Sidang Cornelis Cs Ditunda, Hasil Rapid Antigennya Reaktif

Jumat, 08 Januari 2021 | 07:30:35 WIB

Humas Pengadilan Negeri Tipikor Jambi Yandri Roni
Humas Pengadilan Negeri Tipikor Jambi Yandri Roni (Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Sidang perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 dengan terdakwa Cornelis Buston, Ar Syahbandar, dan Chumadi Zaidi yang menurut jadwal digelar Kamis (7/1) kemarin ditunda. Seharusnya, sidang kemarin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli.

Humas Pengadilan Negeri Tipikor Jambi Yandri Roni membenarkan sidang dengan terdakwa tiga mantan pimpinan DPRD provinsi Jambi tersebut ditunda sampai minggu depan. Namun, Yandri  tidak menjelaskan alas an poenundaan tersebut. ‘’ Agar lebih valid alas an penundaannya, Tanya ke KPK saja,’’ katanya.

Setelah ditelusuri, ternyata penundaan sidang tersebut disebabkan hasil rapid antigen Cornelis, Syahbandar dan Chumaidi  dinyatakan reaktif. Informasi ini disampaikan hakim ketua Erika Sari Emsah Ginting yang menyidangkan perkara suap pengesahan RAPBD tersebut. ‘’ Mereka (Cornelis Cs) dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid antigen,’’ kata Erika, Kamis (7/1).

Menurut dia, ketiganya sudah dilakukan PCR. Saat ini tinggal menunggu hasilnya. ‘’ Makanya sidang hari ini (kemarin) ditunda. Selanjutnya agenda sidang tetap sama,’’ katanya.

Seperti diketahui, Cornelis, Ar Syahbandar dan Chumaidi Zaidi didakwa telah menerima hadiah atau janji yakni berupa uang sejumlah Rp 100.000.000, terkait pengesahan RPABD Provinsi Jambi 2017. Dalam wakwaan juga disebut bahwa penerimaan uang itu dilakukan bersama sama 48 anggota DPRD periode 2014-2019 lainnya.

Mereka adalah Zainal Abidin, Effendi Hatta, Muhammdiyah, Supriyono, Sufardi Nurzain, Gusrizal, dan Elhelwi. Ketujuh orang ini telah diadili dan diputus dalam perkara terpisah. Kemudian, Parlagutan Nasution, Cekman, dan Tadjudin Hasan (ketiga menunggu jadwal sidang). Lalu, Nasri Umar, Hasani Hamid, Nurhayati, Suliyanti, M Juber, Popriyanto, Tartiniah, Ismet Kahar, Mayloeddin, A Zailnul Arfan dan Mesran. Berikutnya, Luhut Silaban, Mely Hairiya, Hilallatil Badri, Bustami Yahya, Muhammad Khairil, dan Yanti Maria Susanti.

Selanjutnya,  Sofyan Ali, Fahrurrozi, Muntalia, Sainuddin, Eka Marlina, Agus Rama, Hasim Ayub, dan Wiwid Iswhara. Lalu, Syopian, Mauli, Hasan Ibrahim, Arrahmat Eka Putra, Rudi Wijaya, Supriyanto, Nasrullah Hamka, Djamaluddin, Muhammad Isroni, Abdul Salam Haji Daud, Kusnindar, Rahima dan Edmon.

Selain itu, Cornleis Cs juga disebut menerima janji. Yakni berupa pemberian proyek senilai Rp 50 miliar yang diterima oleh Cornelis, uang sejumlah Rp 400 juta diterima oleh Chumaidi Zaidi, uang sejumlah Rp 600 juta yang diterima oleh Ar Syahbandar. Kemudian ada juga uang sejumlah Rp11.425.000.000,00  yang diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya periode Tahun 2014-2019 .

Berikutnya, ketiga terdakwa juga disebut menerima janji berupa pemberian uang sejumlah kali dua (kaldu) jatah Anggota DPRD. Yakni masing-masing sejumlah Rp 400.000.000 dan uang sejumlah Rp 3.400.000.000yang diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya periode Tahun 2014 -2019 terkait pengesahan APBD TA 2018.

‘’ Atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut dari Zumi Zola selaku Gubernur Jambi Periode Tahun 2016 – 2021 bersama-sama dengan Erwan Malik selaku PelaksanaTugas (Plt) Sekda Provinsi Jambi, Arfan selaku Plt Kadis PUPR, dan Saipuddin selaku Asisten III Setda Provinsi Jambi (yang masing-masing telah diadili dan diputus secara terpisah) serta Apif Firmanysah,’’ kata jaksa KPK saat membacakan dakwaan. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau kedua, Pasal 11 Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (ist/yuf)





BERITA BERIKUTNYA
loading...