Ditahan KPK, Tadjudin, Cek Man dan Parlagutan Akhirnya Susul Cornelis Cs

Ditunggu! Penetapan Tersangka Baru Suap RAPBD

Rabu, 01 Juli 2020 | 07:01:00 WIB

()

JAMBIONE.COM, JAKARTA- KPK kembali menahan tiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, tersangka kasus suap pengesahan RAPBD 2017-2018, Selasa (30/6) sore. Ketiga tersangka itu, yakni Tadjudin Hasan, Cek Man dan Parlagutan  Nasution.  Mereka akan ditahan selama 20 hari pertama. Sebelum dijebloskan ke dalam sel tahanan, ketiga tersangka  akan diisolasi mandiri selama 14 hari.

"Hari ini untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tiga orang tersangka selama 20 hari pertama di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/6). "Sebelumnya juga akan diisolasi mandiri selama 14 hari sebagai bagian dari protokol pencegahan COVID-19," ujar Lili.

Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Ketiga tersangka terlihat memakai rompi tahanan. Ketiganya berdiri di belakang pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar dan Deputi Penindakan Karyoto dengan menghadap ke dinding.

Sebelum ditahan, Tadjudin Cs menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 Wib, Selasa pagi. Usai diperiksa, penyidik KPK langsung mengeluarkan surat perintah penahanan. 

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Penasehat  hukum Parlagutan Nasution,  Jumanto saat dikonfirmasi mengatakan kliennya akan mengikuti Proses hukum yang ada. “Sebagai penasehat hukum saya harus dampingi beliau (Parlagutan) hingga ada kepastian hukum. Karena dari awal saya sudah diminta untuk membantu,” katanya.

Sementara itu, Penasehat hukum Cek Man, Josua Situmeang mengatakan akan menyipakan diri untuk tahap selanjutnya. Menurut dia, ketika ada penahanan, maka harus ada tindakan lebih lanjut. “Apabila nanti keterangan yang disampaikan klien saya kurang, maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Disanalah peran sebagai penasehat hukum untuk mendampingi,” katanya.

Untuk beberapa waktu kedepan, Josua akan mempersiapkan diri membantu klienya hingga ke meja persidangan. “Saya diminta mendampingi hingga ada keputusan hukum tetap. Dengan adanya permintaan itu, saya akan berusaha sekuat tenaga membantu pak Cek Mam,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa (23/6), KPK telah menahan tiga tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD 2017-2018 Provinsi Jambi lainnya. Ketiga tersangka itu ialah Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston bersama dua Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Ketiganya ditahan di Rutan KPK cabang Kavling 4, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 18 orang sebagai tersangka. 12 di antaranya sudah diproses hingga persidangan. Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi DPRD, dan pihak swasta. Terbaru, ada 12 anggota DPRD Jambi dan seorang swasta yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ke 12 belas anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka itu diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD.

Para anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang. Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Asiang sendiri sudah menjalani proses persidangan dan divonis hakim pengadilan Tipikor Jambi.

Selain Asiang, para tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang sudah diproses hingga ke persidangan, yakni Zumi zola, Gubernur Jambi perode 2016-2021, Erwan malik (plt sekda), Arfan (plt Kadis PUPR),Saifudin (Asisten III) dan Supriono (Anggota DPRD Fraksi PAN).  Selanjutnya, Sufardi Nurzain (eks pimpinan Fraksi Golkar), Muhammadiyah (eks pimpinan Fraksi Gerindra), Zainal Abidin (eks Ketua Komisi III),  Elhelwi (eks anggota DPRD), Gusrizal (eks anggota DPRD), dan Effendi Hatta (eks anggota DPRD).

Sementara itu, enam tersangka dalam proses penyidikan, yaitu Cornelis Buston (eks Ketua DPRD), AR Syahbandar (eks Wakil Ketua DPRD), dan Chumaidi Zaidi (eks Wakil Ketua DPRD). Kemudian, Cekman (eks pimpinan Fraksi Restorasi Nurani), Tadjudin Hasan (eks pimpinan Fraksi PKB) dan Parlagutan Nasution (eks pimpinan Fraksi PPP) yang ditahan  Selasa kemarin.

Pasca penahanan para tersangka, publik, terutama masyarakat Jambi tengah menunggu kelanjutan proses penyidikan kasus suap pengesahan RAPBD ini. Apakah bakal ada tersangka baru? Sebab dalam persidangan persidangan para tersangka sebelumnya terungkap bahwa hampir seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi meneruima suap yang dikenal dengan ‘uang ketok palu’.

Memang diantara mereka, ada yang  mengaku secara terus terang dan ada pula yang tidak mengaku terima uang. Seperti 12 tersangka, awal persidangan juga tidak mengaku. Namun diakhir persidangan akhirnya mereka mengaku. Makanya, masyarakat Jambi sangat menunggu kelanjutan proses kasus ini.

Dalam konfrensi pers yang disiarkan melui IG Live KPK pekan lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa penyidik KPK masih terus melakukan pengembangan penyidikan kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018  ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka baru.  Terutama bagi mantan Anggota DPRD lainnya yang memang sudah menerima uang suap yang sama.

“Tidak menutup kemungkinan. Kita akan lihat apakah semua terima uang seperti yang di Kota Malang dan Sumut. Keadilan harus berlaku untuk semua,” kata Alex. Apakah KPK menggunakan metode gilir untuk penetapan tersangka? “Saya pikir penyidik melakukan penyidikan dengan memanggil saksi,” katanya saat mengumumkan penahanan Cornelis Cs pekan lalu.(yuf)





BERITA BERIKUTNYA
loading...