SAH Minta Pemerintah Daerah Waspada dan Aktif Tekan Penyebarluasan Covid-19

Senin, 03 Mei 2021 | 16:01:39 WIB

()

Jambione.com, JAMBI-Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) meminta pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif untuk mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan, antara lain berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, khususnya di area perkampungan, sekolah asrama, pasar dan pusat keramaian lainnya.

Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu kewaspadaan serta keaktifan khususnya perlu dilakukan oleh 10 pemerintah daerah yang trend peningkatan kasus aktif Covid-19 terjadi. Ke sepuluh Provinsi tersebut Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan NTT.

"Sesuai arahan pusat, ke 10 daerah tersebut harus melakukan respon cepat untuk menekan laju penyebarluasan Covid 19 di tanah air, khususnya di area perkampungan, pasar hingga sekolah berasrama di Jambi," ungkap Bapak Beasiswa Jambi itu ketika diwawacarai awak media (2/5) kemarin.

Menurut SAH salah satu tindakan untuk menekan penyabarluasan Covid-19 adalah dengan diberlakukanya PPKM di tanah air. Dimana penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari oleh hasil evaluasi pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas.

“PPKM harus lebih efektif, karena secara nasional kurvanya melandai turun. Tiga minggu yang lalu, itu masih di angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu-9 ribu," tegasnya. 

Kemudian SAH mengungkapkan alasan pemerintah menerapkan pembatasan dengan lingkup yang lebih kecil. Menurutnya, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas. Lalu SAH mencontohkan, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi Covid-19, maka cukup RT tersebut yang dikarantina.

Menurut Doktor Ilmu Ekonomi ini kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain Amerika Serikat. SAH menyebut bahwa USA berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas, melainkan lockdown dalam skala mikro.

Dalam hal ini SAH memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Babinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.

“Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT/RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Babinkamtibmas, ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT, itu memudahkan sekali, untuk kita waspada," tandasnya. (*)





BERITA BERIKUTNYA
loading...