Eka Sebut Endria Perintahkan Dua Kali Antar Uang ke Arfan

Jumat, 16 Oktober 2020 | 07:31:22 WIB

(Idrus/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Pengadilan Tipikor Jambi kembali melanjutkan sidang perkara gratifikasi dengan terdakwa mantan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi Arfan, Kamis (15/10) kemarin. Dalam sidang dengan agenda menedengarkan keterangan saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK  menghadirkan 10 orang kontraktor untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

Ke 10 saksi tersebut antara lain Endria Putra, Cecep Suryana, Mantes Abrianto, Eka Ardi Saputra, Suarto, Rudy Lidra, Asril Hamdi, Khalis Mustiko, Agus Rubiyanto dan Arwin Rosyadi. Nama-nama tersebut masuk dalam dakwaan Arfan yang dibacakan oleh JPU KPK dalam sidang sebelumnya. Mereka disebut sebagai penyetor dana gratifikasi.

Salah satu saksi, Eka Ardi Saputra, Direktur PT Cipayung Bakti Mandiri dalam kesaksiannya membenarkan adanya pencairan untuk pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Hanya dia tidak tahu berapa jumlahnya. ‘‘Kalau pencairan ada, cuma jumlahnya tidak tahu. Karena waktu itu saya belum direktur. Saat itu direkturnya pak Cecep,’’ katanya dihadapan majelis hakim.

Eka juga mengakui sempat mengantarkan uang kepada terdakwa Arfan. Namun dia tidak tahu berapa nominalnya. ‘‘Ada antar uang. Yang memerintahkan saya itu Endria (Endria Putra). Yang terima staf pak Arfan. Saya tidak kenal dia,’‘ jelasnya.

Saat ditanya jaksa berapa kali dia mengantarkan uang kepada terdakwa Arfan, Eka mengaku sebanyak dua kali. ‘‘Kalau jumlah saya tidak ingat. Yang jelas pertama yang saya antar pakai tas. Yang ke-dua pakai kantong asoi,’’ jawabnya.

Saksi lainnya, Cecep Suryana, mengatakan Arfan sempat meminta uang kepada dirinya untuk keperluan operasional di kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi. "Itu September 2017, sempat minta uang. Tapi saya tidak kasih. Saya cuma bilang nanti dibantu," kata Cecep.

Tidak hanya satu kali, Arfan ternyata dua kali meminta uang. Tapi bahasanya pinjam uang. "Dia (Arfan,red) minta tolong dua kali. Seingat saya pertama Rp 100 juta. Ternyata uang yang dibutuhkan Arfan diberikan oleh Endria,’’ katanya lagi. 

Pernytaan dari Cecep langsung di konfrontir ke Endria Putra. Endria membenarkan dia ada memberikan uang sebanyak dua kali, senilai Rp 1,5 miliar. 

"Ada, pertama itu yang di antar sama Eka Ardi Saputra, karena saya yang suruh, pertama itu Rp 1,3 miliar, dan kedua Rp 200 juta," kata Endria.

Saat ditanya apakah uang itu telah diterima oleh Arfan, sebab Endria tidak mengantarkan secara langsung.

"Uang itu telah di terima Arfan. Dia bilang sendiri sama saya Saat ketemu di salah satu hotel Swiss-Bel," katanya.

Lalu jaksa menayakan untuk apa dia memberikan uang sebanyak Rp 1,5 Miliar. Menurut Endria, itu adalah sebuah pinjaman. "Itu dia pinjam, tapi tidak ada perjanjian diantara kami,"tegasnya

 Beda halnya dengan Rudi Lidra,.Saat ditanya penuntut umum tampa ada beban dia mencerikan semua yang dialaminya.

 Dalam kesakisnya, Rudy   mengaku ditelpon sebanyak empat kali oleh Arfan untuk meminjam uang sebesar Rp 1 Miliar. Namun Rudy tidak langsung memberikannya.

 ”Waktu itu dia telpon saya, katanya pinjam uang. Kemudian saya tanya berapa, lantas Arfan menjawab Rp 1 Miliar. Saya bilang tidak ada sebanyak itu,” katanya.

 “Kalau sebantas sebatasa Rp 10 Juta pasti saya kasih, kerena sudah kenal lama,” akunya.

Penuntut umum menanyakan pertemuannya di salah satu restoran di kawasan Talang Banjar, saat berada di sana Arfan kembali menanyakan apakah bisa pinjam uang.

 Rudy Lidra kemudian menjawab, dirinya sedang tidak ada uang banyak. Disaat yang bersamaan terdakwa juga minta Fee Proyek sebesar atas pengerjaan jalan di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

 “Selain mau pinam uang, Arfan juga mau minta fee proyek sama saya. Tapi tidak langsung saya barikan,” ujarnya.

Tidak berselang lama. Arfan kembali menelpon untuk pinjam uang dengan jaminan tiga sertifikat tanah.

 “Dia telpon lagi, tetap mau pinjam uang dengan jaminan surat tanah. Sepertinya dia sangat butuh uang, saya pinjamkan dua hari kemudian,” sebutnya.

