Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Ranperda

DPRD Kembali Gelar Paripurna Jawaban Walikota Jambi

Selasa, 23 Februari 2021 | 07:20:47 WIB

Ketua DPRD Kota Jambi memimpin rapat paripurna.
Ketua DPRD Kota Jambi memimpin rapat paripurna. (Ali Ahmadi/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Walikota Jambi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kota Jambi, Senin (22/2). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kota Jambi, Putra Absor Hasibuan, dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Sekretaris Daerah Kota Jambi, Budidaya, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD kota Jambi, Nella Ervina,  para anggota dewan, dan tamu undangan lain. Sementara pejabat lain yang menyaksikan Paripurna tersebut secara virtual.

Dalam paparannya Walikota Jambi Syarif Fasha mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan saran dan masukan atas tiga Ranperda tersebut. Adapun tiga ranperda tersebut diantaranya Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Kenali Kecil, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Bakung Jaya dan Penyesuaian Wilayah Kecamatan Pasar dan Wilayah Kecamatan Jelutung.

"Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah (BMD), partai Gerindra dan partai PAN menanyakan mengenai aset pemerintah yang terbengkalai. Dapat kami sampaikan bahwa mulai dari perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan perawatan terus kita pantau, dan apabila sudah tidak digunakan lagi, maka aset tersebut akan dilelang dan dihapuskan dari daftar aset yang ada. Sehingga kedepan tidak terjadi aset aset yang terbengkalai," kata Fasha.

Ia menambahkan bahwa dalam menata aset pemerintah kota Jambi telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI secara berturut-turut sebanyak 4 kali.

"Jika tahun ini mendapat WTP lagi maka sudah yang kelima kali," katanya.

Ditambahkan Fasha, total aset kota Jambi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak totalnya sebesar Rp4,7 triliun lebih. Aset tersebut sudah diinventarisir baik secara bulanan triwulan maupun tahunan. Mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, Fasha menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut berasal dari persebaran perolehan deviden. Sehingga tidak membebani APBD Kota Jambi. Tahun 2020 lalu, total modal pemerintah kota Jambi yang ada di bank Jambi senilai Rp 60 miliar, dengan angka tersebut Kota Jambi mendapat keuntungan sebesar Rp 9,6 miliar.

"Angka Rp 9,6 miliar ini tidak kita ambil dan kita masukkan sebagai tambahan modal. Ssehingga diperkirakan tahun berikutnya deviden yang masuk ke kota Jambi sebesar Rp11 miliar, begitu seterusnya," katanya.

Fasha juga menjelaskan bahwa selama ini kontribusi bank 9 Jambi terhadap pembangunan kota Jambi sangat terasa. Mulai dari penyaluran dana CSR maupun program-program terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kota Jambi.

Sementara itu mengenai Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Kenali Kecil, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Bakung Jaya dan Penyesuaian Wilayah Kecamatan Pasar dan Wilayah Kecamatan Jelutung, Fasha menjelaskan bahwa hal tersebut sudah memperhitungkan dampak dan akibat. Mulai dari mutasi data kependudukan, pembagian wilayah dan lainnya.

"Saya sudah perintahkan kepada Dukcapil agar ketika nantinya keluar nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, maka segera diterbitkan dan diselesaikan untuk mutasi data kependudukan masyarakat pemekaran tersebut," katanya.

Pada paripurna tersebut sempat terjadi interupsi dari Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly. Ia meminta kepada Wali Kota Jambi agar PT Bank 9 Jambi bisa menyalurkan dana CSR nya untuk penanganan Covid-19. Selain itu, juga menyasar usaha kecil menengah (UMKM). Sebab akibat pandemi ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka banyak yang membuka usaha baru. Oleh karena itu hal tersebut dibutuhkan dukungan baik permodalan maupun lainnya, seperti peralatan, pelatihan dan sebagainya.

"Kita minta optimalisasi penyaluran CSR untuk penanganan Covid-19, dan membantu usaha kecil," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan mengatakan bahwa setelah jawaban eksekutif tersebut nantinya akan dilanjutkan ke pembahasan di tingkat pansus.(ali/adv)





BERITA BERIKUTNYA
loading...