pintu satu persatu anggota dewan (rumah dewan). Itu dilakukan oleh Kusnindar,"paparnya.

Dari 55 daftar nama anggota dewan yang menerima uang ketok palu 2017 itu, lanjut dia,  hanya tiga orang yang tidak menjadi proritas untuk mendapatkan jatah. Mereka yakni Banbang Bayu Suseno, Masna Busro dan Hilalatil Badri. " Hilal dapat karena di laporan yang saya terima ada nama dia (hilal),"ujarnya.

Iim juga mengaku mengantarkan langsung uang untuk beberapa anggota DPRD Jambi. Sedikitnya ada tiga orang yakni Supardi Nurzain, Rahima dan Supriyono."Pertama saya ke pak Supriyono, terus pak Supardi Rp 200 juta dan buk Rahima,"katanya.

Pada sidang kemarin, Iim kembali menjelaskan, saat mengantarkan uang untuk Rahima ke rumah dinas Wakil Gubernur Jambi, uang Rp 200 juta langsung diterima yang bersangkutan. "Saya datang dibuatkan teh hangat. Saya masuk lewat pintu samping. Kalau pak Supriyono terima Rp 150 juta,"ungkapnya.

Mendengar keterangan Iim tersebut, hakim anggota Adly minta penegasan dari Iim terkait nama nama yang dia sebut itu, apakah keteranganya benar atau tidak. ‘’ Apakah saudara saksi siap dikonfrontir dengan nama nama yang saudara sebut?’’ tanya hakim. Iim menegaskan dia berani dan siap dikonfrontir dengan orang orang yang dia sebutkan namanya. Termasuk Rahima. "Saya siap dikonfrontir dengan mereka (yang disebutnya). Saya sudah dibawah sumpah yang mulia,"tegasnya kepada majelis hakim.

Sedangkan, jatah uang untuk anggota DPRD lainnya, menurut Iim, yang menyebarkan bukan dirinya. Tapi Kusnidar. "Dio yang tangung jawab yang mulia,"sebutnya. 

Lalu bagaimana dengan uang ketok palu pengesahan RAPBD 2018?  Iim mengaku tidak terlibat. Namun,  dia mengaku daftar rekanan yang memberikan sumbangan untuk uang ketok palu 2017 diminta oleh mantan kadis PUPR Provinsi Jambi Arfan. " Kalau 2018 saya tidak diajak sama Arfan. Tapi daftar rekanan saya kasih” tegasnya.

Sementara itu, Apif Firmanysah, mengatakan yang menyampaikan permintaan uang ketok palu pertama kali kepada dirinya adalah Zoerman Manap. “Beliau bilang anggota minta uang ketok palu. Sama seperti dengan tahun kemarin (sebelumnya). Tapi saya belum tahu jumlahnya berapa,” katanya saat bersaksi.

Setelah pertemuan dengan Zoerman, dia melaporkan permintaan dewan itu kepada Gubernur Zumi Zola.  Ketika itu, Zola meminta dirinya mencari jalan keluarnya. " Saya lalu  menghubungi  pak Dody Irawan untuk mencari siapa saja rekanan yang bisa dimintai bantuanya,"sebutnya.

Kemudian, dia melakukan pertemuan dengan Dody Irawan untuk mencari uang. "Kita buat catatan rekanan siapa saja. Pak Dody langsung telepon satu satu rekanan. Total ada 13 orang yang ditelepon,"ucapnya.

Apif mengaku kenal sebagian para kontraktor tersebut. “Jumlahnya ada 13 orang. Yang saya datangi Asiang dan Atong. Selebihnya lupa. Saya temui mereka karena kebetulan kenal,”jelasnya.

Mendengar penjelsan Apif tersebut, hakim lalu bertanya. Apakah suadara saksi ikut menikmati uang dari para kontraktor tersebut?’’ Tanya hakim. Apif mengatakan tidak ada sama sekali, karena uang dari rekanan terbagi habis. “Kalau uang itu tidak ada saya ambil. Cuma saya dapat uang tips dari beberapa rekanan,”ujarnya.