Penuntut umum terus menggali keterangan Rudy lidra. Saat iditanya kapan dia memberikan uang itu, Rudy lupa dengan tanggal dia berikan uang kepada Arfan.

 “kalau tanggal saya lupa, yang kelas itu bulan oktober 2017," jawabnya. 

Dia menambahkan tidak ada perjanjian terkiat pinjaman uang kepada terdakwa. Pinjaman itu hanya sebatas ucapan mereka saja.

 “Kalau perjanjian tidak ada, apakah Arfan memang berikan sertifikat tanah itu, tidak ada yag tahu permasalahan itu, kecuali kami berdua, saat ini sertifikat itu sudah di sita oleh KPK” Katanya.

Diakhir kesaksiannya Rudi lidra mengatakan Arfan kembali minta Fee proyek jalan, tapi uang itu telah di ambil terlebih dahulu.

 “Arfan itu minta fee Proyek Rp 100 juta, tapi uangnya sudah di ambil Oleh Apif Firmanysah terlebih dalulu,” jelasnya.

 Saksi lainnya, Agus Rubiyanto dalam perkara ini masih menjabat sebagai ketua DPRD kabupaten Tebo. Penuntut umum menanyakan apa Hubungan dirinya dengan Zumi Zola, Apif firmansyah dan terdakwa Arfan.

 “Apif itu teman waktu kuliah. Kalau Zumi Zola dulu saya masuk ke dalam tim pemenanagan beliau ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur. Sedangkan Arfan kenal waktu ada pembagunan pelebaran lajan di Tebo. Waktu Itu dia masih kabid Bina Marga,” jelas Agus.

Penuntut umum menyanyakan apaakah dia tahu jika pelebaran jalan itu ada fee proyeknya. Agus menjawab tidak tahu.

Merasa ada yang ditutup tutupi, penuntut umum membuka BAP Agus Ribiyanto. Dalam BAP itu disebutkan dia ada menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta. Uang itu diserahkan kepada terdakwa Arfan untuk keperluan Zumi Zola saat berada di Singapura. namun Agus menjawab dia lupa.“Tidak ingat lagi, karena sudah lama,” ujqrnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang di tutup dan akan dilanjutkan pekan depan.

 Penasehat hukum Arfan, Helmi mengatakan sudah jelas bahwa ada uang yang tidak diterima dari kasus gratifikasi itu. Sebab pengakuan saksi sesuai dengan keterangan klienya.

 “kan sudah jelas uang yang Rp 1 miliar itu pinjaman bukan hadiah taupun fee proyek. Dengan petunjuk ini kita akan jadikan baha

Sebelumnya, dalam dakawan Jaksa disebutkan Arfan selaku Kepala Bidang Bina Marga dan sebagai Plt Kadis PUPR bersama-sama dengan Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016 – 2021 (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), Asrul Pandapotan Soihotan dan Apif Firmansyah telah melakukan atau turut serta menerima gratifikasi. Jumlah dana yang diterima Arfan senilai Rp7,1 Miliar, USD30 ribu dan SGD100 ribu. 

Uang-uang itu dia terima dari 18 orang pengusaha di Jambi dalam kurun waktu antara Februari hingga November 2017. Rinciannya, dari Endria Putra sebesar Rp 1.500.000.000 dan Rp200.000.000, Rudy Lidra Amidjaja Rp 1.000.000.000 dan Rp Rp 350.000.000. Lalu dari Agus Rubiyanto Rp 500.000.000, dari Joe Fandy alias Asiang sebesar USD30,000, Hardono alias Aliang Rp 1.400.000.000, dan SGD100,000, dan dari Ali Tonang alias Ahui sebesar Rp. 250.000.000. 

Kemudian dari Andi Putra Wijaya sebesar Rp 250.000.000, dari Yosan Tonius alias Atong, Rp100.000.000, dari Ismail Ibrahim alias Mael sebesar Rp 300.000.000, dari Paut Syakarin Rp 200.000.000, dari Musa Efendi Rp100.000.000, dan dari Muhammad Imanuddin alias Iim sebesar Rp 100.000.000.

Selain itu, Arfan Cs juga menerima uang dari Kendrie Aryon alias Akeng Rp 100.000.000, dari Timbang Manurung Rp 100.000.000, dari Widiyantoro Rp 150.000.000, dari Sumarto alias Aping Rp 150.000.000, dan dari Komarudin dengan jumlah keseluruhan, USD30,000 dan SGD 100,000.

Uang tersebut diterima di kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi, basement kantor Cabang Utama Bank BCA jalan Dokter Sutomo No 50A, Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, rumah terdakwa di Kompleks BTN Kotabaru, Jambi, Hotel Amaris Muaro Bungo, Jalan Hoktong Kota Jambi, serta Jalan Bararau II, Kota Jambi.

Menurut jaksa KPK, terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Zumi Zola selaku Gubernur Jambi melalui Terdakwa. Dana tersebut disetor  para pengusaha tersebut dengan imbalan mendapatkan paket pekerjaan/proyek pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Yuf)





BERITA BERIKUTNYA
loading...