APPI Laksanakan RAPIMNAS & RAKERNAS di Bali 11 – 12 Desember 2019 di Quest Hotel, Denpasar Bali

Sabtu, 14 Desember 2019 | 21:41:24 WIB

()

BALI -- Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2019 di Denpasar, Bali. 

Kegiatan akbar yang dilaksanakan setahun sekali tersebut diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 11 s/d 12 Desember 2019 di Quest Hotel, Denpasar, Bali. 

Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE.,ACIAr mengatakan Kegiatan RAPIMNAS & RAKERNAS APPI Tahun 2019 di hadiri oleh mayoritas DPW dan DPC APPI dari seluruh Indonesia. Sejumlah DPW dan DPC APPI yang hadir yaitu: DPW APPI Sumatera Utara, DPW APPI Riau, DPW APPI Lampung, DPW APPI Jawa Barat, DPW APPI, Daerah Istimewa Yogyakarta, DPW APPI Jawa Timur, DPW APPI Bali, DPW APPI Kalimantan Barat, DPW APPI Kalimantan Timur, DPW APPI Sulawesi Tenggara, DPW APPI Sulawesi Selatan, DPW APPI Gorontalo, DPW APPI Sulawesi Utara, DPW APPI Papua, dan

DPW APPI Papua Barat, Sedangkan DPC APPI yang hadir yaitu DPC APPI Bogor Raya, DPC APPI Depok Raya dan DPC APPI Cirebon Raya. 

Bahkan ada sejumlah anggota APPI yang hadir menghadiri RAPIMNAS & RAKERNAS APPI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada sejumlah isu yang dibahas di arena RAPIMNAS APPI Tahun 2019 yaitu; Omnibus Law Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Strategi Pendampingan dan Advokasi Hukum Pengadan Barang/Jasa Pemerintah, ISO 20400 on Sustainable Procurement, WTO Government Procurement Agreement, UNCITRAL Model Law on Public Procurement. 

Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) mendorong Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk mengesahkan Omnibus Law Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka menyederhanakan dan menyeragamkan aturan/regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar dapat mempercepat proses Tender Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat penyerapan anggaran dan menghindari terjadinya penumpukan Tander di akhir tahun anggaran.

Dalam kata Sambutannya, Sabela Gayo, Ph.D menekankan pentingnya konsensus bersama antar lembaga/instansi pemerintah yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai standar/pedoman di dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai contoh yaitu pentingnya standar Audit Pengadaan Barang/Jasa dan Standar Audit Pekerjaan Konstruksi, Standar Penyusunan Spesifikasi Teknis, dan Standar Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dalam sesi Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) APPI Tahun 2019, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) menekankan pentingnya program – program kerja yang dibutuhkan langsung oleh stakeholders Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. Program Kerja APPI harus bersifat spesifik dan konkrit sehingga advokasi dan asistensi hukum yang diberikan oleh Advokat/Pengacara Pengadaan dapat dirasakan langsung oleh stakeholders Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Indonesia.

Semoga dengan terlaksananya kegiatan RAPIMNAS APPI Tahun 2019 di Denpasar, Bali dapat semakin memperteguh semangat rekan – rekan Advokat/Pengacara Pengadaan yang tergabung di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dalam mendorong terwujudnya Pengadaan yang efektif, efisien, adil, bersih, transparan, kredibel dan berintegritas baik pada sektor Pemerintah maupun swasta (isw)





BERITA BERIKUTNYA
loading...