Kunindar Ungkap Uang Ketok Palu Sudah Ada Sejak 2014

Apif Sebut Zola Diancam Dewan, Iim Ikut Cari Uang

Jumat, 20 November 2020 | 07:13:01 WIB

()

JAMBIONE.COM, JAMBI- Sidang perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 dengan terdakwa Cornelis Buston, Ar Syahbandar dan Chumaidi Zaidi kembali digelar di Pengilan Tipikor Jambi, Kamis (19/11) kemarin. Sejumlah saksi penting dihadirkan jaksa KPK. Yakni Apif Firmansyah, Imaduddin alias Iim, Very Aswnadi, Kusnindar,  dan Bisri (orang dekat Iim).

Mereka adalah operator yang mencari dan menyerahkan uang kepada anggota dewan. Selain itu, jaksa juga mememanggil mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Dody Irawan. Namun yang bersangkutan tidak hadir.

Dalam kesaksiannya, Apif Firmansyah Apif mengatakan dia kenal dengan tiga terdakwa. Hanya saja dia mengaku lebih dekat dekat dengan Chumaidi Zaidi. "Kalau dekat itu, dengan pak Chumaidi Pak. Setahu saya dia itu pengusaha dan politisi. Saya dekat sama beliau karena dia menjadi saksi pernikahan saya." kata Apif, yang saat itu merupakan orang kepercayaan Gubenur Zumi Zola.

Apif mengaku mengurus permintaan uang untuk pengesahan RAPBD menjadi APBD 2017. "Saya diperintah pak Zumi Zola untuk menemui pimpinan dewan. Saat itu ada permintaan uang untuk pengesahan. Setelah itu saya diperintah untuk urus itu semua bersama Dody Irawan," ungkapnya.

Lalu jaksa menanyakan pertemuannya dengan Zoerman Manap (Alm) terkait masalah ini.  "Saat itu,  Pak Zoerman bilang ini sudah biasa dek, sudah jadi budaya. Sudah dari dulu seperti ini. Setiap pengesahan RAPBD selalu ada uangnya," kata Apif  menirukan ucapan Zoerman Manap.

Menanggapi permintaan dewan tersebut, kata Apif, awalnya Zumi Zola  tidak mau memberikan uang. Namun, Zola terus mnendapat tekanan dan ancaman dari dewan. "Awalnya tidak mau dikasih. Cuma karena terus diancam anggaran tidak akan disahkan, Pak Zumi Zola bilang ke saya, "Pif  kau urus la, anggaran harus disahkan," jelas Apif.

Setelah mendapat perintah dari Zola, Apif kembali menemui pimpinan dewan untuk meloby supaya tidak minta uang. Namun upaya itu gagal. "Saat saya menghadap pimpinan dewan, mereka bersikeras untuk minta uang. Kata mereka sudah budaya, " katanya.

"Karena sudah ada perintah, saya dan Pak Dody menemui para kontraktor untuk minta bantuan. Itu kita (bersama Dodi ) bagi dua  telpon rekanan," katanya lagi.

Saksi lainnya, Muhammad Imaduddin alias Iim mengakui dirinya ikut mencari uang untuk memenuhi pembayaran suap ketok palu. Jaksa KPK mempertanyakan kepada Iim kebenaran bahwa Apif dan Dody Irawan, mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi menghitung total permintaan uang suap.  Saat itu diperoleh nilai sekitar Rp 15 Miliar lebih dan kemudian Iim ikut mencari uang tersebut.

"Benar begitu keterangan saudara," tanya Jaksa. Iim kemudian menganggukkan kepala sambil menjawab singkat. "Iya," katanya. 

Lalu Jaksa KPK juga mempertanyakan kepada Iim, apakah benar setelah ada permintaan uang suap ketok palu, Apif dan Dody menghubungi sejumlah kontraktor. Iim kembali mengganggukkan kepala. 

Begitu juga ketika Jaksa menyebutkan beberapa nama kontraktor yang dihubungi oleh Apif dan Dodi. Diantaranya, sejumlah kontraktor slyang dihubungi seperti Asiang, Ateng, Mael, Andi Putra Wijaya atau Kerinci, Aliang, Atong, Akeng, Abeng, dan beberapa lagi yang lainnya. "Iya," jawab Iim sambil menganggukkan kepala.

Selain itu, dalam sidang kemarin juga terungkap dokumen catatatan uang masuk dan keluar terkait kasus suap pengesahaan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dimusnahkan dengan cara dibakar. Ini diungkapkan Bisri, saksi lain yang dihadir jaksa.

"Barang buktinya sudah dibakar buk," kata Bisri kepada jaksa. "Siapa yang membakar," kejar jaksa. Menurut Bisri dirinyalah yang memusnahkan barang bukti catatan uang masuk dan uang keluar itu. "Saya berdua buk," jawabnya sembari menunjuk Veri Aswandi yang duduk di sebelah kirinya.

"Siapa yang menyuruh saudara membakar," tanya jaksa lagi. Bisri mengatakan dirinya disuruh Imaduddin alias Iim. "Pak Iim yang suruh," katanya. 

Sebelumnya, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Kunindar saat bersaksi mengungkapkan bahwa pemberian uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tidak hanya terjadi di tahun 2017 dan 2018 saja. Namun sudah berlangsung sejak tahun 2014.

Ini diungkapkan Kunindar berawal dari pertanyaan jaksa penuntut umum. "Katanya uang ketok palu ini sudah ada sejak dilantik 2014, benar itu," tanya jaksa kepada Kusnindar. "Ya, 2014 ada, 2015 dan 2016 ada, dan ini (2017-2018),"  jawabnya.

Lalu jaksa menanyakan jumlah uang yang didapat di tahun 2014. Menurut Kusnindar jumlahnya sama. "200 juta pak," katanya. "Benar itu ya," tegas jaksa lagi  "Ya pak" jawabnya.

Pada pengesahan RAPBD 2018, Kusnindar mengaku dirinya diperintah oleh Cornelis  untuk mengecek  dan menanyakan ke anggota dewan lain apakah bisa hadir di rapat paripurna. Lalu Ia menemui Saifuddin yang ketika itu menjabat sebagai asisten III dengan maksud menanyakan uang ketok palu. "Kata pak Sai mau koordinasi dulu dengan Pak Arfan,"  katanya. (ist)





BERITA BERIKUTNYA
loading...