Camat dan Lurah Diminta Inventarisir Pelanggar Perda

Kamis, 14 Januari 2021 | 07:27:29 WIB

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jambi, A Ridwan
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jambi, A Ridwan (Ali Ahmadi/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI – Pihak kelurahan hingga kecamatan se Kota Jambi, diharapkan dapat menguasai tata kerja dan aturan tetang penertiban serta penindakan dalam penegakan perda di wilayah masing-masing.

Ini merupakan hasil rapat koordinasi trantibum dalam rangka penegakan hukum daerah, yang dilakukan secara tertutup di ruang Pola Setda Kota Jambi, Rabu (13/1) kemarin.

Selain itu, kelurahan dan kecamatan juga diharapkan dapat menginventaris maupun me-mapping mengenai kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL), gelandangan dan pengemis (gepeng), anak punk serta lainnya di wilayah kerja masing-masing.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jambi, A Ridwan menyebutkan, Pemkot Jambi kedepannya mempunyai progres dalam penataan dan penertiban dalam penegakkan perda. Sebab saat ini Kota Jambi merupakan etalase percontohan kota dan kabupaten lain.

“Kita mengevaluasi mengenai trantibum, untuk kedepannya seperti apa. Sebab sejauh ini banyak tumbuh kembang PKL salah satunya, dan terkadang kita harus kucing-kucingan dengan mereka. Sehingga memang perlu adanya penyatuan visi dengan kelurahan maupun kecamatan,” jelas A Ridwan.

Ia menjelaskan, kedepan Satpol PP Kota Jambi akan berkonsilidasi dengan pihak dan satkeholder lainnya dalam upaya menjalankan kemanan dan ketertiban umum di Kota Jambi.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Jambi, Mustari Affandy menyebutkan, Satpol PP sebagai penegak perda, berharap adanya koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.

“Sebab kita tak bisa berjalan sendiri, tanpa adanya koordinasi. Maka kita perlukan rapat ini untuk meyatukan visi dalam melakukan penertiban. Baik ditingkat kelurahan kecematan dan lainnya. Terhadap pelanggar perda,” beber Mustari.

Adapun berbagai macam perda tersebut, seperti di antaranya Perda tentang Minol, Perda tentang ketertiban umum, Perda tentang PKL, Perda tentang bangunan dan lainnya.

“Tentu harus satukan visi, kita jgua tidak bisa memperoleh informasi tanpa dibantu mereka,” sebutnya.

Dalam rapat itu, kelurahan dan kecamatan pun ditekankan agar dapat menginventarisir pelanggaran dengan memberikan teguran pertama dan kedua. Sehingga nantinya pada teguran ketiga akan dilakukan eksekusi langsung oleh Satpol PP Kota Jambi.

“Oleh karena itu kita arahkan agar camat dan lurah dapat menyatukan visinya. Seperti ada kontainer-kontainer jualan yang mengganggu keindahan kota ini perlu dievaluasi. Lurah dan camat harus memberikan imbauan,” tutupnya. (ali)





BERITA BERIKUTNYA
loading...