Asrul Bantu Kumpulkan Uang Suap dan Fee Proyek untuk Zola

Sofyan Ali Tahu Uang Ketok Palu dari Tadjudin

Rabu, 13 Januari 2021 | 07:39:31 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI - Tiga terdakwa perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018, Tadjuddin Hasan, Cekman dan Parlagutan Nasution kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (12/1).  Jaksa KPK menghadirkan 12 orang saksi untuk ketiga terdakwa. Yaitu Paut syakarin, Gusrizal, Zainul Arfan, Elhelwi, Muhammadyah, Sofyan Ali, Mauli Pulungan, Rudi Wijaya Asrul Pandapotan Sihotang dan Amidy.

Dalam kesaksianya, Asrul Pandapotan Sihotang mengaku mengumpulkan uang untuk diserahkan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi, termasuk ketiga terdakwa pada sat pengesahan RAPBD 2017. Ketika itu, Arsul Memerintahkan Erwan Malik menyiapkan uang untuk semua anggota dewan. Masing-masing diberikan Rp 200 juta.

“Tapi saya tidak tahu apakah semua anggota DPRD menerima atau tidak. Setahu saya, uang yang berhasil didapat sebesar Rp 5 Miliar, “kata Asrul. Menurut dia, saat itu anggota dewan mengancam, jika uang ketok palu tidak diberikan maka mereka tidak akan hadir untuk mengesahkan RPABD menjadi APBD.

Selain membantu urusan uang ketok palu, Asrul juga mengurusi  fee proyek di dinas PUPR Provinsi Jambi. “Saya gantikan Apif Firmansyah. Ya sekalian bantu kumpulkan sisa fee proyek,” kata orang dekat Zumi Zola ini.

Sementara itu Amidy yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan  Jambi di Jakarta menyebutkan, saat pertemuan dengan Erwan Malik di Jakarta, Plt Sekda Provinsi jambi itu melaporkan pimpinan dewan minta fee proyek pembagununan jalan laying (Plyover) Simpang Mayang. "Itu terkait permintaan fee proyek jembatan layang,"katanya.

Pernyataan Amidy dibenarkan oleh Asrul. Sebab permintaan fee proyek jalan layang itu juga dilaporkan ke Gubernur Jambi (Zumi Zola).

Saksi lainnya, Elhelwi mengaku tidak mengetahui apakah pimpinan dewan juga terima uang suap ketok palu. Dia baru tahu uang pimpinan dewan lebih besar saat persidangan. “Kalau itu (pimpinan dewan terima uang) saya tidak tahu pasti. Soalnya uang yang diantar ke rumah saya itu pas untuk jatah fraksi PDI saja. Uang itu di luar pimpinan,” kata mantan ketua Fraksi PDIP ini.

Menurut Elhelwi, tahun 2017 dia terima uang dari Kusnsindar. Saat itu dia tidak menanyakan uang tersebut darimana. Sebab dia sudah mengetahuinya. “Waktu diantar Kusnindar, dia bilang janji yang kemarin. Ya saya langsung berfikir ini uang konpensasi ketok palu. Karena janjinya diberikan usai sidang pengeshan,” ungkapnya.

Sementara itu, saksi lainnya Gusrizal ditanya terkait uang tambahan untuk komiisi III sebesar Rp 175 juta. Namun dia tidak tahu bagaimana cara mintanya. Dia berkeyakinan semua anggota komisi III mendegar adanya tambahan uang, kerena di sebut saat rapat komisi III. Sebab dia sendiri mendapatkanya.

"Saya yakin dan percaya semua yang hadir mendengar. Silakan cek absen RDP. Semua yang terdaftar pasti mendengar. Saya pribadi mendengarnya," ungkap Gusrizal menjawab pertanyaan jaksa terkait pemberian uang tambahan dari PUPR untuk komisi III.

Jaksa penuntut umun mencoba mengali keterangan Gusrizal terkait jatah Pimpinan Komisi III. “Jika nama terdakwa ada dalam absen RDP itu, apakah berarti terdakwa mendengar soal penambahan uang untuk komisi III?,” tanya Jaksa.

"Hampir 90 persen saya mempercayai jika yang hadir itu mendengar penyampaian. Dan tidak ada yang tidak dapat jatah," jawab Gusrizal.

Berikutnya, saksi Sofyan Ali  yang satu fraksi PKB dengan Tadjudin Hasan, menerangkan saat pengesahan ada finalisasi anggaran. Namum  hasil evaluasi kemendagri, tidak dilaksanakan. Makanya cacat struktural. "Ada yang tidak dibahas tetapi muncul pada paripurna. Yakni pembangunan jembatan layang. Kemudian finalidasi belanja daerah menjadi transfer daerah pengesahan RAPBD 2017/2018," jelasnya.

Dia juga mengatahui ada uang ketok palu dari Tadjudin Hasan. "Waktu itu saya mengetahui ada uang kerok palu. Sudah saya ingatkan “Hati-hati bang nanti celako” sehabis itu beliau mengatakan hendak bertemu Saipuddin. Setelah pertemuan itu Pak Tadjuddin kerumah saya ngajak ikut rapat paripurna pengesaha RAPBD tahun 2018,” jelasnya.

“Saat itu saya bilang tidak akan datang. Kemudian selasa pagi, anak Tadjuddin datang ke rumah saya membawa uang.  Tapi saya tolak,’’ kata Sofyan Ali yang kini duduk di DPR RI.

Sementara tahun 2017, Sofyan Ali mengaku menerim uang sebesar Rp 200 juta dan sudah dikembalikan ke KPK.

"Sudah saya kembalikan. Itu (uang) saya simpan selama 2 tahun,"ujarnya.

Pernyatan Sofyan Ali mendapat pertanyaan dari ketua majelis hakim Morailam Purba. "Kenapa tidak ditolak uang tahun 2017?," tanya hakim.

Lalu dijawab Sofyan Ali, ‘’ Kalau yang 2017 itu saya yang salah yang mulia," katanya.(ist/yuf)





BERITA BERIKUTNYA
loading...