Saksi lainnya, keterangannya tidak jauh beda dengan yang disampaikan pada sidang sidang sebelumnya. Cornelis Buston misalnya. Saat diperiksa sebagai saksi mengatakan permintaan uang ketok palu itu sudah biasa. "Ya, itu sudah biasa setiap tahun. Ketok palu secara kolegeal,"katanya.

Dia juga mengaku sempat diancam anggota dewan tidak akan hadir saat rapat paripurna  pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. "Mereka pak Elhelwi dan kawan kawan ramai ramai datang ke saya. Mereka mengancam akan boikot kalau tidak ada uang ketok palu," ungkapnya.

Cornelis juga menyebutkan bahwa uang ketok palu diusulkan oleh dua pihak. Yaitu Alm Zoerman Manaf dan Elhelwi Cs." Almarhum dua kali dan ada beliau (Elhelwi),"ucapnya.

Apakah saat pengesahan RAPBD semua anggota dewan hadir,’’ Tanya hakim. Menurut Cornelis, saat penegesahan hampir semua anggota DPRD Jambi hadir. "Datang hampir semuanya. Ada beberapa yang tidak bisa hadir,"ujarnya.

Pada sidang kemarin, Cornelis juga mengungkapkan bahwa Gubernur Jambi Zumi Zola waktu itu tidak sepakat adanya uang ketok palu. "Waktu itu saya telepon (Gubernur). Kalau dari nada bicaranya, beliau tidak setuju,"kata Cornelis.

Lalu, Ar Syahbandar mengaku pertemuannya dengan Apif Firmansyah di Rumah Zoerman Manap di Tahun 2017 untuk membahas masalah uang ketok palu. Hanya saja, ketika itu, Apif belum paham sama sekali.

“Saya lupa itu kapan. Yang jelas saat itu membahas panjar uang ketok palu. Tapi tidak ada Jawaban dari Apif. Dia hanya menganggung angguk. Tidak lama setelah itu, saya diantar uang Rp 300 juta sama pak Dody yangg dititipkan di rumah saya,”katanya.

Berselang beberapa bulan kemudian, Syahbandar kembali menghubungi Dody Irawan untuk menagih sisa uang ketok palu tahun 2017.“Uang jatah pimpinan itu ada Rp 600 juta. Yang sisanya itu saya terima di lapangan badminton Rp 300 juta juga,”ucapnya.  

Dia juga menceritakan, sejak awal pembahasan RAPBD sudah ada yang ancam boikot, jika tidak ada uang ketok palu. “Waktu itu, di ruagan Pak ketua (Cornelis Buston) saya dengar ada yang bahas uang. Kalau tidak ada uang lebih baik ditunda saja rapat paripurnanya,”katanya.

Di dalam persidangan kemarin, Syahbandar mengaku sudah mengembalikan uang yang dia terima tahun 2017 kepada KPK. “Sudah dikembalikan semua. Bukti pemgenbaliannya sudah diserahkan kepada KPK. Waktu itu bertepatan saya diperikasa penyidik KPK di Jakarta,” tegasnya.

Begitu juga dengan Mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi  Dody Irawan. Dalam persidagan mengaku jika tidak kuat dengan tekanan saat menjabat sebagai kadis. Pasalnya banyak permintaan yang harus dipenuhi.“Pak Gubernur minta fee proyek 10 sampai 12% dari setiap proyek. Di tambah Komisi III  juga minta tambah uang sebesar Rp 125 juta,” katanya 

“Mendapatkan tekanan seperti itu, saya Lapor ke Pak Gubernur. Tapi beliau bilang silahakah kasih, tapi jangan potong jatah saya,” sambungnya.

Dia juga menceritakan mengumpulkan uang dari rekanan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena uang yang diminta cukup besar. “itu tidak langsung dapat. Paling cepat dapat  satu Minggu. Paling lama sabu bulan, yang mulia,”jelasnya.

Usai sidang, JPU KPK, Febby Dwyandos mengatakan pada persidangan selanjutnya akan menghadirkan tiga orang saksi. Yaitu orang yang mengetahui keterlibatan terdakwa.“Dua hari kedepan surat pemangilan akan diterima oleh saksi yang akan dihadirkan. Para saksi itu tahu peran terdakwa,” katanya. (isw)





BERITA BERIKUTNYA
loading...