Belum Tindak Lanjuti Rekomendasi KASN, Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda Diblokir

Gubernur dan Bupati Muarojambi Ditegur Mendagri

Senin, 02 November 2020 | 08:33:34 WIB

(ist/jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAKARTA – Gubernur Jambi dan Bupati Muarojambi bersama 65 kepala daerah lainnya mendapat surat teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selain teguran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga  memberikan sanksi pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) di 67 pemerintah daerah (pemda).

 Sanksi pemblokiran data administasi kepegawaian dilakukan karena kepala daerahnya (gubernur/Bupati-Walikota) belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan netralitas ASN dalam pilkada.

"Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (1/11).

Dalam rilis tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan Mendagri Tito Karnavian telah memberi surat teguran kepada 67 kepala daerah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020. Menurut Tumpak, teguran kepada para kepala daerah itu adalah tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling lambat 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Mendagri. "Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Tumpak.

Hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN pada 67 pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah sebagai PPK pemerintah daerah.

Di antaranya 10 pemerintah provinsi (pemprov) belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten (pemkab) belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Pahari ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya belum menerima surat teguran tersebut. “ Surat itu belum kami terima. Besok Senin saya cek,” katanya.

Pahari mengungkapkan saat ini hanya ada dua ASN yang diduga telah melanggar netralitas ASN. Yaitu M Amin yang ikut menjadi calon wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) berpasangan dengan Mulyani Siregar dan salah satu Kepala SMA Negeri di Sungai Penuh.  Menurut Pahari, pihaknya telah menindaklanjuti kasus tersebut dan melaporkannya ke KASN.

“ Kita sudah memberikan hukuman kepada M Amin dan melaporkannya ke KASN. Dan yang saat ini masih dalam proses adalah oknum kepala SMA Sungai Penuh. Kita telah melakukan pemanggilan, tapi yang bersangkutan berhalangan hadir karena sakit,” jelasnya.  

Selain itu, Pahari juga menjelaskan, sebelum adanya teguran, Pemprov Jambi telah melakukan berbagai upaya agar ASN mampu menjaga netralitas. Seperti imbauan dan mengeluarkan surat edaran yang sudah berulang kali dilakukan. Bahkan di setiap OPD telah mengirimkan surat netralitas ASN nya ke BKD Prov Jambi.

Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah menambahkan, rekomendasi hukuman disiplin KASN yang sudah dilakukan terhadap M Amin Abdullah, yaitu menjatuhakan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, tertanggal 3 Juli 2020. Sementara yang bersangkutan telah mengajukan Surat Pengunduran Diri Sebagai PNS / Mengajukan Pensiun Dini. 

Kemudian, sanksi yang diberikan kepada oknum Kepsek atas nama Wizril, berupa Hukuman disiplin Sedang. Namun, sanksi tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam proses pembentukan tim pemeriksa adhoc. 

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Akmaludin meminta kepada Pjs Gubernur Jambi, untuk segera menindaklajuti rekomendasi dari KASN. Serta mengintruksikan kepada seluruh ASN di Provinsi Jambi, untuk betul-betul netral pada Pilkada 2020 mendatang. Apabila ditemukan ada ASN yang terlibat politik praktis, maka Pjs Gubernur harus memberikan sanksi tegas.

“Rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti, kita berharap Pjs Gubernur bisa bertindak cepat. Jangan sampai ada ASN yang ikut menjadi tim sukses salah satu paslon dan terlibat politik praktis. ASN harus mampu menjaga netralitasnya dan fokus bekerja sesuai dengan jalurnya masing-masing,” kata Akmal.

Terkait dengan sanksi yang sudah diberikan,  Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap dengan adanya sanksi dari KASN dapat memberikan pelajaran bagi pemerintah daerah agar ASN dilingkup pemerintahan tidak ikut dalam politik praktis.

Terpisah, Kabag Humas Pemkab Muarojambi, Amir ketika dihubungi, Minggu (1/11) malam, mengaku sudah mengetahui informasi ini dari media online. Namun, dia belum tahu secara pasti apa masalahnya. ‘’ Saya tidak tahu pasti ini soal apa. Kalau soal rekomendasi KASN, cubo tanyo kepada kepala BKD. Mungkin dia tahu. Karena masalah rekomendasi itu, BKD yang menanganinya,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala BKD Muarojambi Suriadin ketika dihubungi mengatakan masalah rekomendasi KASN itu yang menanganinya adalah Inspektorat. ‘’ Ooo itu pak inspektur yang tahu tu. Ini (rekomendasi KASN) kalau tidak salah soal Sekda dulu. Sebenarnya sudah selesai. Pak inspektur sudah Daring dengan Provinsi,’’ katanya.  

Selain Gubernur Jambi dan Bupati Muarojambi, kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang juga mendapat teguran adalah sebagai berikut: Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Lampung, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Guberur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Utara. Selanjutnya,  Bupati Asahan,  Bupati Asmat, Bupati Bandung dan Bupati Banggai.

Berikutnya, Bupati Banjar, Bupati Boven Digul, Bupati Bulukumba, Bupati Buton Utara, Bupati Cianjur, Bupati Dompu, Bupati Gowa, Bupati Halmahera Timur, dan Bupati Indragiri Hulu. Lalu, Bupati Jember, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Kepulauan Selayar, Bupati Konawe 28 Bupati Konawe Utara, Bupati Kuantan Singingi, dan Bupati Limapuluh.

Selanjutnya, Bupati Lingga, Bupati Lombok Utara, Bupati Majene, Bupati Mamberamo Raya, Bupati Maros, Bupati Merauke, Bupati Mojokerto, Bupati Muna, Bupati Muna Barat dan Bupati Nias Selatan. Kemudian, Bupati Pandeglang, Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Bupati Pasangkayu, Bupati Pelalawan, Bupati Pesisir Barat, Bupati Sidoarjo, Bupati Sijunjung, Bupati Simalungun, Bupati Solok, Bupati Sukabumi, Bupati Sumba Timur, Bupati Supiori dan Bupati Tana Toraja.

Berikutnya, Bupati Tasikmalaya, Bupati Tojo Una-una, Bupati Toli-toli, Bupati Wakatobi,  Walikota Batam, Walikota Binjai, Walikota Bontang, Walikota Makassar, Walikota Mataram, Walikota Pariaman, Walikota Samarinda, Walikota Solok, dan Walikota Surabaya. (dre/jpnn)





BERITA BERIKUTNYA
loading...