Lokasi Lahan Langganan Banjir

Pengembang Samping Bea Cukai Tak Kantongi Izin

Kamis, 25 Maret 2021 | 07:14:40 WIB

TAK BERIZIN: Lokasi timbunan di samping kantor Bea Cukai ternyata tidak mengantongi izin resmi. Bahkan lokasi itu adalah daerah langganan banjir.
TAK BERIZIN: Lokasi timbunan di samping kantor Bea Cukai ternyata tidak mengantongi izin resmi. Bahkan lokasi itu adalah daerah langganan banjir. (Ali Ahmadi)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Land clearing di kawasan Jalan Yos Sudarso, Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sudah berlangsung. Kini lahan yang persis berada di samping kantor Pelayanan Bea Cukai Jambi itu sudah diratakan.

Pembukaan lahan tersebut sangat dikhawatirkan warga akan berdampak pada masyarakat sekitar. Pasalnya kawasan tersebut ada pemukiman warga yang lokasinya lebih rendah dari lahan yang ditimbun.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kota Jambi Muhilli Amin saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya sudah memantau terkait penimbunan lahan tersebut.

“Saya sudah pantau, mengenai itu kita sudah memberi tahu lurah. Ternyata lurah sudah memberi peringatan terhadap pemilik lahan. Jika mereka belum ada izin, belum bisa dibuka. Tapi lahan tersebut sudah hampir selsai. Ada surat dari lurah itu, jika tidak ada izin, belum boleh digarap,” ujarnya.

Namun kondisi sekarang kata Muhilli dirinya belum melihat lagi. Namun jika masih melanggar apa yang disampaikan lurah tersebut artinya juga berhadapaan dengan pihak perizinan.

“Tetap harus ada izin. Merubah kultur tanah itu sendiri harus ada izin dari DLH. Kalau melanggar perizinan itu sanksinya diberikan pihak pemerintah,” imbuhnya.

Semenetra mengenai hal tersebut, Walikota Jambi Syarif Fasha mengatakan, terkait lahan tersebut sampai saat ini belum ada pengajuan izin.

“Sampai saat ini belum mengajukan izin. Kami anggap belum untuk lokasi perumahan, kita tidak tahu untuk apa,” katanya.

Lanjut Fasha, sejatinya, memang ada wacana RTRW. Ada beberapa tempat untuk kawasan pemukiman, industri, pergudangan dan perkantoran.

“Untuk pembangunan yang saat ini sempat terhenti penimbunan itu, kami rasa kedepan akan kita siasati. Bukan berarti masyarkat yang memiliki lahan tapi tidak boleh dibangun, tidak. Akan ada rekayasa teknis. Jika itu daerah resapan, maka akan dibuat rekayasa teknis seperti apa,” tambahanya.

Lanjut Fasha, mungkin saja pengembang harus menyiapakan daerah resapan, bak kontrol, biopori dan lain sebagainya. Prinsipnya bagaimana air itu masuk ke dalam tanah atau dialirkan.

“Jadi bukan berarti masyarakat punya lahan tidak boleh dibangun sama sekali karena aturan. Jangan sampai aturan dibuat menyengsarakan rakyat. Itu yang tidak boleh,” pungkasnya. (ali)






BERITA BERIKUTNYA
loading...