Bertahun di Garap, Kejati Hentikan Penyidikan Komplek Perkantoran Bukit Tengah Kerinci

Jumat, 13 Desember 2019 | 08:19:35 WIB

()

JAMBI - Tim Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi akhirnya menghentikan kasus proyek pembangunan kompleks perkantosran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci di kawasam Bukit Tengah yang sudah bertahun tahun di garap tersebur tenryata mendadak dihentikan proses penyidikannya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi Aksyam mengatakan kasus tersebut dihentikan sejak November 2019 lalu. Pemghentian tersebut didasarkan atas rekomendasi ahli mekanika tanah. "Ahli mekanika yang di turunkan beberapa kali ke lokasi akhirnya menyimpulkan bagunan tersebut layak untuk di lanjutkan pembangunanya,"katanya, Kamis (12/12/2019)

Selain itu, terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian negara senilai Rp 300 juta lebih tersebut telah di kembalikan. "Sudah di kembalikan (red, kerugian negara) sehingga  memang harus di lanjutkan,"ucapnya.

Lebih lanjut Aksyam mengatakan, berdasarkan hasil pengujian ahli ITB tersebut, pihaknya menghentikan proses penyidikan. "Jadi kami hentikan penyidikannya,"pungkasnya.

Sementar itu Kajati Jambi Andi Nurwinah mengatakan hasil kajian yang di lakukan KPK dan Tim Ahli dari IPB disebutkan juga pembanguan terssbut lebih baik di lanjutkan. Karena mengungat asas manfaat nya."Asas manfaatnya lebih besar, kemudian kita hentikan dan pembangunan nya di kanjutkan,"tandasnya 

Untuk diektahi Tim penyidik telah memeriksa sejumlah orang termasuk dua kontraktor yakni, Salman Alfarisi, dari PT Air Panas Semurup dan Zubir Dahlan,  PT Rangga Utama. Tidak cuman dua kontraktor ini rupanya Kejati juga memeriksa PPTK, Yonmansah dan Donel.

Kontraktor dan ppk tersebut diperiksa untuk pemeriksaan pengerjaan proyek yang menghabiskan dana miliaran itu pada tahap pertama pengerjaaan. .

Pemeriksaan keduanya merupakan hasil dari pemeriksaan ahli IPB yang di hadirkan KPK. Nantinya akan di serahkan ke KPK hasil pemeriksaan..

Kasus bukit tengah kerinci itu sedikit berbeda dari kasus lainnya. Pasalnya, pembangunan proyek tersebut dilakukan oleh banyak pihak. Satu gedung yang  di bagun satu kontraktor, gedung lain beda lagi. 

Untuk diketahui, pada awal tahun 2019 lalu tim ahli tanah yang dihadirkan oleh KPK dari IPB diturunkan ke kerinci. Selain itu tim ahli dari Jambi sendiri juga diturunkan untuk menghitung kerugian yang terjadi di pembangunan komplek perkantoran itu.

Sebelumnya pihak Kejati Jambi saat melakukan pers akhir tahun mengatakan jika pihaknya telah mengantongi nama nama untuk di Jadikan tersangka dalam kasus komplek perkantoran tersebut.

Pihak Kejati juga mengkalim nama tersebut telah menjadi Target Operasi (TO) dalam kasus yang pembangunan terhenti dan hanya sebaguan gedung yang dapat digunakan itu.

Diketahui pembangunan komplek perkantoran tersebut menelan dana Rp 57 Miliar yang di anggarkan pada tahun 2010 hingga 2014 dari APBD Kabupaten Kerinci. Kasus tersebut mencuat sejak tahun 2015 lalu dan saat ini sedang ditangani oleh pihak Kejati. (isw)

 





BERITA BERIKUTNYA
loading...