Ada 240 Aset Pemkot Jambi Belum Bersertifikat

Fasha Perintahkan OPD Selesaikan Aset Milik Pemerintah

Kamis, 25 Maret 2021 | 07:12:51 WIB

(Ali Ahmadi)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi kini tengah membahas  tiga ranperda. Ranperda tersebut diantaranya Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Kenali Kecil, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Bakung Jaya dan Penyesuaian Wilayah Kecamatan Pasar dan Wilayah Kecamatan Jelutung. Kini pembahasannya sudah bergulir ditingkat Pansus.

Seperti pada Senin (22/3) lalu, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tengah dibahas, dengan Ketua Pansus 1, Sutiono. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dalam pembahasan nantinya akan memanggil instansi terkait. "Jadi memang berdasarkan aturan, itu pengelolaan aset berada di OPD masing-masing. Perintah dari PP 28 bahwa tanggung jawab pengelolaan barang itu adalah dinas yang terkait. Jadi kami sekarang Pansus, akan mengundang dinas terkait yang mana perintah dari PP itu harus bertanggung jawab penuh terhadap barang milik daerah yang dikelola," kata Sutiono.

Ia mencontohkan seperti di Dinas Pendidikan. Miisalnya terjadi merger antara SD satu ke SD yang lain.

"Ini katanya tanggung jawab kepada SD induk tapi kami ingin meminta keterangan hal itu. Jadi kami sekarang Lagi ngumpulin data-data dinas sejauh mana aset yang bergerak dan tidak bergerak. Berapa aset yang belum bersertifikat. Kalau berdasarkan data kami ada 209 aset belum tersertifikat. Katanya BPN siap untuk membantu proses sertifikasi," katanya.

Ditambahkan Sutiono, menurutnya, selama ini pemerintah menemui beberapa kendala. Seperti juru ukur yang terbatas dan pembiayaan. "Katanya personil BPN sangat sedikit, tapi mereka siap membantu," katanya.

Khusus mengenai perumahan guru dan rumah dokter, pihaknya akan turun ke lapangan.

"Kami akan cek, apakah sesuai SK yang menempati awal atau tidak. Kalau tidak tentu kita akan rekomendasikan beberapa hal nanti," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha beberapa waktu lalu menjelaskan ada sebanyak 240 aset milik pemerintah Kota Jambi belum bersertifikat. Aset-aset tersebut diantaranya adalah rumah dinas guru.

"Saya instruksikan kepada instansi terkait untuk menyelesaikan aset ini dengan segera," ujar Fasha.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah membentuk tim khusus dalam penyelesaian aset tersebut. Namun hingga kini, ia belum menerima laporan secara spesifik. "Belum terima informasi lebih lanjut, tim sudah dibentuk, SK sudah ada saya tanda tangani sekitar dua tahun lalu," katanya.

Fasha mengatakan, Dinas Pendidikan belum pernah melaporkan progres penyelesaian aset tersebut.

"Saya sudah tujuh tahun menjadi wali kota, jadi saya minta diselesaikan tahun ini," katanya.

Dijelaskan Fasha, kondisi rumah guru tersebut, banyak yang tidak ditempati oleh guru aktif. Bahkan, ada yang disewakan ke pihak lain. "Kita berharap juga nanti bisa bekerja sama dengan Kejari untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Sementara itu, Sekda Budidaya mengatakan bahwa kendala dari belum selesainya pendataan aset tersebut dikarenakan beberapa dokumen atau sertifikat yang tidak diketahui keberadaannya. "Sebenarnya aset seperti rumah guru itu terdata sebagai aset milik pemkot Jambi itu tahun 2005. Ternyata ada yang dibangun Sekolah Dasar, Puskesmas, seperti SD Inpres. Kami terus melakukan komunikasi dengan pemilik tanah. Mungkin jaman dulu hanya asal bangun, tanpa ada kejelasan mengenai sertifikat ataupun perjanjian lain," pungkasnya. (ali)






BERITA BERIKUTNYA
loading...