Permohonan Diajukan 20 November 2020, Rabu kemarin Sidang Perdana

Ikut Jejak Asiang, Zola Ajukan PK

Kamis, 07 Januari 2021 | 06:46:27 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola diam diam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas vonis 6 tahun terkait kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 dan gratifikasi proyek-proyek di dinas PUPR. Zumi Zola datang langsung menghadiri sidang PK di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).

Zola datang mengenakan baju koko lengan pendek serta memakai masker dan face shield didampingi pengacaranya. Sidang pertama kemarin dengan agenda menyerahkan permohonan PK. Pada sidang selanjutnya, KPK akan memberi tanggapan atas permohonan PK Zumi Zola. "Sidang selanjutnya adalah agenda dari jawaban termohon KPK pada 22 Januari 2021," kata hakim ketua IG Eko Purwanto dalam sidang dikutip dari detik.com.

Belum diketahui secara pasti apa pertimbangan atau Novum (fakta baru) yang menjadi dasar Zola mengajukan PK. Berdasarkan penelusuran Jambi One di situs SIPP PN Jakarta Pusat, Zola mengajukan permohonan PK tersebut pada 20 November 2020. Rabu kemarin merupakan sidang perdananya.

Juru bicara KPK Ali Fikri, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa Zola melakukan PK. " Hari ini sidang PK perdana. Dilanjutkan tanggal 22 Januari 2021 nanti dengan agenda bukti dari pemohon dan dilanjutkan penyampaian pendapat jaksa." Katanya melalui pesan WhatsApp, Rabu (6/1).

Menurut  Ali Fikri, tim JPU KPK segera menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK tersebut kepada MA melalui Majelis hakim PK di PN Tipikor Jakarta Pusat. "Kami memahami bahwa PK adalah hak terpidana yang diatur dalam hukum acara pidana. Sebagai penegak hukum,  KPK juga tentu menghormati setiap putusan majelis hakim, baik ditingkat pertama  sampai upaya hukum luar biasa PK," ungkapnya.

"Namun demikian, dengan banyaknya para koruptor yang mengajukan upaya hukum PK akhir akhir ini, seharusnya pihak MA dapat membacanya sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus," kata Ali Fikri.

Untuk diketahui, sebelum Zola, upaya PK sudah dilakukan lebih dulu oleh Jeo Fandy Yoesman alias Asiang, terpidana kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018, pada Maret 2020 lalu. Menurut penasehat hukumnya, Ilham, Asiang mengajukan PK karena menilai ada kekeliruan pada putusan pengadilan negeri Jambi Nomor: 26/Pid.sus-TPK/2019/PN.Jmb

 Upaya PK Asiang tersebut dikabulkan hakim MA pada 25 Agustus 2020. Dalam amar putusannya, majelis hakim agung Mahkamah Agung RI membatalkan putusan PN Tipikor pada PN Jambi No 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb Tanggal 10 Desember 2019. Putusan hakim Agung MA itu mengurangi hukuman Asiang, dari 2 tahun dan 6 bulan, menjadi 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun). Dengan pengurangan hukuman tersebut, Asiang menjadi terpidana kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang pertama bebas.

Jika dirunut dari waktu pengajuan PK, bisa dikatakan Zola  mengikuti jejak Asiang. Zola sendiri baru dua tahun menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Selama di Lapas, dia sudah beberapa kali menjadi saksi sidang perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Jambi dan menjadi saksi untuk Arfan dalam kasus gratifikasi. Termasuk Asiang.

Sebelumnya,  Zola divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi, pada 6 Desember 2018 lalu. Selain hukuman kurungan dia juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zola juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya.

Menurut hakim, Zola terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menerima gratifikasi serta memberi suap. Vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut Zola pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Atas putusan hakim itu, Zola menyatakan menerimanya.

"Setelah saya konsultasikan dengan penasihat hukum saya ucapkan terima kasih dan putusan saya terima," ujar Zola memberikan tanggapan atas vonis majelis hakim pada 6 Desember 2018 lalu.

Saat membacakan analisis yuridis dalam putusan, hakim meyakini Zola   menerima gratifikasi Rp 37.477.000.000, USD 173.300, dan SGD 100.000 (total dalam rupiah sekitar Rp 41 miliar). Gratifikasi itu juga diyakini berhubungan dengan jabatannya sehingga turut dianggap sebagai suap.

Dalam menerima gratifikasi tersebut Zola dibantu orang kepercayaannya, Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan. Gratifikasi itu diterima Zola saat menjabat Gubernur Jambi periode 2016-2021.             Penerimaan gratifikasi itu kemudian diyakini hakim berkaitan dengan jabatan Zola sehingga unsur penerimaan suap juga terbukti.

Selain itu, hakim juga menyatakan Zola terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Suap itu diberikan sebagai duit ketok palu agar DPRD menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018.

Menurut hakim, uang itu diminta anggota DPRD Provinsi Jambi berdasarkan keterangan Dodi Irawan pada Zola. Besaran uang ke para anggota dewan itu pun sudah ditentukan.

"Untuk seluruh anggota DPRD masing-masing Rp 200 juta, anggota Banggar masing-masing Rp 250 juta dan anggota Komisi III DPRD masing-masing Rp 375 juta, serta pimpinan DPRD minta jatah fee proyek di Dinas PUPR," ucap anggota majelis hakim Titi Sansiwi saat membacakan analisa yuridis dalam putusan Zola.

Sumber uang itu disebut hakim berasal dari rekanan proyek yang dikumpulkan orang kepercayaan Zola bernama Apif Firmansyah. Hakim juga menyebut Apif selalu melapor ke Zola setiap kali menerima atau mengirim uang haram itu.

Dalam putusannya, Majelis hakim juga menolak permohonanZola untuk menjadi justice collaborator (JC). Tapi hakim mengapresiasi kejujuran Zola terkait kasus penerimaan gratifikasi dan pemberian suap ke DPRD Jambi. "Majelis juga sependapat dengan jaksa menolak permohonan justice collaborator terdakwa," ujar hakim. (ist/zap/mae/dtc)





BERITA BERIKUTNYA
loading...