Hasil Tes Urine 13 ASN Pemprov Jambi Positif, Dewan Minta Diberi Sanksi Tegas

Gawat! Narkoba Sudah Masuk ke Pemerintahan

Rabu, 08 Juli 2020 | 07:39:32 WIB

(ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI – Peredaran narkotika di Jambi makin mengkhatirkan. Bahkan, kini zat yang memabukkan tersebut sudah masuk ke lingkungan kepolisian dan pemerintahan. Belum lama ini, enam oknum anggota Polres Kerinci ditangkap karena diduga terluibat penyalahgunaan narkoba. Yang teranyar, 13 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi juga terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba. 

Ini diketahui setelah Badan Narkotika Nasional  Provinsi (BNNP) Jambi melakukan tes urine 845 orang ASN di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yaitu Dinas PUPR Provinsi, Satpol PP, Damkar dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. 

Pj Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pihaknya sudah menerima laporan hasil tes urine PNS dan tenaga honorer yang dilakukan pada akhir Juni lalu. Namun mantan Sekda Tanjabtim itu, tidak menyebutkan asal OPD mana dan identitas 13 orang pegawai yang dinyatakan positif narkoba tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pahari saat dikonfirmasi Jambi One, membenarkan adanya hasil tes urine dari BNN tersebut. Namun, dia mengaku beklum mengetahui secara rinci data ke 13 pegawai yang positif tersebut. "Datanya belum ada saya lihat,"ujarnya. 

Pahari juga belum dapat memastikan sanksi yang akan diberikan kepada ke 13 pegawai tersebut. Dia mengaku terlebih dahulu akan melakukan komunikasi kepada Pj Sekda. "Kami menghadap Sekda terlebih dahulu. Apa tindak lanjutnya, kita serahkan kepada pak Sekda," katanya. 

Kejadian ini mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Jambi. Anggota DPRD Provinsi Jambi, Akmaluddin mengaku sangat prihatin mengetahui ada ANS di Pemprov Jambi yang terindikasi terlibat penyanggunaan narkoba. Menurut dia, Pemprov Jambi harus meningkatkan pengawasan terhadap para ASN.

Akmal juga meminta kepada pemerintah agar kembali melakukan pengecekan ulang terhadap ke 13 ASN yang terindikasi positif narkoba tersebut. "Itukan baru hasil dari tes urine yang dilakukan BNNP. Pemerintah harus kembali lakukan pengecekan ulang di rumah sakit. Inikan menyangkut karir seseorang," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Akmal juga meminta agar pemerintah melakukan inventarisasi kepada 13 ASN. Sejauh mana keterlibatan mereka. Menurutnya, apabila 13 ASN tersebut pengguna, maka harus dilakukan rehabilitasi. Tapi, apabila pengedar maka pemerintah harus mengambil langkah tegas. Yakni pemecatan. 

Akmaludin berharap kejadian ini tidak lagi terulang dikemudian hari. Ia meminta kepada pemerintah untuk membuat edaran ke seluruh ASN tentang sanksi yang akan diberikan apabila ada yang terlibat narkoba. "Pemerintah harus membuat imbauan atau edaran ke seluruh ASN, kita tidak ingin kejadian ini terulang kembali," tegasnya.

Seperti pernah diberitakan, sebulan  lalu, tepatnya 5 Juni, enam oknum anggota Polres Kerinci ditangkap tim dari Dit Resnarkoba Polda Jambi dalam sebuah operasi di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ke enam oknum polisi tersebut diduga terlibat kasus narkoba. Ketika itu, enam oknum anggota tersebut diproses di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jambi. 

Ironisnya lagi, Informasi yang diperoleh menyebutkan satu dari enam oknum anggota yang diamankan itu berdinas di Satuan Resere narkoba Polres Kerinci. Yakni Aiptu ZMI, menjabat sebagai kepala Unit (kanit) Narkoba.  Kemudian, lima lainnya yaitu Aiptu DFR dinas di Polsek Air Hangat Timur,  Bripka BB dinas di Penjagaan Polsek Kayu Aro, Bripka AH (Sabara Polres), Bripka AA (Sabara Polres) dan Bripka AHP (Sabara Polres).(rey)





BERITA BERIKUTNYA
loading...