DPRD Minta Oknum Bendaharawan Positif Narkoba Disanksi Tegas

Rabu, 29 Juli 2020 | 06:44:02 WIB

(Paradil Iwel/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, SAROLANGUN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun meminta pemerintah kabupaten Sarolangun, dalam hal ini instansi terkait yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun untuk memberi sanksi tegas kepada salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah kabupaten Sarolangun yang positif gunakan narkoba.

Hal ini disampaikan oleh Wakil ketua I DPRD Sarolangun, Aang Purnama saat di jumpai sejumlah wartawan. Dikatakannya dengan adanya sanksi tegas, maka di harapkan akan memberi efek jera kepada ASN yang menggunakan narkoba.

"Harus ada sanksi tegas, sesuai aturan yang berlaku, terutama dalam penegakan disiplin PNS sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 53 Tahun 2010," ujar Aang, Selasa (28/07/2020) kemarin.

Menurutnya, sanksi tersebut bisa saja berupa sanksi administrasi, penurunan pangkat ataupun tidak diberi jabatan lagi.

"Yang jelas jangan diberikan jabatan lagi," katanya lagi.

Seharusnya, lanjut Aang, seorang bendaharawan tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba yang tentu dapat merugikan, bukan hanya dari oknum yang bersangkutan tapi melainkan instansi yang bersangkutan, sebab kunci kinerja keuangan berhasil atau tidaknya ada pada jabatan seorang bendaharawan.

“Karena bendaharawan ini termasuk jabatan yang sangat vital di instansi, karena kunci dari pada kinerja keuangan pada OPD itu adalah bendaharawan, jadi kalau bendaharawan itu narkoba akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di OPD itu," terangnya.

Ia juga mengapresiasi kepada pihak Eksekutif dalam hal ini Kesbangpol kabupaten Sarolangun yang telah melakukan tes urine mendadak.

"Kita sangat mendukung sekali tes urine mendadak seperti itu. Karena hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kita bisa memberantas narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten sarolangun," tegasnya.

Ia juga meminta pihak kesbangpol kabupaten Sarolangun untuk rutin melakukan tes urine mendadak seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

"Tes urine harus sering dilakukan. Tapi yang sifatnya mendadak kayak kemaren, kalau soal anggarannya, ajukan saja ke DPRD, nanti akan kita perjuangkan disini, karena ini demi kepentingan bersama, kalau bisa seluruh ASN harus di tes urine," pungkasnya.

Untuk diketahui, seperti di berita sebelumnya, Satu orang ASN di lingkup pemerintahan kabupaten Sarolangun yang menjabat sebagai Bendaharawan disalah satu OPD di nyatakan positif gunakan narkoba.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil tes urine mendadak yang dilakukan pihak Kesbangpol kabupaten Sarolangun bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Batang Hari, pada acara sosialisasi Gerakan Non Tunai (GNT) di ruang pola kantor bupati Sarolangun pada tanggal 21 Juli 2020 kemarin. (wel)





BERITA BERIKUTNYA
loading...