Masyarakat Butuh Uang Tunai Bukan Sembako

Rabu, 22 Juli 2020 | 11:10:31 WIB

()

Oleh:

Nanda Pratama, Sekretaris DPD IMM Jambi

 

Data terupdate terakhir, jumlah kasus terkait virus corona kembali bertambah. Kasus pasien positif terpapar virus corona dilaporkan bertambah menjadi 89.869 orang (Tribun). Disini kita bisa melihat bahwa Indonesia belum selesai dengan masalah Corona virus, tetapi aktivitas masyarakat sudah normal seperti sebelum adanya wabah, yang membedakannya hanya sekarang masyarakat keluar dengan menggunakan masker.

 

berbagai program dalam mengentaskan baik yang bersifat medis maupun ekonomi yang di keluarkan oleh pemerintah mulai dari pembagian masker, hingga pada pembagian sembako serta uang tunai yang di bagikan kepada warga masyarakat. tentu tidak lain dari cara-cara pemerintah dalam meringankan dampak terhadap masyarakat banyak. dengan adanya bantuan itu sifatnya sementara terkadang tidak bisa memberikan jalan keluar untuk jangka panjang karena dana maupun sembako yang di bagikan cukup terbatas.

 

Untuk membantu penduduk terdampak COVID-19 yang paling rentan, pemerintah menyalurkan paket sembako senilai Rp43,6 triliun. Ada lagi pos logistik/pangan/ sembako senilai Rp25 triliun. Jadi, setidaknya bantuan berupa nontunai senilai Rp68,6 triliun. Dana hampir Rp70 triliun (faisalbasri)

 

dua metode yang di gunakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan tentu memiliki dampak masing-masing, mulai dari efektifitas pembagi hingga dari penerima. tentu menjadi pertimbangan dari pemerintah itu sendiri. akhir-akhir ini kami sangat mengapresiasi pemerintah pusat menayangkan melalui stasiun televisi menyerahkan bantuan modal untuk usaha kecil dalam memompa perekonomian dari tingkat bawah, seharusnya metode ini di ikuti oleh pemerintah daerah untuk mendukung ekonomi di tingkat bawah.

 

Ekonom senior Faisal Basri menyebut untuk pembagian dana bantuan alangkah lebih baik nya menggunakan metode dalam bentuk uang tunai  dan hal ini juga di suarakan oleh Partai Gerindra yang meminta pemerintah mengubah skema bantuan sosial dengan mengganti keseluruhan bantuan berupa uang tunai.

tapi pemerintah tetap masih juga menggunakan jalur sembako. kita melihat ketika jalur atau metode sembako yang di gunakan pemerintah dalam jumlah besar tentu mempunyai dampak mulai dari efektifitas hingga rawan korupsi.

 

beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah baik di pusat maupun ke daerah dalam merealisasikan bantuan-bantuan untuk meminimalisir terkikisnya hak dari penerima diantaranya :

 

Pertama, setiap keluarga memiliki kebutuhan berbeda-beda. minsalnya pada umumnya yang di bagikan setiap daerah seperti beras dan gula ini tentu tidak cocok untuk penderita diabetes. selanjutnya keluarga yang memiliki bayi atau anak balita bisa membeli susu jika diberikan uang tunai. tetapi jika di belikan sembako yang telah di tentukan standar dan jenisnya kurang memberikan efek bagi penerima.  

 

Jika penerima bantuan dalam bentuk uang tunai bisa membuat penerima lebih leluasa memilih barang yang hendak dibelinya sesuai kebutuhan. Keleluasaan memilih sirna karena isi paket sembako sama untuk seluruh penerima bantuan. Menurut teori mikroekonomi, pilihan yang lebih banyak akan memberikan kepuasan lebih tinggi ketimbang bantuan barang.

 

Kedua, pemberian dalam bentuk uang tunai memiliki peran keleluasaan dalam memilih dan menggunakan, biasa dalam masa pandemi masyarakat membelanjakannya di warung tetangga terdekat atau di pasar rakyat/ tradisional, sehingga perputaran uang di kalangan pengusaha kecil, mikro, bertambah secara signifikan, sehingga mampu menambah panjang nafas mereka yang sudah tersengal-sengal diterpa wabah pandemik COVID-19. Efek yang dirasakan lebih mengena dan merata ketimbang lewat pengadaan terpusat.

 

Ketiga, pengadaan sembako yang terpusat tentu membutuhkan ongkos tambahan yang tidak sedikit seperti untuk transportasi dari pusat pembelanjaan, pengemasan sembako dalam jumlah besar, juga honor untuk petugas-petugas yang terlibat, serta beragam biaya administrasi dan pelaporan. yang berakibat negatif pada penerima bantuan yang tidak memperoleh penuh haknya, tidak sebanyak yang seharusnya dana yang dialokasikan.

 

Keempat, pembagian sembako membuka peluang untuk pihak terkait dalam mencari keuntungan, mulai dari pembelian harga sembako yang tidak sesuai baik kualitas maupun kuantitas. serta tidak memenuhinya standar yang seharusnya. banyak nya pihak dalam memanfaatkan moment ini menjadi proyek dalam mencari keuntungan dari bermacam macam cara. 

 

Semoga dengan adanya tulisan ini membuat pemerintah segera mengoreksi mekanisme pemberian bantuan yang memberikan manfaat yang positif dalam membantu masyarakat bukan membantu konglomerat dalam menumpuk harta. kami menilai bantuan berupa uang tunai lebih dibutuhkan masyarakat dibandingkan sembako.





BERITA BERIKUTNYA
loading...