Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE, MM*

Dukungan Infrastruktur Pelabuhan dan Keseimbangan Industri Bagi Tol Laut Indonesia

Senin, 22 Maret 2021 | 08:53:25 WIB

()

Jambione.com- TOL laut dapat didefinisikan sebagai suatu konsep proses pengangkutan logistik Indonesia. Implementasi konsep ini diharapkan dapat mempermudah distribusi barang hingga ke berbagai daerah pelosok nusantara, juga memeratakan harga bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya tol laut di, harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia akan sama rata. Pemerataan harga kebutuhan bahan pokok ini disebabkan oleh jalur dan harga distribusi bahan pokok yang tidak semahal sebelum adanya program tol laut. Begitu juga dengan harga jasa angkutan barang. Biaya pengangkutan barang kebutuhan pokok semakin murah berkat adanya program tol laut ini.

Dalam aspek ini implementasi Tol Laut menghadapi masalah klasik ketidakseimbangan arus muatan. Arus muatan dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) ke barat sangat kurang dibandingkan dengan arus muatan kebalikannya, sehingga dikuatirkan kapal dalam tol laut akan kekurangan muatan dalam pelayaran dari arah timur. Tentu saja ketidakseimbangan arus muatan ini terkait dengan ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah. 

Peningkatan konektivitas program tol laut membutuhkan sejumlah dukungan dan inisiatif semua pihak baik pusat dan daerah. Butuh sinergi dengan para pemangku kepentingan lain untuk mengembangkannya. 

Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran penting dalam mendorong perekonomian dan percepatan pembangunan di provinsi kepulauan.

Peran daerah diharapkan menjaga keseimbangan penyebaran logistik dan mampu memproduksi barang yang bernilai lebih untuk menghasilkan devisa melalui industri yang dibangun di daerah.

Namun hal terpenting untuk memperkuat program tol laut, adalah pembenahan infrastruktur pelabuhan di daerah dan pengembangan infrastruktur seperti perbaikan dermaga dan penyediaan plugging di pelabuhan, terutama di kawasan Indonesia timur dan pesisir timur Sumatera.

Di samping itu Tol laut tidak bisa berjalan, jika industri tidak tumbuh berkembang dan pelabuhan belum memadai. Dalam kondisi ini maka dibutuhkan kapal besar dengan kapasitas 3.000 “twenty-feet equipment units” (TEUs) yang memungkinkan efisiensi. Namun sampai saat ini hal tersebut belum terwujud.

Salah satu hambatan realisasi Tol Laut adalah fungsi sistem monitoring laut Indonesia yang tidak berfungsi. Sistem monitoring laut merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan Tol Laut. Pasalnya, dengan sistem tersebut lalu lalang kapal mampu dipantau dengan baik. Jika hal itu tidak berjalan, maka data dan posisi kapal di laut tidak bisa diketahui.

Selain tidak berfungsinya sistem monitoring laut, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia juga belum siap untuk menjalankan Tol Laut. Padahal syarat pengembangan Tol Laut adalah infrastruktur pelabuhan sebagai tempat bersandar kapal-kapal.

Pengembangan konsep tol laut harus memperhatikan tiga aspek penting, yaitu geografis, teknis, dan aspek komoditas.

Penetapan pelabuhan dalam tol laut dinyatakan tepat secara geografis jika memperhatikan hinterland potensi daerah, perbandingan total cost of freight antara transportasi melalui darat dan transportasi melalui laut, dan infrastruktur jalan darat.

Secara teknis, pelabuhan dalam tol laut harus memperhatikan gelombang, arus, kedalaman pelabuhan (draft), dan panjang dermaga untuk kapal berkapasitas besar. Selain itu, pelabuhan juga harus memperhatikan ketersediaan quay yard yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat yang mutakhir, container freight station (CFS) dengan konsep cross-docking warehouse, depot empty container yang mempermudah kegiatan stripping & stuffing.

Melihat berbagai persoalan di atas Tol laut sesungguhnya tidak dapat langsung diterapkan, namun harus melalui beberapa tahapan untuk merealisasikannya.

Salah satunya dengan membenahi dan membangun infrastruktur laut seperti pelabuhan, sistem pelayaran, SDM pelayaran dan kelautan dan monitoring laut dan lain sebagainya.

Saat ini ada kurang lebih sebanyak 12 ribu kapal yang beroperasi, namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan pelabuhan yang ada dan juga terbatasnya alternatif moda angkutan di pusat-pusat industri yang masih lebih banyak berada di wilayah barat daripada wilayah timur Indonesia.

Dalam hal ini terdapat tiga poin krusial yang mesti menjadi perhatian dalam mewujudkan konektivitas tersebut yakni pertama, penyelesaian peningkatan pelabuhan yakni 5 deep-sea port, 19 feeder port, dan 100 sub feeder port.

Kedua, yakni memfokuskan pada pembangunan 9 kawasan industri prioritas nasional atau proyek prioritas strategis (major project) termasuk 18 kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selanjutnya, yang ketiga pembangunan pelabuhan dan pusat pertumbuhan diutamakan disebar ke luar pulau Jawa untuk meningkatkan pertumbuhan luar pulau jawa sehingga kesenjangan antar daerah dapat dikurangi.

Sehingga masalah tol laut hari ini belum beranjak dari masalah infrastruktur pelabuhan dan dukungan industri dari dan antar daerah Indonesia. Inilah tantangan yang mesti dibangun untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Salam.(*)

* Penulis adalah Dosen STIE Jambi.





BERITA BERIKUTNYA
loading...