Edhy Prabowo dan 5 Terdakwa Lainnya Dihadirkan Langsung ke Persidangan

Rabu, 28 April 2021 | 13:19:53 WIB

()

JAMBIONE.COM – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dihadirkan secara langsung ke ruang persidangan. Edhy bersama lima terdakwa lainnya yakni, Andreau Pribadi Misanta, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih dan Siswadhi Pranoto Loe juga dihadirkan ke dalam ruang sidang kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih bening lobster (BBL).

Kehadiran enam terdakwa ke dalam ruang persidangan berdasarkan ketetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sebab persidangan sebelumnya, enam terdakwa itu menjalani persidangan secara daring dari Gedung Merah Putih KPK.

“Jadi ini berdasarkan ketetapan majelis hakim, berlaku adil kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan tim kuasa hukum terdakwa, persidangan digelar secara offline,” kata Ketua Majelis Hakim, Albertus Usada di PN Tipikor Jakarta, Rabu (28/4).

Hakim Albertus kemudian menanyakan kondisi kesehatan para terdakwa. “Terdakwa sehat?,” tanya Hakim.

“Sehat,” jawab kompak para terdakwa.

Dalam persidangan ini, Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 milar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.

Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe.

Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.

Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya.

Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.

Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.(*)

Sumber: JawaPos.com





BERITA BERIKUTNYA
loading...