Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE.MM*

Trend Mempailitkan Usaha, Pasca Berlaku Omnibus Law

Sabtu, 20 Maret 2021 | 18:01:50 WIB

()

Jambione.com- BERLAKUNYA undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berserta peraturan turunannya, melahirkan fenomena baru dalam dunia usaha, yaitu banyak perusahaan sengaja mempailitkan diri. Lho kok bisa ?

Kata " Pailit atau Kepailitan " sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kondisi dimana suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya kepada si piutang.

Modus perusahaan untuk mempailitkan diri dilakukan dengan mudah, misalnya dengan berpura-pura tidak mampu membayar jasa katering. Lalu, pihak katering menggugat pailit si perusahaan yang menggunakan jasanya gara-gara tidak mampu membayar biaya katering. Hasilnya mereka hanya bayar cuma 0,5 kali atau setengah upah pesangon.

Perusahaan melakukan hal itu dengan alasan jika pailit suatu perusahaan boleh membayar pesangon hanya separuh. Sesuatu yang amat menguntungkan bagi industri. Kepastian ini di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Lalu pertanyaannya untuk apa mereka mempailitkan diri? Jawabannya, agar dapat mendirikan perusahaan baru memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Omnibus Law.

Dalam Omnibus law dan PP turunannya suatu perusahaan baru boleh merekrut karyawan kontrak sepanjang hayat, karena tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan tertentu yang boleh di outsourcing kan. Sehingga sekarang semua jenis pekerjaan bisa di alih dayakan, akibatnya perusahaan bisa merekrut outsourcing sebanyak-banyaknya.

Tentu saja semangkin banyak perusahaan yang mempailitkan diri lalu kemudian berganti rupa dengan mendirikan perusahaan baru merupakan langkah yang menguntungkan bagi pengusaha namun di sisi lain merugikan dan meresahkan kalangan buruh akan nasib mereka. 

Mengutip M Iqbal Ketua KSPI saat ini kasus terbanyak pailit ada di Bekasi dan Tangerang dengan berbagai alasan terutama Pendemi Covid 19.

Meski sebenarnya sebelum berlaku UU Cipta Kerja sejumlah perusahaan kenamaan beberapa waktu belakangan bergantian menjadi pembahasan karena tersandung gugatan yang dilayangkan oleh berbagai pihak. Sengketanya berkaitan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.

Setidaknya dalam bulan Oktober 2020 lalu ada lima perusahaan yang kasusnya diproses Pengadilan Niaga di Negeri (PN) Jakarta Pusat. Terdiri PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), PT Trans Retail Indonesia, dan PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES).

Daftar ini berpotensi untuk terus bertambah seiring dengan kondisi Pandemi Covid 19 masih berlanjut dan peluang yang diberikan UU Cipta Kerja.

Sebenarnya titik celah yang melahirkan fenomena perusahaan mempailitkan diri tersebut berawal Peraturan Pemerintah (PP) 35/2021 sebagai salah satu aturan turunan dalam klaster ketenagakerjaan UU 12/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memasukkan ketentuan baru yang memungkinkan pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) cukup dibayar 50 persen dari jumlah yang seharusnya pada sejumlah kondisi.

Adapun uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)," tulis pasal 42 ayat (2) huruf a. Pasal 43 - 47 juga mengatur pesangon 50 persen dapat berlaku pada kondisi lain. Yaitu melakukan efisiensi akibat mengalami kerugian, mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau tidak terus-menerus selama 2 tahun, dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) karena perusahaan mengalami kerugian, serta pailit. 

PHK Massal Makin Dimuluskan 

Faktanya hari ini PHK massal semakin dimudahkan dengan adanya Omnibus Law tersebut. Pada UU Cipta kerja ini, banyak hak-hak buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangi atau bahkan dihilangkan. Salah satu peraturan yang merugikan pekerja itu adalah soal PHK.

Dalam Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan bahwa: "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja."

Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah itu dirundingkan dengan serikat buruh, dan jika tak menemui kata sepakat juga, maka itu diselesaikan lewat pengadilan hubungan industrial.

Pasal-pasal diubah dalam draf UU Cipta Kerja  Pasal 151 ayat (1) diubah menjadi sekadar: "Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Peran serikat dinihilkan. Ini dibuktikan dengan pasal selanjutnya yang menyebut jika tak menemui kata sepakat, maka kedua belah pihak dapat langsung menyelesaikan masalah ini di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Kendati draf UU cipta kerja masih mengatur soal beberapa kompensasi yang harus dibayar perusahaan kepada buruh yang terkena PHK, tapi jika dibanding UU Ketenagakerjaan, maka jumlahnya lebih sedikit, bahkan ada yang dihapus sama sekali.

Sehingga dengan pengubahan dan penghapusan pasal-pasal terkait PHK di atas akan mengakibatkan buruh lebih gampang dipecat. Ironisnya sudah di PHK pesangon mereka pun hanya dibayar setengah dengan modus pailit itu tadi. Wallahu alam bishawab. !.(*) 

* Penulis adalah Dosen STIE Jambi.





BERITA BERIKUTNYA
loading...